Jakarta - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha mengkritik anggaran hibah untuk pengadaan mobil dinas pejabat Kodam Jaya. Thopaz menilai semestinya alokasi hibah diberikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Ini jelas contohnya, hibah yang diakomodir Pol PP pengadaan KDO (kendaraan dinas operasional). Provinsi kita masih butuh yang banyak, Pak, kenapa ngasih kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat beliin mereka Land Cruiser?" kata Thopaz saat rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).

Ditemui di sela rapat, Thopaz memandang pemberian hibah untuk pembelian mobil mewah bagi pejabat Kodam Jaya bukanlah hal prioritas, sehingga pemberian hibah itu dinilai kurang tepat.

"Masyarakat pasti akan teriaknya ke kita, Dewan mengawasinya kok ada hibah Rp 11 miliar untuk pembelian kendaraan operasional, itu kan kurang tepatlah, bukan tidak benar, tapi kurang tepat. Karena itu, boleh-boleh saja, sah-sah saja dilakukan, tapi kemudian di nomor tiga empatlah skala prioritasnya," tegasnya.

Ia mengaku kecolongan karena anggaran hibah lolos dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023, sehingga anggaran tersebut tak bisa dialihkan untuk kegiatan lain.

"Nggak bisa (dialihkan), jika tidak dipakai di-SILPA, dikembalikan ke kas daerah dan lain-lain, nggak bisa dialihkan. Bahasanya, sedikitnya kita kecolonganlah," ucapnya.

Karena itu, ke depannya ia mendesak agar RKPD hibah ditentukan Pemprov DKI bersama anggota Dewan. Menurutnya, ini merupakan upaya menjalankan fungsi pengawasan.

"Kami berharap, Pimpinan, hibah itu kan bukan kebutuhan primer maupun sekunder Satpol PP. Ini bicara mutual benefit, bicara kita mampu atau tidak. Jadi penentuan RKPD hibah saya rasa wajib Pimpinan melibatkan kita Komisi A," tegasnya.

Seperti diketahui, Satpol PP DKI Jakarta mengalokasikan hibah untuk dua instansi, yaitu Kodam Jaya dan Korps Marinir Pasmar 1. Total hibah yang dianggarkan Rp 23 miliar.

Rincian anggaran hibah itu disampaikan oleh Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023). Arifin menjelaskan anggaran hibah itu diperuntukkan buat pengadaan kendaraan dinas hingga peralatan antihuru-hara.

"Beberapa yang diajukan oleh Kodam Jaya yaitu pengadaan kendaraan dinas, jadi beberapa yang masuk dalam hibah tahun ini. Kedua adalah dari Marinir Pasmar 1. Besarannya Rp 12 miliar sekian, kebutuhannya adalah yang berkaitan dengan perlengkapan huru-hara," kata Arifin, Selasa (17/1/2023).

Dalam dokumen paparan yang ditampilkan dalam rapat kerja Komisi A, rincian anggaran untuk dua instansi yaitu Kodam Jaya sebesar Rp 11 miliar dan Korps Marinir Pasmar 1 sebesar Rp Rp 12,19 miliar.

Dana hibah Rp 11 miliar Kodam Jaya rencananya diperuntukkan buat mengadakan sejumlah kendaraan dinas pejabat Kodam Jaya, yaitu 1 unit mobil Land Cruiser, 1 unit mobil Prado, 2 unit mobil Fortuner, serta 6 unit mobil Innova.

Sementara itu, dana hibah Rp 12,19 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 rencananya digunakan untuk membeli peralatan perlengkapan antihuru-hara dengan rincian sebagai berikut:

- 400 buah helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, full face gas masker
- 800 buah canister
- 800 pasang sarung tangan PHH, 20 buah megafon
- 5 unit kendaraan taktis PHH 4x4 double cabin
- 1 unit Kendaraan komandan 4x4 komandan
- 1 unit Kendaraan komandan 4x4 wakil komandan

https://news.detik.com/berita/d-6519...nas-kodam-jaya

Kenapa tdk protes juga dana hibah ke ormas...