Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan Jogja: Terserah Pusat

Selasa, 31 Jan 2023 13:44 WIB


Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Selasa (3/1/2023). (Foto: Adji G Rinepta/detikJateng)

Yogyakarta - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengusulkan jabatan gubernur dihapus karena dinilainya tidak efektif. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi usulan itu.
Sri Sultan HB X menyebut jika keputusan tersebut tergantung pemerintah pusat, bukan Cak Imin. Menurut Sultan, Ia tetap berpedoman pada Undang-Undang Keistimewaan.

"Ya silakan saja. Wong terserah pemerintah pusat bukan Cak Imin. Terserah pemerintah pusat aja. Terserah undang-undang. Bunyi Undang-Undang Keistimewaan," ujar Sultan saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan, Selasa (31/1/2023).

Sultan menyebut politisi bebas berpendapat. Namun Sultan tidak mau banyak berkomentar atas usulan Cak Imin tersebut.

"Ya nggak bisa, ya silakan saja wong ya namanya politisi boleh usul apapun boleh. Saya nggak bisa punya komentar nanti malah jadi masalah saya tidak mau terpancing hal-hal seperti itu," tambah Sultan.

Sebelumnya diberitakan, Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Menurutnya keberadaan gubernur tidak efektif.

"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di kabupaten/kota," ujar Cak Imin seperti dikutip dari detikNews, Senin (30/1/2023).

"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuhnya.

Dijelaskan Cak Imin anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelas Cak Imin.

https://www.detik.com/jateng/jogja/d...terserah-pusat