Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melarang para aparatur sipil negara (ASN) termasuk para pegawai negeri sipil (PNS) untuk memamerkan harta dan gaya hidup mewah di media sosial.

Hal ini merupakan bentu peringatan setelah terjadinya kasus pegawai pajak, Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Dari kejadian ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pejabat negara untuk memamerkan foto atau video di Instagram dan media sosial lainnya. Hal ini diungkapkan dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kamis (2/3/2023).

"Sekali lagi saya ingin tekankan jangan supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita jangan pamer kekuasaan jangan pamer kekayaan apalagi sampai di pajang-pajang di IG di media sosial itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat sangat tidak pantas," tegasnya, dikutip Jumat (3/3/2023).

Oleh karena itu, Anas melanjutkan pesan Presiden tersebut agar turut diikuti oleh ASN.

Anas mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan yang baik, karena setelah diterpa Pandemi Covid-19 sejak 2020, tekanan perekonomian masih kuat.

Sesuai pula dengan arahan Jokowi, para PNS kini kata dia juga didorong untuk merealisasikan sistem birokrasi yang melayani, akuntabel, dan transparan.

"Kami dapat mandat dari Pak Presiden ada perpres terkait sistem pemerintah berbasis elektronik dengan layanan digital. Dengan digital ini menjaid opsi memberi layanan ke rakyat lebih cepat, transparan, dan akuntabel," tuturnya.

sumber berita






Mantabbb Pak Jokowi. Hanya Pak Jokowi yang secara lantang berani mengkritik ini secara terbuka. Semoga pejabat2 mendengarkan.

Dukung Jokowi 🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨

Dukung Sri Mulyani 🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨

Dukung Program Pemerintah 🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨