JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terus mendorong penguatan integritas pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan keuangan negara. Kemenkeu akan terus memperkuat tiga lapis (layer) pertahanan dalam menegakkan integritas yang mengutamakan kolaborasi dan sinergi antar lini.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenkeu agar tiga layer defense ini untuk dievaluasi, diperkuat hingga kita mampu memberikan keyakinan ke masyarakat bahwa Kemenkeu sebagai bendahara negara dapat dan harus bisa dipercaya oleh masyarakat,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/2/2023).

Layer pertama yaitu manajemen sebagai pimpinan unit kerja masing- masing sebagai lini pertama. Pimpinan unit harus bisa melihat jajaran di unit tersebut, apabila ditengarai melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri, atau orang lain dan melanggar aturan ASN serta melanggar integritas.

Advertisement
“Koreksi pertama adalah pada manajemen dan pimpinan unit kerja tersebut, ini harus semakin diperkuat,” kata Sri Mulyani.

Layer kedua yaitu kepatuhan internal yang ada di masing-masing unit eselon 1. Menkeu mengatakan keberadaan dan peran dari unit kepatuhan internal untuk melaksanakan disiplin mengidentifikasi dna memmbuat pencegahan awal harus semakin diperkuat.

Layer ketiga adalah Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang juga memiliki struktur dan kelengkapan dalam melakukan penegakan disiplin dan menjaga integritas dari Kemenkeu.

“Kami akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas sekaligus untuk menindak mereka-mereka yang ditengarai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan posisi termasuk memperkaya diri sendiri,” tutur Sri Mulyani.

Kolaborasi antar lini dalam kerangka kerja integritas dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan.

Dari sisi pencegahan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu, mewajibkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk menyampaikan LHKPN bagi pejabat negara yang wajib LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan (LHK) bagi pegawai Kementerian Keuangan yang tidak wajib LHKPN. LHKPN dilaporkan kepada KPK dan LHK dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal-Kemenkeu.

Kemenkeu memastikan tingkat kepatuhan LHKPN dan LHK untuk keseluruhan 79.439 pegawai tinggi, sesuai dengan data berikut tahun pelaporan 2020: 99,86%, tahun pelaporan 2021: 99,87%, dan tahun pelaporan 2022: 99,98%.

Kemenkeu pun telah melakukan tindakan disiplin bagi pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHK. Menkeu mengatakan pegawai yang tidak melakukan pelaporan akan dianalisa untuk ditindaklanjuti.

“Saya meminta kepada Inspektorat Jenderal untuk betul-betul menunjukkan langkah kredibel dalam menganalisa dan melakukan tindakan agar kewajaran dari harta kekayaan para pejabat serta pegawai Kemenkeu dapat dipastikan,” tutur Sri Mulyani.

Kemenkeu juga akan melakukan kerja sama dengan instansi terkait menyangkut monitoring dan kepatuhan dari seluruh pegawai Kemenkeu. Guna mendorong agar pegawai Kemenkeu tidak hanya sekedar patuh secara formal, tapi juga memberikan laporan yang sebenarnya dan kredibel. Saat ini tercatat sebanyak 78.640 pegawai Kemenkeu.

“Kami memahami menjaga 78.640 pegawai adalah pekerjaan yang besar dan penting tentu harus terus ditingkatkan. Kami juga akan meminta bantuan kepada seluruh masyarakat untuk membantu di dalam menjaga integritas dan tingkah laku seluruh jajaran Kemenkeu,” tuturnya.

Langkah lain untuk pencegahan, Kemenkeu juga membuka saluran pengaduan Whistleblowing System (WISE). Pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan mulai dari verifikasi sampai dengan dilakukan investigasi yang dapat berujung penjatuhan hukuman disiplin.

Adapun pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti yaitu tahun 2020, WISE menerima 128 pengaduan fraud yang ditindaklanjuti dengan memberikan penindakan berupa hukuman disiplin terhadap 71 pegawai, tahun 2021, WISE menerima 174 pengaduan fraud yang ditindaklanjuti dengan memberikan hukuman disiplin terhadap 114 pegawai dan tahun 2022, WISE menerima 185 pengaduan fraud yang ditindaklanjuti dengan memberikan hukuman disiplin terhadap 96 pegawai.

“Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat whistleblowing system. Masyarakat dapat dan bisa membantu kami untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum, kecurangan atau potensi tindak kejahatan yang ada di lingkungan Kemenkeu yang dilakukan oleh jajaran Kemenkeu,” tutur Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektorat Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan, upaya pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat kemampuan ekonomi. Baik dari penghasilan utama di Kemenkeu, penghasilan sampingan atau harta karena mendapat warisan.

Upaya pemeriksaan juga dilakukan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Sementara itu, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Pajak.

Sebelumnya, Rafael dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II, karena anaknya bernama Mario Dandy Satriyo menjadi tersangka kasus kekerasan.

"Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat 24 Februari 2023," tandas Rafael melalui surat terbuka yang diterima pada Jumat (24/02/2023).

Dia mengatakan akan mengikuti proses pengunduran diri dari DJP sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Rafael juga akan melakukan proses klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai LHKPN dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya,” kata dia.

Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat sedang dihebohkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora atau yang akrab dipanggil David. Setelah kasus ini gaduh, masyarakat juga menyoroti gaya hidup Mario yang kerap menunjukan kemewahan. David merupakan anak dari pengurus GP Ansor yang bernama Jonathan Latumahina.

https://investor.id/business/322849/...ievaluasi-lagi

Baru tau aq pengawasan 3 lapis. Perlu berapa lapis lagi yo kiro2?