Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek food estate alias lumbung pangan yang tengah digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah jadi sorotan. Berulang kali, proyek ini dipertanyakan oleh DPR, yaitu Komisi IV setiap rapat kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan).

Terbaru, dalam rapat kerja hari Senin, 16 Januari 2023, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, pihaknya tengah berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk proyek ini. Bahkan, Sudin mengatakan, proyek ini banyak data palsu

Mengutip situs DPRD Kutai Kartanegara, Pansus merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tidak tetap. Dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat. Atau, timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Sementara, food estate dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi, merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024.

Kementerian Pertanian (Kementan) menjabarkan, program ini untuk membangun lumbung pangan nasional pada lahan seluas 165.000 hektare (ha) dan di tahun 2020 dikerjakan seluas 30.000 ha sebagai model percontohan penerapan teknologi pertanian 4.0.

"Food estate ini yang bertanggung jawab pada produksinya adalah Menteri Pertanian dan bersinergi dengan kementerian lainnya. Di food estate ini tidak hanya pada kegiatan produksi, melibatkan BUMN dalam prosesing hingga pengemasanya. BUMN yang bertanggung jawab bangun industrinya," kata Jokowi dikutip dari situs resmi Kementan, Kamis (19/1/2023).

Hal itu disampaikan saat meninjau lokasi food estate Desa Desa Belanti Siam, Pulang Pisau. Didampingi Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri PUPR Basuki, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Di mana, pengembangan food estate yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah seluas 30.000 ha, membutuhkan alat mesin pertanian sebanyak traktor roda 4 sebanyak 10 unit, traktor roda 2 sebanyak 84 unit, pompa air 60 unit, Rice Transplanter 250 unit, 1.200 hand Sparyer, drone tabur benih 15 unit dan combine harvester 20 unit.

Lalu, bagaimana perkembangan proyek food estate yang tengah disorot DPR ini?

Berikut perkembangan proyek food estate yang dikerjakan Kementerian PUPR dengan APBN tahun 2022:

- Kalimantan Tengah: Komoditas Padi/ Tanaman Pangan

a. Luas potensial di lokasi Eks-PLG sebesar 43.500 ha dengan fokus penanganan di Blok A 29.280 ha.

Tahun 2021-2022 telah dilakukan rehabilitasi dan peningkatan sistem tata air mikro. Diantaranya rehabilitasi & peningkatan jaringan irigasi rawa Blok A sepanjang 2.195 km (primer, sekunder,
dan tersier), pembangunan 166 Pintu Air & Jembatan Blok A

Tahun 2020-2022 dilakukan peningkatan jalan sepanjang 77,30 km dan jembatan sepanjang 230 m.

b. Progres tanam di Blok A (A1 dan A5) seluas 8.458 ha, sedangkan di Dadahup seluas 658 ha oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.

- Sumatra Utara: Hortikultura (Komoditas: bawang merah, bawang putih, kentang)

a. Luas yang sudah dilakukan penanganan 1.000 ha, dengan luas efektif yang akan dikelola 748,6 ha.

b. Tahun 2021-2022 telah dilaksanakan salah satunya pembangunan irigasi tetes (drip irrigation) seluas 143,5 ha di Blok B
Desa Ria-Ria dan yang sudah ditanami seluas 17 ha untuk budidaya bawang merah.

c. Land clearing di kawasan Taman Sains dan Teknologi Herbal (TSTH) seluas 72 ha (dari rencana 200 ha) serta pembangunan Fasilitas TSTH, seperti infrastruktur kawasan dengan progres 82,4% dan target selesai April 2023.



- Nusa Tenggara Timur (NTT): Pengembangan Sorgum/ Tanaman Pangan

Food estate NTT tersebar di 3 lokasi, yaitu:

a. Kabupaten Belu (Komoditas: Sorgum, Jagung, Tomat, Kacang Hijau)

• Luas potensial 365 ha dan seluruhnya telah dilayani irigasi sprinkler dan sudah ditanami 43,9 ha (3,3 ha
untuk Sorgum dan seluas 40,6 ha untuk Jagung)

• Tahun 2021 telah dibangun Jaringan Irigasi Sprinkler 135 Ha dari Bendungan (Rotiklot, Haliwen, dan Haekrit) dan 23 unit Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT).

b. Kabupaten Sumba Tengah

• Luas potensial 6.100 ha, dengan prioritas penanganan pada DI Waibakul I (241 ha), DI Waekabeti (261 ha), DI Waipidi (483 ha) dan DI Lokojange (772 ha) yang bersumber dari 7 embung dengan luas layanan 960 ha dan 30 sumur bor dengan luas layanan 180 ha.

• Tahun 2021-2022 telah dilaksanakan dan diselesaikan Peningkatan Jaringan Irigasi Kiri Embung
Lokojange.

c. Kabupaten Sumba Timur

• Luas potensial 900 ha di Kec. Pandawai (400 ha) dan Kec. Umalulu (500 ha) untuk sorgum. Mulai Oktober 2022 telah ditanam seluas 10 ha di Laipori, Kec. Pandawai bekerjasama dengan P3A/Kelompok Tani.

• Sumber air berasal dari 50 titik sumur air tanah dangkal dan 8 titik sumur bor di Kec. Pandawai (layanan 135 ha) dan Kec. Umalulu (layanan 500 ha).

a. Luas potensial 10.000 ha, di mana 7.000 ha merupakan area APL (Area Penggunaan Lain), sisa 3.000 ha merupakan area ex-plasma sawit di 7 kampung yang akan ditangani irigasinya.

• Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan Land Clearing seluas 496,6 ha (progress 67,2%) & Pembangunan Saluran Drainase (MYC 2022-2023) seluas 3.000 ha.

cnbc