Trauma Pelanggaran HAM, Majelis Rakyat Papua Mengadu ke Dubes Australia: Kekerasan Terus Terjadi!



HAM - Sejumlah warga Papua berdemonstrasi terkait penembakan yang menewaskan sejumlah warga di Paniai, Papua, di Kawasan HI, Jakarta Pusat, Senin(15/12). Mereka menuntut pemerintah menyelesaikan penembakan tersebut karena telah melukai rasa damai warga Papua. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sejumlah pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) Australia mengunjungi Kota Jayapura, baru-baru ini.

Mereka menemui para anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), untuk mendengar langsung kemajuan pembangunan Papua di era Otonomi khusus (Otsus).

Pertemuan berlangsung selama 2 jam di sebuah hotel di Kota Jayapura pada Kamis (19/1/2023).

Adapun yang dibahas terkait situasi Papua, efektivitas Otsus, serta kerja sama dalam pendampingan di bidang pendidikan.

Selanjutnya, membahas kerja sama pelayanan masyarakat, kesehatan dan pemerintahan terutama di Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Rombongan Kedubes Australia disambut oleh Wakil ketua I Majelis Rakyat Papua Yoel Luiz Mulait, pimpinan Pokja dan anggota MRP.

Dalam kesempatan itu, Yoel Luiz Mulait menyampaikan kepada Kedubes Australia bahwa situasi di Papua tidak baik-baik saja.

"Banyak terjadi kekerasan, pelanggaran HAM dan pembungkaman ruang demokrasi masih terjadi dan dialami langsung oleh orang asli Papua," kata Yoel kepada wartawan.

Ia memandang perubahan revisi UU Otsus Papua tanpa keterlibatan rakyat Papua, MRP dan DPR Papua membuat rakyat Papua marah dan kecewa terhadap pemerintah pusat hingga kini.

"Tidak ada jaminan dengan kehadiran 3 DOB akan mensejahterakan rakyat Papua," ujarnya.

Dikatakan, kehadiran 3 DOB hanya akan mendatangkan banyak aparat militer di tanah Papua, selain itu banyak warga non Papua yang akan masuk ke Papua untuk kuasai semua instansi pemerintah di 3 DOB.

"Masyarakat Papua masih trauma dengan kehadiran aparat, adanya DOB juga akan ada banyak pos militer yang berdiri di pelosok pedalaman dan ini akan membuat situasi di Papua tidak aman," ujarnya.

Senada, ketua Pokja Agama MRP Ciska Abugau, meminta pihak Kedubes Australia untuk melihat situasi Papua.

"Banyak terjadi Pelanggaran HAM, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan penangkapan aktivis tanpa prosedur hukum yang jelas."

"Kami orang Papua sedang sakit, situasi di Papua dalam kota tidak sama dengan di pedalaman Intan Jaya, Nduga, Yahukimo dan daerah konflik lainnya."

"Sehingga beliau dorang juga harus turun ke daerah pedalaman sana biar bisa lihat situasi Papua yang sebenarnya," tegas Ciska.


Kunjungan rombongan Kedubes Australia disambut oleh Wakil ketua I Majelis Rakyat Papua Yoel Luiz Mulait, pimpinan Pokja dan anggota MRP lainnya, Kamis (19/1/2023). (Tribun-Papua.com/ Hendrik)

Menurutnya, banyaknya program kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk orang asli Papua tidak akan berjalan baik.

Sebab, yang akan duduk manis sebagai pejabat di Papua hanyalah mereka kaum elitis, bukan dari pedalaman.

"Kami minta bantuan kemanusiaan dari Australia untuk melihat situasi Papua yang di alami orang asli Papua, sehingga kedamaian dan kesejahteraan itu tercipta di tengah masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Steve Scott, mengatakan kunjungan ini bagian dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia.

Kerja sama itu di bidang Pendidikan, Pelayanan Masyarakat, kesehatan dan pemerintahan.

"Kami ingin meningkatkan kerja sama yang terjalin selama ini di bidang Pendidikan, Pelayanan Masyarakat, kesehatan dan pemerintahan ini dapat di fokuskan di Papua guna ada pemerataan dan pendampingan terhadap orang asli Papua," katanya.

Kedubes Australia juga akan menindaklanjuti laporan keamanan yang di sampaikan MRP dalam kerja sama pertahanan dan akan mengingatkan militer Indonesia untuk junjung tinggi Hak Asasi Manusia di tanah Papua. (*)

Sumber: Tribun Papua
https://papua.tribunnews.com/2023/01...-terus-terjadi



Sambangi MRP, Wakil Dubes Australia Steve Scott: Militer Indonesia Harus Junjung Tinggi HAM


ILUSTRASI - Kedutaan Australia mendapat banyak sekali masukan dan persoalan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini pasca-lakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP). Sejumlah persoalan tersebut yaitu kekerasan, pelanggaran HAM, dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap orang asli Papua.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Belum lama ini, Majelis Rakyat Papua (MPR) mendapat kunjungan dari Pejabat Kedubes Australia di Kota Jayapura, Papua.

Kunjungan Kedubes Australia tersebut adalah untuk melihat kemajuan pembangunan di Papua di era otonomi khusus (Otsus).

Dalam pertemuan tersebut, Kedutaan Australia mendapat banyak sekali masukan dan persoalan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini.

Sejumlah persoalan tersebut yaitu kekerasan, pelanggaran HAM, dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap orang asli Papua.

Hal ini dikatakan, Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait.

"Situasi di Papua tidak baik-baik saja, dan tidak ada jaminan dengan hadirnya 3 DOB guna mensejahterakan rakyat Papua," kata Yoel, Kamis (19/1/2023).

Dikatakan, kehadiran 3 daerah otonomi baru (DOB) hanya akan mendatangkan banyak aparat militer di tanah Papua, selain itu banyak warga non Papua yang akan masuk ke Papua untuk kuasai semua instansi pemerintah di 3 DOB.

"Masyarakat Papua masih trauma dengan kehadiran aparat, adanya DOB juga akan ada banyak pos militer yang berdiri di pelosok pedalaman dan ini akan membuat situasi di Papua tidak aman," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Steve Scott mengatakan, pihaknya bakal menindaklanjuti apa yang disampaikan pihak MRP tersebut.

“Kami akan mengingatkan militer Indonesia untuk junjung tinggi Hak Asasi Manusia di tanah Papua,” katanya.

Steve menambahkan, kunjungan Kedubes Australia ke Jayapura adalah bagian dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia.

Kerja sama itu meliputi bidang Pendidikan, Pelayanan Masyarakat, kesehatan dan pemerintahan.

"Kami ingin meningkatkan kerja sama yang terjalin selama ini di bidang Pendidikan, Pelayanan Masyarakat, kesehatan dan pemerintahan ini dapat di fokuskan di Papua guna ada pemerataan dan pendampingan terhadap orang asli Papua," ujarnya.

Ditempat yang sama, ketua Pokja Agama MRP Ciska Abugau, meminta pihak Kedubes Australia untuk melihat situasi Papua.

"Banyak terjadi Pelanggaran HAM, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan penangkapan aktivis tanpa prosedur hukum yang jelas."


"Kami orang Papua sedang sakit, situasi di Papua dalam kota tidak sama dengan di pedalaman Intan Jaya, Nduga, Yahukimo dan daerah konflik lainnya."

"Sehingga beliau dorang juga harus turun ke daerah pedalaman sana biar bisa lihat situasi Papua yang sebenarnya," tegas Ciska.

Menurutnya, banyaknya program kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk orang asli Papua tidak akan berjalan baik.

Sebab, yang akan duduk manis sebagai pejabat di Papua hanyalah mereka kaum elitis, bukan dari pedalaman.

"Kami minta bantuan kemanusiaan dari Australia untuk melihat situasi Papua yang di alami orang asli Papua, sehingga kedamaian dan kesejahteraan itu tercipta di tengah masyarakat," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Papua

https://papua.tribunnews.com/2023/01...-ham?page=all.

Australia mulai ikut campur masalah Papua secara terang-terangan
Pemerintah harus hati-hati karena Australia waktu masalah Timtim awalnya isu HAM Timtim merembet ke referendum dan kirim pasukan