jakarta

Home
Jakarta
DKI Jakarta


Minggu, 22 Januari 2023 19:22

Baca Selanjutnya:

ABG Perempuan Diduga Dikeroyok di Kafe Amora Kemang, Polisi Periksa Saksi dan Cek CCTV

X
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Satrio Sarwo Trengginas

AA
Ilustrasi anak perusahaan Jakpro yang kerap merugi justru membebani APBD DKI.
Ilustrasi anak perusahaan Jakpro yang kerap merugi justru membebani APBD DKI.
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

https://jakarta.tribunnews.com/amp/2...-kerap-merugi?

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo menggabungkan atau merger anak usahanya yang kerap merugi.

Pasalnya, anak perusahaan Jakpro yang kerap merugi justru membebani APBD DKI.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi yang menyebut hingga kini Jakpro belum bisa memberikan keuntungan bisnisnya atau dividen kepada Pemprov DKI.


Padahal, perusahaan BUMD itu selama ini sudah diguyur penyertaan modal daerah (PMD) lebih dari Rp1 triliun.

"Jakpro itu belum dapat apa-apa. Mereka itu kira-kira dia atau tiga tahun lagi baru sehat," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/1/2023)

"Sekarang itu sebetulnya mereka tidak sehat, belum sehat dari segi keuangan," sambungnya.

Sebagai informasi, saat ini Jakpro punya tujuh anak usaha yang terdiri dari, PT Pulomas Jaya (PMJ) Land, PT Jakarta Konsultindo, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, Jakarta Oses Energi, dan PT Jakarta Solusi Lestari.

Rasyidi pun menilai anak perusahaan Jakpro ini terlalu banyak, sehingga perusahaan pelat merah itu tak bisa fokus menjalankan bisnisnya.

Baca juga: Balap Formula E Tinggal 5 Bulan Lagi, Jakpro Belum Juga Dapat Sponsor

"Perusahaan ini terlalu besar, sehingga tidak fokus. Sepertinya ada (anak usaha) yang perlu digabungkan. Misalnya, ada anak perusahaan yang tugasnya cuma menyewakan rumah dan tahan, cuma itu," ujarnya.

Desakan untuk segera menggabungkan anak usaha Jakpro yang terus merugi ini pun disampaikan kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD).