Kepala Staf Presiden Moeldoko mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membantah soal intervensi pemerintah pada Pemilu 2024. Sebelumnya, Jokowi mengaku kesal karena Istana dituduh mengintervensi kegagalan partai politik dalam verifikasi faktual peserta Pemilu 2024.

"Yang sejauh saya tahu bahwa persoalan-persoalan politik itu yang telah dikelola oleh KPU kita tidak pernah sama sekali ikut campur, ya, enggak, ga ada. Enggak ada cerita itu kita mau melakukan politik praktis, enggak, apalagi KSP," ujar Moeldoko saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Desember 2022.

Moeldoko menyebut KSP di bawah kepemimpinannya fokus untuk menyukseskan program-program pemerintah, khususnya mengejar proyek-proyek nasional strategis. Apalagi, Moeldoko menyebut masa pemerintahan Jokowi tinggal 2 tahun lagi.

"Saya sudah membuat peta tentang proyek-proyek nasional strategis, kira-kira nanti presentasinya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa. Itu yang sedang saya kerjakan, jadi enggak berpikir bagaimana politik praktis untuk 2024," kata eks Panglima TNI itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kekesalannya karena dituduh mengintervensi sejumlah persiapan Pemilu 2024. Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri HUT ke-16 Partai Hanura.

"Urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024 itu kan sebetulnya urusannya KPU," kata Jokowi dalam acara HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Pertama Jokowi kesal ketika ada pihak yang tidak lolos, lalu menunjuk-nunjuk Istana ikut campur. "Kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata dia.

Meski tidak menyebutkan siapa, Jokowi menyindir soal frasa kekuatan besar yang dipakai dalam tuduhan tersebut atau persis seperti yang pernah dipakai oleh Ketua Majelis Partai Ummat Amien Rais.

Sebelumnya, Partai Ummat menjadi satu-satunya partai yang tak lolos dalam tahap verifikasi faktual KPU. Partai besutan Amien Rais itu pun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) di dua provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Belakangan setelah Bawaslu melakukan mediasi antara KPU dan Partai Ummat, dihasilkan keputusan bahwa partai berlambang bintang dalam perisai itu akan mengikuti verifikasi faktual ulang oleh KPU.

https://nasional.tempo.co/read/16713...al-pemilu-2024