Malaysia dan Indonesia Ancam Setop Ekspor Sawit ke Eropa

CNN Indonesia
Kamis, 12 Jan 2023 18:33 WIB
Bagikan : 
Malaysia dan Indonesia melirik opsi menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa (UE) sebagai respons atas undang-undang baru terkait deforestasi. Ilustrasi. (AFP/WAHYUDI).
Jakarta, CNN Indonesia -- Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa (UE) sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi dan memperketat penjualan produk minyak sawit.
Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, dikutip Kamis (12/1).

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," lanjutnya.

Fadillah, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri Malaysia, mendesak anggota Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi "tuduhan tak berdasar" yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

CNNIndonesia.com masih berusaha meminta tanggapan atas isu ini kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Ekspor Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Farid Amir.

CPOPC, yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, sebelumnya menuduh UE secara tidak adil menargetkan minyak sawit.

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim minggu ini juga sepakat untuk "memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit" dan memperkuat kerja sama melalui CPOPC.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia Michalis Rokas mengatakan tidak melarang impor minyak sawit dari negara tersebut dan membantah bahwa undang-undang deforestasi menciptakan hambatan ekspor Malaysia.

"(Hukum) berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di negara mana pun, termasuk negara anggota UE, dan bertujuan untuk memastikan bahwa produksi komoditas tidak mendorong deforestasi dan degradasi hutan lebih lanjut," ujarnya.

Di sisi lain, permintaan UE untuk minyak sawit diperkirakan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan bahkan sebelum undang-undang baru tersebut disetujui.

Pada 2018 lalu, aturan energi terbarukan UE mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada 2030 karena dianggap berkaitan dengan deforestasi.

Padahal, [B]UE adalah konsumen minyak sawit terbesar ketiga di dunia dengan menyumbang 9,4 persen atau 1,47 ton dari ekspor minyak sawit Malaysia sepanjang 2022.[//B]


(fby/sfr)

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...awit-ke-eropa.
Apakah Eropa siap menanggung akibat tak pakai sawit lagi dengan alasan lingkungan di tengah resisi ekonomi efek perang Ukraina?

Petani Sawit Sepakat dengan Malaysia, Blokir Ekspor ke Eropa

Dua orang petani meninjau perkebunan sawit milik mereka yang sudah berumur tua untuk mengikuti program 'replanting' di Desa Kota Tengah, Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11). Program replanting atau peremajaan sawit rakyat ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap sektor kelapa sawit yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian petani sawit. ANTARA FOTO - Septianda Perdana BAGIKAN A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Malaysia mengajak Indonesia memblokir ekspor CPO ke Uni Eropa sebagai bentuk balas dendam dendam terhadap peraturan deforestasi mendapat dukungan dari sejumlah pihak.

Sebagaimana diketahui, Uni Eropa pada awal Desember lalu baru saja memberlakukan peraturan deforestasi. Dalam aturan tersebut, produk-produk seperti sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, daging, hingga produk turunannya yang masuk Uni Eropa, termasuk Indonesia, harus terlebih dahulu melakukan uji tuntas bebas deforestasi.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung menilai, jika ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan.


Menurut dia, aturan yang dibuat oleh Uni Eropa sudah masuk ke dalam kategori pemaksaan. Oleh karena itu, jika produsen minyak sawit sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka pilihan untuk menghentikan pengiriman CPO ke Uni Eropa merupakan pilihan yang tepat.

“Kami petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan tersebut. Indonesia dan Malaysia harus semakin kompak dalam perjalanan Council of Palm Oil Producing Countries [CPOPC], jangan ambil posisi masing-masing seperti selama ini. Itulah kelemahan selama ini makanya sawit bisa diatur-atur oleh Uni Eropa dan mengabaikan kesetaraan,” jelas Gulat kepada Bisnis, Kamis (12/1/2023).

Berdasarkan data GAPKI,  pada 2020, Uni Eropa mengimpor CPO dan turunannya dari Indonesia sebanyak 4,923 juta ton, lalu sebanyak 4.703 juta ton, atau 18 persen dari total ekspor Indonesia pada 2021.

Volume ekspor ke Eropa itu, jelas Gulat, terdistribusi ke 27 negara. Sehingga, tegasnya, sebenarnya pasar CPO dari masing-masing negara Eropa itu sangat kecil.

Oleh karena itu, menurutnya Uni Eropa yang akan dirugikan dengan aturan tersebut. Pasalnya, aturan tersebut otomatis akan membuat harga bahan baku minyak nabati menjadi melonjak di Uni Eropa.

Senada, Direktur Segara Institute Piter Abdullah Redjalam melihat Indonesia dan Malaysia akan mendapatkan durian runtuh jika kedua negara kompak dalam mengatur supply CPO, termasuk dengan menghentikan ekspor CPO ke Eropa.

“Harga CPO akan terjaga tinggi. Eropa akan kehilangan pasokan CPO. Industri mereka [akan] terganggu,” ujar Piter.

Dia juga menegaskan, Indonesia tidak perlu khawatir jika digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Sebab, CPO sendiri ditolak dengan Uni Eropa dengan alasan lingkungan. Maka dari itu, jika Indonesia memilih untuk memblokir CPO ke Uni Eropa, tidak ada alasan untuk Uni Eropa menggugat ke WTO.

https://ekonomi.bisnis.com/read/2023...spor-ke-eropa.
Petani sawit setuju
Tinggal Presiden atau menteri ikut larang ekspor ke Eropa atau nggak