Jakarta - PBNU menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak menggunakan politik identitas di Pemilu 2024. PBNU menilai politik identitas berpotensi memecah keutuhan bangsa.

"Bahwa tetap kita mengajak seluruh komponen bangsa ini supaya tidak menggunakan politik identitas apakah identitas agama, etnis, suku atau misalnya identitas lainnya yang menurut kita, kalau politik identitas itu digunakan akan memecah kerukunan antar umat beragama, kerukunan keutuhan bangsa ini," kata Wasekjen PBNU Sulaiman Tanjung kepada wartawan, Rabu (11/1/2023).

Sulaiman menegaskan kembali pernyataan sikap dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). PBNU menyatakan tak ada capres dan cawapres atas nama NU.

"Jadi NU ya menyerukan ke semua lapisan masyarakat supaya, tetap konsisten, jangan bawa-bawa identitas agama, buktinya ketua umum pun baru mengeluarkan pernyataan sikap NU tidak ada capres dan dan cawapres atas nama NU, itu salah satu bukti konkret dari PBNU supaya kita ini konsisten menolak politik identitas itu," imbuh dia.

Pernyataan Gus Yahya soal penegasan tak ada capres atau cawapres atas nama NU disampaikan seusai Rakor Persiapan Resepsi Satu Abad Nahdlatul Ulama di Surabaya, dilansir detikJatim, Selasa (15/11/2022). Dia juga menegaskan bahwa NU tidak akan terlibat politik praktis.

"Saya tegaskan tidak ada capres-cawapres atas nama NU! Tidak ada capres-cawapres atas nama NU, tidak ada," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya juga menanggapi soal capres ataupun cawapres yang berkunjung ke ponpes. Menurut dia, hal itu merupakan hak politik dari tiap ponpes. Namun Gus Yahya meminta agar tidak membawa nama NU.

"Terserah (terkait sikap ponpes). Pokoknya tidak ada atas nama NU," tambah Gus Yahya.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyebutkan setiap ponpes memiliki hak politik untuk mendukung capres tertentu. Tetapi dia menyarankan agar jangan sampai membawa nama NU.

https://news.detik.com/pemilu/d-6511...s-atas-nama-nu