Sabtu, 31 Des 2022 05:40 WIB

Foto: Gubernur Papua Lukas Enembe meresmikan kantor Gubernur Papua.
Jayapura - Lukas Enembe meresmikan gedung Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura. Gubernur Papua itu mengatakan pembangunan kantor baru untuk mengenang almarhum Klemen Tinal yang pernah menjadi wakilnya.
"Saya ingin meninggalkan kesan baik di akhir masa jabatan saya bersama Almarhum Klemen Tinal," ujar Lukas Enembe dalam sambutannya, Jumat (30/12/2022).

Anggaran proyek pembangunan Kantor Gubernur Papua berlantai 9 ini mencapai Rp 393 miliar. Sumber anggarannya dari APBD 2021-2022.

"Pembangunan kantor gubernur menggunakan sisa anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi Papua," ucap Lukas.

Lukas pun menyinggung bahwa anggaran proyek tersebut sempat dipertanyakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Lukas mengaku dirinya telah menjelaskannya.

"Menteri Keuangan sempat bertanya kepada saya soal anggaran itu akan digunakan untuk apa, dan saya jawab akan menggunakan membangun kantor," ungkap Lukas.

Lukas menegaskan Kantor Gubernur Papua merupakan bagian dari rumah rakyat. Dia berharap generasi Papua bisa melanjutkan perjuangannya ke depan.

"Gedung kantor gubernur yang baru sebagai rumah rakyat Papua, generasi Papua akan melanjutkan kepemimpinan dan visi misi para orang tua yang sudah berjuang membangun Tanah Papua," tuturnya.


Foto: Gubernur Papua Lukas Enembe meresmikan kantor Gubernur Papua.

Lukas tidak hanya meresmikan Kantor Gubernur Papua, namun juga meresmikan gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) yang memiliki 16 lantai.

"Generasi Papua harus berbangga hati mengisi kantor ini. Kalau ko Papua harus bisa lanjutkan pembangunan yang sudah ditinggalkan para orang tua," tegasnya.

"Kami para orang tua akan pensiun, jadi kalianlah yang akan melanjutkan. Silahkan mengisi kantor gubernur, kantor MRP, dan kantor lainnya yang sudah dibangun," tambah Lukas.

Kesehatan Lukas Enembe Diperiksa Ketat Dokter Singapura
Lukas Enembe sendiri sebenarnya dalam kondisi sakit. Oleh sebab itu, dia lebih dulu diperiksa oleh dokter sebelum meresmikan kantor Gubernur Papua.

"Tadi kami pantau kesehatan beliau. Karena kita lihat baik akhirnya kita izinkan beliau menghadiri acara hari ini (meresmikan kantor gubernur Papua)," ujar Ketua Tim Dokter Lukas Enembe, dr Anthon Mote.

Anthon menjelaskan, Lukas menjalani pemantauan oleh dokter asal Singapura secara virtual. Pasalnya izin berobat ke Singapura belum disetujui oleh KPK.

"Jadi dokter Singapura secara intens terus memantau kesehatan Gubernur. Sebanyak 3 kali seminggu beliau dipantau kesehatannya oleh dokter Singapura dengan cara virtual atau online. Begitu juga dengan obat-obatan yang dikonsumsi sekali 1 bulan dikirim," paparnya.

Seperti diketahui, Lukas Enembe merupakan tersangka korupsi suap dan gratifikasi bersumber dari APBD Provinsi Papua. Ketua KPK Firli Bahuri beserta tim penyidik KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sempat mendatangi Lukas Enembe di Jayapura, Papua

https://www.detik.com/sulsel/berita/...-klemen-tinal.

Untuk mengeneng wakilnya ternyata dan juga meninggalkan pengaruh untuk Papua



Lukas Enembe Kekeh Mau Berobat ke Singapura pada 2023 Mendatang


Foto: Gubernur Papua Lukas Enembe. (Grandyos Zafna)
Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe kekeh mau berobat ke Singapura tahun 2023. Kondisi kesehatan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Papua itu dianggap belum membaik dan membutuhkan perawatan keluar negeri.
"Pengobatan dengan pelayanan medis secara maksimal harus segera dilakukan. Semoga tahun depan beliau bisa mendapatkannya," ucap Ketua Tim Dokter Lukas Enembe, dr Anthon Mote kepada detikcom, Jumat (30/12/2022).

Rencana tersebut setelah permintaan izin Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura belum juga dikabulkan KPK. Padahal kata Anthon, Lukas Enembe butuh penanganan lebih lanjut.

"Sejauh ini belum ada izin yang kami terima dari KPK untuk beliau bisa berobat di Singapura," ujarnya.

Pihaknya akan kembali membicarakan hal itu di awal tahun. Tim dokter bersama tim kuasa hukum akan berkoordinasi agar Lukas Enembe bisa ke Singapura.

"Setelah Natalan dan tahun baru kami akan terus berkoordinasi ke semua pihak, agar beliau bisa segera berobat ke Singapura," tuturnya.

Anthon menjelaskan, kondisi Lukas Enembe sejauh ini tetap dikontrol tim dokter asal Singapura. Kesehatan Gubernur Papua dipantau secara berkala via virtual.

"Sebanyak 3 kali seminggu beliau dipantau kesehatannya oleh dokter Singapura dengan cara virtual atau online. Begitu juga dengan obat-obatan yang dikonsumsi sekali 1 bulan dikirim," urai Anthon.

KPK bersama tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memang sudah melihat langsung dan melakukan pemeriksaan Lukas Enembe di Jayapura. Hanya saja hal itu dianggap belum cukup meski Gubernur Papua diberikan kesempatan memulihkan diri.

"Namun yang menjadi masalah saat ini lokasi berobat (yang mengharuskan Lukas Enembe dirawat ke Singapura)," paparnya.

Pihaknya pun menyayangkan kebijakan KPK yang belum merestui Lukas Enembe keluar negeri. Padahal menurutnya, upaya mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak warga negara.

"Sebenarnya berobat di Singapura adalah hak Gubernur dan itu hak semua orang yang memerlukan pelayanan kesehatan," tegas Anthon.

Sempat Resmikan Kantor Baru
Kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe disebut belum sepenuhnya pulih. Namun Lukas Enembe masih melakukan peresmian kantor Gubernur Papua di Jayapura, Jumat (30/12).

"Tadi kami pantau kesehatan beliau. Karena kita lihat baik akhirnya kita ijinkan beliau menghadiri acara hari ini (meresmikan kantor gubernur Papua)," imbuh Anthon.

Anthon menuturkan, tim dokter pribadi Lukas Enembe terus memantau segala aktivitas Gubernur Papua. Jangan sampai penyakitnya bertambah parah karena beban pekerjaan.

"Kami dari dokter pribadi setiap hari melalukan monitoring terhadap beberapa jenis penyakit yang dialami beliau selama ini," tambahnya.


Alasan Lukas Harus Dirawat ke Singapura
Ketua Tim Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengaku, rekomendasi agar kliennya berobat keluar negeri berdasarkan surat dari dr. Patrick Ang selaku Senior Consultant Cardiologis di M Royal Health Care Singapura. Surat itu yang menjadi alasan kemudian Lukas Enembe mesti dirujuk ke Singapura.

"Jadi tanggal 23 November 2022 lalu kami menerima surat dari tim dokter Lukas Enembe di Singapura bahwa kesehatan klien kami semakin memburuk," tutur Roy Rening saat dihubungi, Senin (28/11).

Roy Rening menjelaskan ada 3 poin isi surat yang dikirim ke KPK. Pertama, tim dokter RS Mount Elisabeth telah memberikan perawatan sejak Oktober 2022 dan pemeriksaan darah rutin dengan pengontrolan via online secara berkala.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa fungsi ginjal Lukas Enembe ada pada batas kritis. Kondisi ini membuat Gubernur Papua harus cuci darah.

"Tekanan darah berada pada rentang 190-200/80-100 mmHg, hal itu mengakibatkan risiko penyakit yang lebih berat hingga kematian," terangnya.

Roy Rening melanjutkan, pada poin ketiga surat itu menyarankan Lukas Enembe dievakuasi ke Singapura dengan izin langsung masuk RS Mount Elizabeth.

"Dari poin-poin tersebut, Gubernur Papua pelaku mendapatkan perawatan khusus secara intensif oleh tim dokter yang merawatnya. Atas nama hak asasi manusia dan kemanusiaan, mohon kiranya agar Ketua KPK memberikan izin berobat," urai Roy Rening.


KPK Prioritaskan Kesehatan Gubernur Papua
Untuk diketahui, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe di kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura pada Kamis (3/11). Empat dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut dibawa untuk mengecek kondisi kesehatan Lukas Enembe.

"Tujuannya untuk memastikan kondisi bagaimana bapak Gubernur Lukas Enembe ini bisa menerima dan bisa mengikuti apa jalannya pemeriksaan. Itu yang kita utamakan," tegas Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Kamis (3/11).

Menurut Firli, keempat dokter tersebut akan bekerja secara independen. Proses pemeriksaan kesehatan diserahkan sepenuhnya kepada tim dokter.

"Kita akan tetap berproses, nanti IDI yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kondisi dari Lukas Enembe. Tapi itu nanti (prosesnya) sendiri," urai dia.


Firli juga menegaskan kasus Lukas Enembe murni pidana, tidak ada politisasi maupun kriminalisasi. Dia mengatakan pihaknya menemukan bukti-bukti yang cukup sebagai bukti permulaan.

"Satu hal yang perlu kita ingat, tidak ada proses lain kecuali proses hukum yang terjadi di KPK, tidak ada politisasi, tidak opini dan juga tidak ada kriminalisasi. Ini murni berdasarkan bukti permulaan cukup bahwa telah terjadi peristiwa pidana," imbuhnya.

https://www.detik.com/sulsel/berita/...023-mendatang.

Kesehatan memburuk tapi bisa meresmikan bangunan-bangunan Pemprov dan sebagainya
Bisa aja kondisinya membaik sih