Jakarta - Ketua Fraksi PKB/PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengkritik keterisian rumah DP Rp 0 dan menilai program gagal. NasDem DKI meminta Hasbiallah untuk melihat secara realistis.
"Itu program gagal dari Gubernur yang lama. Karena saya lihat itu pencitraan," kata Hasbiallah kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).

Anggota Komisi B DPRD DKI itu mengusulkan agar rumah DP Rp 0 itu dijadikan rumah susun sewa (rusunawa). Hasbiallah juga menyoroti program eks Gubernur DKI Jakarta lainnya yaitu mengenai program penciptaan lapangan kerja OK OCE.

"Tadi saya bilang seperti itu, kita kembalikan ke program awal (rusunawa). Apa sih yang berhasil? OK OCE nggak berhasil, gagal, program ini juga gagal," tutur dia.

Menurut Hasbiallah, program rusunawa lebih mudah untuk direalisasikan. Dia menyebut program itu sudah berhasil dari era gubernur yang lalu.

"Sekarang rusunawa aja, kembali ke program dari zaman gubernur yang lalu-lalu, sejak Fauzi Bowo, itu kan rusunawa itu," sebut Hasbiallah.

Diketahui, batas penghasilan tertinggi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian ini naik dari semula Rp 7 juta menjadi 14 juta. Merujuk pada MBR itu, Hasbiallah menilai masyarakat lebih memilih program rumah murah BTN.

"Dari awal saya bilang kan program ini sudah pasti gagal, program pencitraan tok. Kalau (penghasilan) 15 juta nggak usah beli rumah rusunawa, beli aja di BTN, lebih murah dan punya tanah, ini murah tapi nggak punya tanah ngapain," sebutnya.

Selain itu, Hasbiallah juga menyoroti total hunian yang terbangun baru 2.332 unit.

"Itu belum dari (target) 9 ribu. Baru 2 ribu itu jauh, proyek gagal berarti. Itu dibangun akhirnya tidak bisa dimanfaatin, mubazir," jelasnya.

NasDem Minta Realistis

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi NasDem Nova Harivan Paloh mengatakan sejauh ini hunian yang merupakan program eks Gubernur Anies Baswedan sudah terisi sekitar 43 persen. Nova meminta Hasbiallah realistis.

"Ada 43 persen, lain halnya kalau misal hanya sekian persen. Kita harus realistis melihatnya," kata Nova kepada wartawan, Kamis (2/2).

Nova menilai ada beberapa faktor yang menghambat program rumah DP Rp 0 itu. Salah satunya, kata dia, karena adanya pandemi Corona.

"Realistis ajalah, artinya saya tidak membela siapa-siapa dalam hal ini. Tapi kita realistis, ini udah ada hunian 43 persen, kalau misalnya sekarang tidak bisa ditingkatkan kan kita melihat kondisi ekonomi juga kan. Pascapandemi Covid ini orang untuk kemampuan membayar kita lagi memulai lagi nih," tutur dia.

Nova menyebut pembangunan rumah DP Rp 0 ini sudah disetujui oleh DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar). Menurutnya, harusnya kata tak setuju itu disampaikan pada awal perumusan.

"Kalau istilah membangun suatu perumahan itu adalah pengadaan lahan, pembangunan gedung itu kan disepakati bersama melalui badan anggaran, kalau misal di badan anggaran tidak setuju kenapa tidak terbantahkan kalau dulu, ini kan ada di komisi B juga untuk pembangunan yang lalai, kalau Dinas Perumahan memasarkan aja," jelasnya.


Nova kemudian menyinggung soal kemampuan warga untuk mencicil hunian DP Rp 0 itu. Karena, kata dia, batas penghasilan tertinggi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian ini naik dari semula Rp 7 juta menjadi 14 juta

"Masalahnya gini, kita kan harus ukur juga kemampuan untuk menyicil, ini diperuntukkan untuk siapa, masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak, kalau kemarin ada kenaikan kan, yang targetnya berapa sekarang menjadi 14 juta kalau saya nggak salah, itu harus dilihat apakah ada kemampuan orang untuk menyicil rumah tersebut," tuturnya.

"Ini kan masalah kondisi keuangan kita, kalau kemarin pandemi saya bilang orang menyicil rumah itu tentu berpikir 2 kali kan, ada juga mungkin beberapa kegiatan usaha yang tutup, ini kan kita lihat skala MBR seperti apa di rumah DP 0 persen," imbuhnya.

Keterisian Hunian DP Rp 0

Kepala Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan DKI Jakarta Meli Budiastuti menjelaskan per 27 Januari 2023, telah dilaksanakan akad kredit 1.011 unit rumah DP Rp 0, baik tahap 1 maupun tahap 2. Itu artinya, sebanyak 1.011 dari 2.332 unit telah dihuni oleh warga.

"Telah terlaksana akad kredit sebanyak 1.011 unit (43,48%) dengan penyaluran dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) sebanyak Rp 266,24 miliar," kata Meli, Rabu (1/2/2023).

Adapun riciannya, di Nuansa Cilangkap dan Nuansa Pondok Kelapa masuk ke dalam tahap 2 penyediaan rumah DP Rp 0. Khusus Menara Kanaya Cilangkap baru terisi 33 dari 868 unit. Total akad kredit yang terlaksana baru 3,8% atau Rp 12,19 miliar.

Sementara untuk Menara Swasana Pondok Kelapa terisi 41 dari 480 unit. Total akad kredit yang terlaksana baru 8,54% atau Rp 12,19 miliar.

Berbeda dengan hunian tahap 2, keterisian hunian tahap 1 justru lebih tinggi. Di Menara Samawa, misalnya, dari 780 unit, sudah terlaksana akad kredit 734 unit dengan total nilai Rp 195,19 miliar (95%).

Kemudian hunian Bandar Kemayoran dari 38 unit, sudah dilaksanakan akad kredit di 37 unit dengan nilai mencapai Rp 10,55 miliar. Terakhir, hunian Sentraland Cengkareng sebanyak 166 hunian telah terisi seluruhnya dengan nilai akad kredit Rp 32,94 miliar.

https://news.detik.com/berita/d-6548...ta-realistis/2