- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Benny Wenda Ajak Jokowi Duduk Bersama Bicara Referendum Papua Merdeka
TS
Novena.Lizi
Benny Wenda Ajak Jokowi Duduk Bersama Bicara Referendum Papua Merdeka
Benny Wenda Ajak Jokowi Duduk Bersama Bicara Referendum Papua Merdeka
Rabu, 14 Desember 2022 22:22
Benny Wenda Ajak Jokowi Duduk Bersama Bicara Referendum Papua Merdeka. Foto: Benny Wenda
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -Pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua , Benny Wenda mengajak Presiden RI Jokowi duduk bersama untuk referendum Papua Merdeka dan menyinggung kebebasan berekspresi .
Selain mengungkit referendum Papua Merdeka , Benny Wenda juga meminta mahasiswa Papua yang ditangkap November lalu dibebaskan.
Benny Wenda yang kini masuk dalam daftar teroris dalam organisasi terorganisir KKB Papua juga menyorot pengungsi dari pulau Yapen .
"Pada akhirnya, masalah ini tidak akan berakhir sampai Presiden Indonesia setuju untuk duduk bersama saya dan membahas referendum Papua Merdeka , yang merupakan satu-satunya solusi damai yang langgeng di Papua Barat ," ungkap Benny Wenda .
Untuk mencapai hal ini, kata Benny Wenda , Indonesia harus menghormati komitmen mereka untuk mengizinkan kunjungan PBB ke Papua Barat, sejalan dengan seruan lebih dari 80 negara.
"Mereka harus mengizinkan media internasional dan LSM ke Papua Barat untuk melaporkan kejahatan pendudukan.
Jika komunitas internasional menginginkan perdamaian di Papua Barat, mereka harus memastikan bahwa pendudukan Indonesia terekspos ke mata dunia," papar Benny Wenda .
"Saya sangat sedih mendengar berita dari lapangan di Papua Barat bahwa 95 orang telah dipindahkan secara paksa dari Pulau Yapen, lepas pantai utara Papua Barat .
Setiap sudut Papua Barat kini mengalami situasi pemindahan militer yang kejam yang dimulai di Kabupaten Nduga, di mana lebih dari 50.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak 2019.
Indonesia harus segera menarik militernya dari Pulau Yapen dan mengizinkan semua pengungsi internal untuk kembali ke rumah.
Pulau Yapen adalah tempat yang damai," ungkap Benny Wenda .
Tanpa menyinggung penembakan yang dilakukan KKB Papua sepekan terakhir, Benny Wenda menyebut pemindahan yang sekarang terjadi di sana adalah akibat langsung dari pendudukan kolonial Indonesia.
Menurutnya, Indonesia memberikan kekebalan hukum kepada militer untuk meneror orang asli Papua.
"Kehadiran militer di Yapen, seperti di seluruh Papua Barat adalah ilegal.
Act of No Choice adalah penipuan, bukan referendum yang dilakukan menurut satu orang satu suara.
Papua Barat tidak pernah diizinkan untuk menggunakan haknya untuk menentukan nasib sendiri – ini adalah penyebab mendasar dari semua masalah di negara saya saat ini.
Warga Yapen telah mengadakan pertemuan doa damai pada 1 Desember, hari nasional Papua Barat ," sebut Benny Wenda .
Sebagai tanggapan, lanjut Benny Wenda , militer tiba di desa Kaonda dan segera mulai mengintimidasi masyarakat.
"Tiga rumah dihancurkan oleh militer, yang juga mencuri harta benda termasuk peralatan memancing dan makanan.
Penduduk kemudian melarikan diri ke hutan, di mana mereka tinggal, terlalu takut akan aksi militer lebih lanjut untuk kembali ke rumah.
Para pengungsi termasuk 43 anak-anak dan bayi berumur 6 bulan.
Ada juga sejumlah lansia dan wanita hamil tua di antara para pengungsi.
Wanita hamil ini mungkin dipaksa melahirkan di semak-semak, seperti yang terjadi berkali-kali di bagian lain Papua Barat sejak 2019," jelas Benny Wenda .
Menurut Benny Wenda , yang ia katakan sebelumnya, operasi militer Indonesia adalah tentang bisnis dan kontrol, bukan keamanan.
"Mereka dirancang untuk menakut-nakuti orang Papua Barat, menggunakan pelecehan dan suasana ketakutan untuk mengusir mereka dari tanah mereka.
Dengan memusnahkan desa-desa seperti Kaonda, Indonesia dapat membuka jalan untuk lebih banyak ‘pembangunan’, termasuk tambang ilegal.
Indonesia ingin membuat kita tetap takut sebagai cara untuk membuat kita diam," kata Benny Wenda .
"Kami melihat ini dalam perlakuan KNPB, yang terus-menerus diserang dan diancam, hanya karena membela hak-hak Papua Barat.
Insiden pelecehan anti-KNPB terbaru terjadi pada 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia PBB, karena demonstran KNPB yang dipimpin oleh Halen Hisage dilarang menghadiri protes damai.
Sekali lagi, Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak ada untuk orang Papua Barat ," tambah Benny Wenda .
Benny Wenda menegaskan, sebagai Presiden Sementara Pemerintah Sementara ULMWP, ia menyerukan kepada Indonesia untuk segera membebaskan mahasiswa West Papua yang ditangkap pada bulan November karena memperingati kematian Theys Eluay.
"Mereka mungkin akan didakwa dengan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman penjara, semuanya karena mengambil bagian dalam protes damai untuk mengenang salah satu pahlawan nasional kita," ujar Benny Wenda .
https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/14/benny-wenda-ajak-jokowi-duduk-bersama-bicara-referendum-papua-merdeka?page=all
Rabu, 14 Desember 2022 22:22
ULMWP
Benny Wenda Ajak Jokowi Duduk Bersama Bicara Referendum Papua Merdeka. Foto: Benny Wenda
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -Pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua , Benny Wenda mengajak Presiden RI Jokowi duduk bersama untuk referendum Papua Merdeka dan menyinggung kebebasan berekspresi .
Selain mengungkit referendum Papua Merdeka , Benny Wenda juga meminta mahasiswa Papua yang ditangkap November lalu dibebaskan.
Benny Wenda yang kini masuk dalam daftar teroris dalam organisasi terorganisir KKB Papua juga menyorot pengungsi dari pulau Yapen .
"Pada akhirnya, masalah ini tidak akan berakhir sampai Presiden Indonesia setuju untuk duduk bersama saya dan membahas referendum Papua Merdeka , yang merupakan satu-satunya solusi damai yang langgeng di Papua Barat ," ungkap Benny Wenda .
Untuk mencapai hal ini, kata Benny Wenda , Indonesia harus menghormati komitmen mereka untuk mengizinkan kunjungan PBB ke Papua Barat, sejalan dengan seruan lebih dari 80 negara.
"Mereka harus mengizinkan media internasional dan LSM ke Papua Barat untuk melaporkan kejahatan pendudukan.
Jika komunitas internasional menginginkan perdamaian di Papua Barat, mereka harus memastikan bahwa pendudukan Indonesia terekspos ke mata dunia," papar Benny Wenda .
"Saya sangat sedih mendengar berita dari lapangan di Papua Barat bahwa 95 orang telah dipindahkan secara paksa dari Pulau Yapen, lepas pantai utara Papua Barat .
Setiap sudut Papua Barat kini mengalami situasi pemindahan militer yang kejam yang dimulai di Kabupaten Nduga, di mana lebih dari 50.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak 2019.
Indonesia harus segera menarik militernya dari Pulau Yapen dan mengizinkan semua pengungsi internal untuk kembali ke rumah.
Pulau Yapen adalah tempat yang damai," ungkap Benny Wenda .
Tanpa menyinggung penembakan yang dilakukan KKB Papua sepekan terakhir, Benny Wenda menyebut pemindahan yang sekarang terjadi di sana adalah akibat langsung dari pendudukan kolonial Indonesia.
Menurutnya, Indonesia memberikan kekebalan hukum kepada militer untuk meneror orang asli Papua.
"Kehadiran militer di Yapen, seperti di seluruh Papua Barat adalah ilegal.
Act of No Choice adalah penipuan, bukan referendum yang dilakukan menurut satu orang satu suara.
Papua Barat tidak pernah diizinkan untuk menggunakan haknya untuk menentukan nasib sendiri – ini adalah penyebab mendasar dari semua masalah di negara saya saat ini.
Warga Yapen telah mengadakan pertemuan doa damai pada 1 Desember, hari nasional Papua Barat ," sebut Benny Wenda .
Sebagai tanggapan, lanjut Benny Wenda , militer tiba di desa Kaonda dan segera mulai mengintimidasi masyarakat.
"Tiga rumah dihancurkan oleh militer, yang juga mencuri harta benda termasuk peralatan memancing dan makanan.
Penduduk kemudian melarikan diri ke hutan, di mana mereka tinggal, terlalu takut akan aksi militer lebih lanjut untuk kembali ke rumah.
Para pengungsi termasuk 43 anak-anak dan bayi berumur 6 bulan.
Ada juga sejumlah lansia dan wanita hamil tua di antara para pengungsi.
Wanita hamil ini mungkin dipaksa melahirkan di semak-semak, seperti yang terjadi berkali-kali di bagian lain Papua Barat sejak 2019," jelas Benny Wenda .
Menurut Benny Wenda , yang ia katakan sebelumnya, operasi militer Indonesia adalah tentang bisnis dan kontrol, bukan keamanan.
"Mereka dirancang untuk menakut-nakuti orang Papua Barat, menggunakan pelecehan dan suasana ketakutan untuk mengusir mereka dari tanah mereka.
Dengan memusnahkan desa-desa seperti Kaonda, Indonesia dapat membuka jalan untuk lebih banyak ‘pembangunan’, termasuk tambang ilegal.
Indonesia ingin membuat kita tetap takut sebagai cara untuk membuat kita diam," kata Benny Wenda .
"Kami melihat ini dalam perlakuan KNPB, yang terus-menerus diserang dan diancam, hanya karena membela hak-hak Papua Barat.
Insiden pelecehan anti-KNPB terbaru terjadi pada 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia PBB, karena demonstran KNPB yang dipimpin oleh Halen Hisage dilarang menghadiri protes damai.
Sekali lagi, Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak ada untuk orang Papua Barat ," tambah Benny Wenda .
Benny Wenda menegaskan, sebagai Presiden Sementara Pemerintah Sementara ULMWP, ia menyerukan kepada Indonesia untuk segera membebaskan mahasiswa West Papua yang ditangkap pada bulan November karena memperingati kematian Theys Eluay.
"Mereka mungkin akan didakwa dengan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman penjara, semuanya karena mengambil bagian dalam protes damai untuk mengenang salah satu pahlawan nasional kita," ujar Benny Wenda .
https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/14/benny-wenda-ajak-jokowi-duduk-bersama-bicara-referendum-papua-merdeka?page=all
muhamad.hanif.2 dan extreme78 memberi reputasi
2
2.2K
41
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan