Jakarta, CNN Indonesia -- Harapan Asep Suwenda (54) merekah kala menerima undangan peresmian Kampung Susun Bayam oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12 Oktober 2022.

Usai tempat tinggalnya tergusur karena pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Asep telah terdaftar sebagai calon penghuni rumah susun itu. Ia pun yakin segera memiliki tempat tinggal barunya itu.

Proses panjang telah ia lewati, mulai dari verifikasi warga, pengundian nomor unit, hingga dikeluarkannya surat kepemilikan dari Jakpro.

"Semua warga diundang pas peresmian, kita enggak diserahin kunci. Sebelum peresmian itu ada tahapan-tahapan, pertama kita menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan, terus nyambung kita verifikasi warga," kata Asep di Jakarta Utara, Rabu (22/2).

"Setelah verifikasi, keluarlah SK penetapan hunian yang dikeluarkan wali kota, setelah keluar SK keluar juga nomor hunian, dikocok di kelurahan, juga kita terima SK penetapan nomor hunian, terus diundang pas peresmian," imbuhnya.

Berdasarkan surat dengan kop berlogo JakPro tersebut, tertulis secara jelas nama warga sebagai calon penghuni Kampung Susun Bayam beserta nomor unitnya.

Tertulis di dalamnya, surat itu merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Wali Kota Jakarta Utara perihal data verifikasi warga.

"Nama-nama terlampir pada surat ini merupakan nama calon penghuni yang akan menempati hunian Kampung Susun Bayam, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Wali Kota Jakarta Utara," tulis surat itu.

Berbekal legalitas itu, tak terpikirkan oleh Asep, Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya akan menelantarkan mereka di luar rusun tersebut.

Ia mengaku rela rumahnya digusur lantaran telah dijanjikan akan menempati Kampung Susun Bayam. Ia pun tidak meminta kunci unit miliknya di hari peresmian.



Dua pekan berlalu, Asep tak kunjung menerima kunci, kecurigaan pun muncul. Ia mengaku terlena dan terlalu yakin sampai-sampai tidak menagih kuncinya kala peresmian.

"Kita sebetulnya terlena juga, saking kita gembiranya kita udah ada nomor SK, nomor unit, terus diresmiin kita diundang, ternyata kita sampe hari ini enggak ada penyerahan kunci," ujarnya.

Tak tinggal diam, Asep pun menagih kunci miliknya, namun pemerintah kala itu berdalih belum bisa menyerahkannya lantaran masih dalam proses transisi kepemimpinan.

"Setelah seminggu atau dua minggu peresmian kita tagih kunci, alasannya berbarengan memang masa jabatan gubernur habis, kita protes dilempar sana sini, dengan dalih transisi kepemimpinan baik Pemprov atau Jakpro," ucapnya.

Ketidakjelasan itu pun berlanjut hingga kini, warga di sana masih belum kunjung diperbolehkan menempati Kampung Susun Bayam. Mereka tinggal di tenda yang didirikan di sekitar JIS.

Jakpro menyebut proses penyerahan unit masih dalam tahapan legalitas dengan Pemprov DKI Jakarta untuk disewakan.

Status lahan Kampung Susun Bayam adalah milik Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Sementara bangunan rusun didirikan oleh Jakpro.



Mahalnya harga sewa

Tak hanya itu, masalah juga berkutat lantaran warga dan Jakpro belum menemukan titik temu perihal harga sewa Kampung Susun Bayam.

Warga menganggap harga yang dipatok Jakpro terlalu mahal, sementara Jakpro bersikukuh dengan angkanya. Asep dan warga lainnya bersedia membayar, namun tidak setinggi harga yang ditetapkan Jakpro.

"Harapannya biar segera masuk ke rusun, kalau emang ada prosedur bayar kita mau bayar, warga kita bayar, cuma tolong pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat kalau yang kemarin itu Rp750 ribu itu kan enggak berpihak ke masyarakat kecil," katanya.

Ia mengatakan Jakpro terkesan sepihak menetapkan harga tersebut tanpa ada komunikasi dengan warga. Harga yang dipatok Jakpro mengacu pada Peraturan Gubernur No. 55/2018 yakni, kisaran Rp615-Rp765 ribu.

Di sisi lain, warga setempat juga memiliki acuan legalitas lain, yakni Keputusan Gubernur No. 979/2022. Dalam Kepgub itu Kampung Bayam menjadi satu dari 21 kampung prioritas di DKI.

Berkaca dari kampung prioritas lainnya, misal Kampung Susun Akuarium, harga sewa yang dipatok tidaklah setinggi itu. Yakni, berkisar Rp40 ribu per bulan.

"Rusun ini masuk dalam kategori 21 kampung prioritas termasuk dalamnya rusun ini, kan kayak Akuarium, Kunir itu kan kisaran segitu jadi acuan kita Kepgub 979, masuk dalam kategori 21 kampung prioritas," katanya.

Keresahan yang sama juga disampaikan oleh warga Kampung Bayam lainnya, Refly (56). Ia menyayangkan Jakpro tidak pernah mensosialisasikan perihal harga sewa itu sebelumnya.

"Setelah selesai kita diperberatkan dengan harga yang tidak dijangkau padahal harganya tidak pernah disosialisasikan," kata Refly.

Refly pun menyebut masalah Jakpro yang kini masih menunggu legalitas lahan lantaran lahannya milik Dispora itu seharusnya dikesampingkan dulu.

Menurutnya, pemerintah tidak sepatutnya membiarkan rakyat terlunta-lunta. Menurutnya, lebih baik pemerintah terlebih dulu mengizinkan masyarakat mengisi hunian.

"Masalah pengalihan hak mau ke Jakpro kek, atau apa kita tempati dulu, kan mereka itu masih ada rasa kemanusiaan kita sudah terlantar begini, melarat, masalah prosedur itu kan antar-instansi," katanya.

Meski tidak keberatan membayar sewa, namun ia berharap biayanya disesuaikan dengan kemampuan warga. Sebab menurutnya, ini merupakan utang yang belum kunjung dilunasi oleh pemerintah.

"Kita ingin diwujudkan janjinya tapi jangan memberatkan kita, sesuaikan dengan kemampuan kita," pungkas dia.

(mnf/pmg)
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-pinggiran-jis