Kaskus

News

mabdulkarimAvatar border
TS
mabdulkarim
KNPB Desak DPRD Tarik Militer Indonesia dari West Papua

KNPB Desak DPRD Tarik Militer Indonesia dari West Papua
KNPB Desak DPRD Tarik Militer Indonesia dari West Papua
by Dirangga Erga Senin, 6 Maret 2023, 14:11 pmin Berita Utama, More, Politik dan Pemerintahan

Demo Mahasiswa KNPB Papua di Kantor DPRD Provinsi Sulut
Manado, BeritaManado.com — Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demo di kantor DPRD Provinsi Sulut dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sulut.

Pengurus KNPB David Faluk yang juga sebagai penanggung jawab aksi mengatakan, tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah harus segera di tindak lanjuti untuk diteruskan ke pemerintah pusat, sebagai aspirasi masyarakat Papua yang ada di Sulut.

Tuntutan yang sudah kami sampaikan bahwa, KNPB Konsulat Indonesia mendesak negara RI dengan 12 poin yang sudah disampaikan, diantaranya menarik militer Indonesia dari west papua,” ucap David Senin, (6/3/2023) di depan Kantor DPRD Provinsi Sulut.

Tak hanya itu, KNPB juga meminta kepada DPRD Provinsi Sulut untuk menyampaikan aspirasi Masyarakat Papua di Pemerintah pusat terkait penegakkan Hak Asasi Manusia di Papua.

https://beritamanado.com/knpb-desak-...ri-west-papua/

Tarik militer terus tuntutannya emoticon-Big Grin

Mahasiswa Papua Barat di Manado Gelar Aksi Soal HAM di Kantor DPRD Sulut
KNPB Desak DPRD Tarik Militer Indonesia dari West Papua


Aksi mahasiswa asal Papua Barat di Manado yang tergabung dalam KNPB menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara, Senin (6/3).
zoom-in-white
Perbesar
Aksi mahasiswa asal Papua Barat di Manado yang tergabung dalam KNPB menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara, Senin (6/3).
MANADO - Puluhan mahasiswa asal Papua Barat di Manado yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin (6/3).

Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah dan instansi teknis terkait menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di tanah Papua.
Ada tiga poin tuntutan massa aksi, yakni meminta dengan tegas negara segera berunding di hadapan PBB, kemudian meminta kepada Komnas HAM RI mencari pelaku pembunuhan di Wamena Papua, serta meminta negara Indonesia sebagai negara hukum untuk memproses hukum pelaku pembunuhan tragedi Wamena berdarah.

Aksi ini sendiri diterima Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay beserta anggota Komisi I Melky Jakhin Pangemanan dan Hilman Idrus.

Di hadapan mahasiswa, Victor mengatakan salut dan terima kasih karena dari beberapa demo yang diterima DPRD, aksi dari KNPB adalah salah satu demo yang tertib dan bermartabat.

Victor kemudian menyampaikan atas nama rakyat Sulut, pihaknya akan bersama-sama untuk berjuang terkait aspirasi para mahasiswa itu. Dikatakannya, dia mendukung agar Papua bisa merdeka dari ketidakadilan di dalam wadah NKRI.


"Sebagai bagian NKRI, mari kita berjuang bahu-membahu untuk merdeka. Merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari kebodohan dan kemelaratan. Ini adalah perjuangan kita bersama," ujarnya.
Lanjut dikatakan Victor yang juga Ketua DPW Nasdem Sulut itu, aspirasi yang disampaikan ke DPRD Sulut, akan diperjuangkan dengan sepenuh hati sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
"Segera mungkin ini akan diteruskan kepada pemerintah yang ada di pusat sehingga memperhatikan aspirasi ini," ujarnya.
YINTHZE GUNDE



https://kumparan.com/manadobacirita/...xgH9hl3rJ/full





Nyawa Manusia Jangan Ditukar dengan Uang, Ini 12 Poin Tuntutan KNPB Papua
KNPB Desak DPRD Tarik Militer Indonesia dari West Papua
by Dirangga Erga Senin, 6 Maret 2023, 14:55 pmin Berita Utama, More, Politik dan Pemerintahan

Penyerahan 12 poin tuntutan aksi KNPB kepada DPRD Provinsi Sulut
Manado, BeritaManado.com — Aksi Mahasiswa Papuan yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyampaikan Tuntutannya di depan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut.

Aksi yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Victor Mailangkay, dan Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan serta Anggota DPRD Hilman Idrus tersebut berlangsung aman dan terkendali dengan pengawalan petugas Kepolisian.

Pengurus KNPB David Faluk mengatakan, tuntutan yang disampaikan melalui aksi damai tersebut diharapkan dapat di tindak lanjuti oleh DPRD Provinsi Sulut agar tidak ada lagi demo-demo selanjutnya.

“12 poin tuntutan kami ini diharapkan mendapat perhatian untuk di tindak lanjuti ke pemerintah pusat, dan kami akan memonitornya sebab, jika tidak kami akan terus melakukan aksi demo yang lebih besar lagi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat papua,” tegas David Senin, (6/3/2023) kepada BeritaManado.com di depan kantor DPRD Sulut.

Beeikut 12 Poin tuntutan aksi KNPB:

1.Mendorong agar segwra diusut tuntas atas kericuhan akibat penembakan yang menewaskan 10 warga sipil di Wamena.
2.Mendorong agar dibentuk tim investigasi imdependen yang serius dan transparan dalam mengawali dan menangani kasus ini
3.Segera usut tuntas dan pecat anggota Polri yang melakukan penembakan salah satu warga sipil di Dogiai pada tanggal 21 Januari 2023
4.Kesepakatan pembayaran/denda adat yang dilakukan pleh pihak keamanan (TNI/Polri) kepada keluarga korban tidak boleh menggugurkan proses hukum
5.Kami menyatakan dengan tegas, pembayaran penembakan nyawa manusia pada tanggal 28 di Wamena itu tidak sesuai hukum adat masyarakat wilayah Lapago hanya membayar fersi elite politik lokal dan fersi pemerintah setempat karena nyawa manusia tidak bisa diganti dengan nilai Rupiah.
6.Kami meminta pihak korban dan pelaku melakukan kesepakatan seperti tanda bukti, tanda tangan dan materai 10
7.Meminta aparat keamanan dan (TNI/Polri) menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghibau agar segera evaluasi kinerja aparat keamanan di tanah Papua.
8.Kami menegaskan kepada PJ Gubernur pegunungan tengah bapak Nikolaus Kondomo stop nyawa manusia diganti dengan uang.
9.Kami menyatakan dengan tegas kepada bupati Jayawijaya Jhon Richard banua stop mengambil alih tanah adat masyarakat di Wamena.
10.Meminta agar pemerintah Republik Indonesia segera tarik kembali militer organik dan non organik dari teritori west Papua.
11.Negara Indonesia segera membuka ruang dialog untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di atas teritori west Papua.
12.Negara Indonesia segera membuka akses Jurnalis internasional agar menginvestigasi pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua.
(Erdysep Dirangga)

https://beritamanado.com/nyawa-manus...an-knpb-papua/

Tuntutan KNPB
nomoreliesAvatar border
nomorelies memberi reputasi
1
811
5
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan