JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Pajak, untuk tidak mejeng mengendarai motor gede (moge). Sekalipun moge tersebut dibeli dari uang halal, namun baiknya tidak untuk dipamerkan.

Sebab kata dia, gaya hidup mewah yang ditampilkan akan menimbulkan presepsi buruk di masyarakat. Menurutnya, jika ingin refreshing bisa dilakukan dengan jalan santai. "Meskipun itu dapatnya dari uang halal, belinya dari gaji kamu, kalau mau rileks, ya udahlah enggak usah naik motor gede, jalan kaki saja sama saya, muter-muter Senayan, itu sehat, makan di bubur ayam, itu juga sehat gitu loh," ungkapnya dalam acara CNBC Indonesia: Economic Outlook 2023, Selasa (28/2/2023).


Seperti diketahui, jajaran Kemenkeu saat ini sedang menjadi sorotan, khususnya pegawai Ditjen Pajak. Hal ini imbas dari kasus penganiyaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio (MDS), anak pejabat eselon III di Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Kasus tersebut membuat publik menyoroti gaya hidup mewah MDS yang suka pamer mengendari moge Harley Davidson dan mobil Jeep Rubicon. Kekayaan ayahnya, Rafael, turut menjadi sorotan publik sebab mencapai Rp 56,1 miliar.

Persoalan gaya hidup mewah itu pun merembet ke Dirjen Pajak Suryo Utomo. Ia diketahui turut memiliki moge dan tergabung dalam klub Belasting Rijder, komunitas para pegawai Ditjen Pajak yang menyukai motor besar.


Foto dan video Dirjen Pajak mengendarai moge bersama klub Belasting Rijder pun tersebar luas di media sosial. Menanggapi persoalan ini, Sri Mulyani telah meminta klub moge Ditjen Pajak itu dibubarkan.

Menurutnya, hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai Ditjen Pajak. "Saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebgai berikut, meminta agar klub BlastingRijder Ditjen Pajak dibubarkan," ujarnya dalam akun Instagram @smindrawati, Minggu (26/2/2023).

 Padahal dia punya moge





menkeu paling suci, pns naik gajinya seret, pegawai kemenkeu tunjangannya jor joran, pejabat, eselon dan stafsus tunjangannya menggila.

AR nya kerjaannya nyari kesalahan WP, selama masih ada aturan SPT WP bakalan jadi korban.