TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Anies Baswedan resmi memiliki tiket maju dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memegang tiket syarat minimal kursi parlemen sebanyak 20 persen setelah didukung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tak akan berkoalisi dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 2024.

Menurut dia, PDI Perjuangan tak mau berkoalisi dengan tiga partai politik (parpol) yang akan mengusung Anies Baswedan. Terlebih, ia menyebut bahwa Anies sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(Kami akan) bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan," katanya, di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Hasto menuturkan, PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan parpol yang memiliki semangat gotong royong. "Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain, dan kemudian mendorong semangat gotong royong. Itu tinggal nanti dialognya siapa capres dan cawapres, karena PDIP adalah pemenang pemilu," ujarnya.

Ia berujar, PDI Perjuangan tak mungkin bergabung dengan koalisi yang akan mengusung Anies, lantaran memiliki rekam jejak yang tak senafas dengan partainya. Hasto menyebut, Anies tak melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Dari gubernur saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak jokowi yang tidak dilanjutkan, apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," jelasnya.

Adapun, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, partainya tidak lagi bersama-sama dengan PDI Perjuangan lantaran Joko Widodo (Jokowi) tak bisa dicalonkan lagi sebagai presiden.

Menurut dia, partainya berkoalisi di Kabinet Indonesia Maju lantaran mendukung Presiden Jokowi, bukan karena PDI Perjuangan.

"Satu hal yang harus dicatat oleh teman-teman PDIP bahwa kami itu berkoalisi dengan PDIP kemarin karena faktornya bukan PDIP, karena faktornya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi enggak bisa lagi mencalonkan, karena aturannya membatasi, sehingga kemudian kami juga tidak akan bersama-sama," jelasnya, saat dihubungi, Kamis (23/2) malam.

Ia meminta agar perbedaan pilihan maupun pandangan soal politik tak menjadi alasan untuk saling bermusuhan. "Berbeda pandangan, berbeda pilihan itu tidak membuat kita saling mencaci maki, tidak harus kemudian saling menyudutkan, saling membenci, enggak bisa," tukasnya.

Sebab, Ali mengungkapkan, membangun bangsa Indonesia setelah pemilu harus secara bersama-sama. "Bangsa ini terlalu besar, bangsa ini butuh pikiran bersama untuk membangun," tandasnya.

https://jateng.tribunnews.com/2023/0...anies-baswedan

Udah di black list bre....

PDIP+GERINDRA+GOLKAR+PKB udah Auto win

PDIP jelas mengajukan kadernya: Mbak Puan atau Ganjar

Gerindra jelas mengajukan: Prabowo

Golkar jelas mengajukan: Airlangga, tetapi sangat tertarik dengan Ganjar Pranowo

PKB sangat ingin mengajukan: Muhaimin

Kalau diamati gak mungkin Prabowo mau jadi wakil Presiden, sama aja menurunkan kelasnya, kemungkinan akan meminta posisi Calon Presiden

Untuk PDIP, seperti lebih fokus ke penambahan suara partai/parlemen. Karena ada beberapa faktor, yang pertama dikarenakan kader yang populer dimasyarakat adalah Ganjar, sedangkan di internal mbak Puan yang di jagokan.

Yang kedua, akan menyusahkan posisi mbak Puan (Trah Soekarno) dikemudian hari jika Ganjar Pranowo berada di posisi Capres dan bisa dipastikan akan melanjutkan 2 periode jika menang, namun jika kalah akan berpengaruh negatif terhadap partai dan kembali menjadi oposisi. Perlu diketahui, pemersatu fraksi-fraksi di dalam PDIP adalah Trah Soekarno, tanpa Trah Soekarno PDIP kemungkinan akan terbelah.

Jadi hemat saya, PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra menggandeng prabowo yang bisa dikatakan penerus program Jokowi, bisa Jadi Prabowo-Puan seperti yang pernah saya singgung sebelumnya atau Prabowo-Ganjar untuk memastikan kemenangan.

Jika Prabowo-Puan atau Prabowo-Ganjar diajukan sebagai Capres-cawapres, ada kemungkinan terbentuk kembali koalisi besar yang didalamnya terdapat Golkar, PKB, Pan, PPP, Perindo dan PSI jika lolos ke senayan (dll) akan terjadi kembali.

Keuntungan Koalisi besar yaitu, kestabilan Politik lebih terjaga, hal ini memungkinkan melanjutkan Program-program yang telah di canangkan sebelumnya tanpa gangguan politik yang berarti. Reformasi di internal mengenai hukum dan ekonomi akan mudah terlaksana karena kekuatan parlemen di pegang oleh koalisi besar.

Ini cuma opini gue sebagai awam ya bre..... Jadi gak perlu baper....