Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jakarta - Pemerintah berencana merelokasi
Depo Pertamina Plumpang atau warga
sekitar pascakebakaran yang menewaskan
19 orang. Warga korban kebakaran depo
Plumpang menolak dipindah.
Salah satunya Mariani (40) yang tinggal di
RW 01. Mariani mengaku kediamannya
berdiri di tanah resmi.
"Ya ibaratnya kan, tanah sebelah sini kan
resmi karena kalau di sini orang-orang di sini
pada nggak mau dong (direlokasi). Kan ini
tanah resmi. Kalau yang di dalam situ kan
nggak, karena kita kan punya sertifikat
tanah," kata Mariani, kepada wartawan, di
Jalan Tanah Merah Bawah, Rawabadak
Selatan, Jakarta Utara, Senin (5/3/2023).
Mariani menuturkan belum lama mengurus
pajak bumi dan bangunan (PBB) rumahnya.
Dia menyebut sanak saudaranya juga
menolak jika direlokasi dari daerah tersebut.
"Orang saya juga habis ngurusin belum lama.
Sudah kelar semua. Semua saudara-saudara
saya juga kurang terima kalau dipindahin,"
imbuh dia.
Mariani meminta agar depo Pertamina
Plumapng yang direlokasi. Dia menekankan
daerah itu sudah menjadi tanah kelahirannya.
"Depo aja yang dipindahin, jangan di sini. Ini
mah tempat kelahiran kita, makanya kita
nggak mau (direlokasi). Kita lahir di sini," kata
Mariani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
masalah ini bisa diberi solusi oleh Menteri
BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI
Heru Budi Hartono.
"Kemudian yang kedua saya sudah
perintahkan kepada menteri BUMN dan juga
Gubernur DKl untuk segera mencari solusi
dari kejadian yang terjadi di Plumpang," ujar
Jokowi di lokasi, Minggu (5/3).
Jokowi mengatakan zona lokasi memang
terbilang bahaya. Dia berharap ada relokasi
Depo Pertamina atau tempat tinggal warga.
"Terutama karena ini zona yang bahaya.
Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada
solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke
reklamasi, atau penduduknya yang digeser di
relokasi. Saya kira akan diputuskan oleh
Pertamina dan Gubernur DKI," katanya.



Inilah linknya gan