Teriakan Papua Merdeka ‘Siap’ Menggema di Kabupaten Jayapura Apabila Mendagri Tak Tunjuk Pj OAP


Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Masyarakat di Kabupaten Jayapura bakal meneriakan Papua Merdeka apabila Mendagri Tito Karnavian tak segera menunjuk Penjabat Bupati Jayapura.

Diketahui, hingga kini Mendagri belum menentukan siapa yang bakal menjadi Penjabat Bupati Jayapura pasca-Mathius Awoitauw tak lagi menjabat bupati karena purna tugas.

Kini, pelaksanaan pemerintahan di Bumi Kenambay Umbay tersebut dipimpin oleh Pelaksana harian (Plh) Hana Hikoyabi yang merupakan Sekda di wilayah tersebut.

Ondofolo (Kepala Suku) Kampung Ifale, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jhony Suebu kepada awak media di Sentani mengatakan, penunjukan Pj Bupati Jayapura harus sesuai dengan Undang-Undang (UU) Otonomi khusus (Otsus) di Papua.

"Bagi saya sudah sangat jelas Otsus ada karena orang Papua tuntut merdeka, dan pusat memberikannya, maka itu apa saja yang ada di Papua harus Orang Asli Papua (OAP)," kata Jhony.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, Jhony mengungkapkan, Pj Bupati Jayapura yang ditunjuk bukan OAP tetapi non OAP.

Oleh sebab itu dia meminta agar penunjukan tersebut harus dicoret karena dinilai tidak sesuai dengan UU Otsus di Papua.

"Negara sudah berikan Otsus, jangan lagi putar balik orang Papua, maka itu Pj Bupati harus OAP. Kalau sampai macam-macam kami semua akan bicara untuk Papua merdeka," tegasnya.

Mendagri Setop Bermain Politik di Papua

Anggota DPRD Jayapura, Sihar Tobing mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak berpolitik di Bumi Kenambay Umbay, sebab jabatan Penjabat itu hanya pelaksana tugas.

"Ada apa? Kok sampai saat ini belum ada nama yang ditentukan sebagai Pj Bupati Jayapura, padahal 12 Desember 2022 masa waktu jabatan Bupati dan Wakil Bupati selesai," kata Sihar kepada awak media di Sentani.

Menurutnya, keterlambatan yang terjadi bakal mempengaruhi agenda DPRD Kabupaten Jayapura.

Sementara untuk Penjabat Bupati Jayapura, menurut Sihar, pihaknya sudah merekomendasikan satu nama.

"Hemat saya, surat itu wajib dipertimbangkan, karena DPR adalah representasi Partai Politik yang merupakan wakil rakyat Kabupaten Jayapura dan itu bulat ada 1 satu nama, yaitu Sekda Jayapura," katanya.

Lanjut dia, pengusulan satu nama tersebut tidak asal-asalan tetapi berdasarkan berbagai pertimbangan baik dari legislatif maupun masyarakat, adat dan agama.

"Kami menunjuk 1 nama yaitu Sekda Jayapura karena beliau adalah bagian dari pemerintahan saat ini, kemudian beliau netral dan tidak punya kepentingan politik, maupun dapat meneruskan kebijakan dari Bupati," ujarnya.

Selain itu, kata Sihar, DPRD memutuskan untuk tetapkan Sekda sebagai Penjabat Bupati karena melihat faktor kos politik.

"Artinya, kalau dari luar yang jadi Penjabat Bupati, maka pemerintah daerah harus mengucurkan dana sebesar 5 Milyar untuk menjawab permintaan ataupun kebutuhannya," jelasnya.

Apalagi kata Sihar, ada sponsor-sponsor politik, itu sama saja Mendagri menitipkan persoalan besar di Kabupaten Jayapura.

"Jadi kita harapkan Mendagri soal Pj ini jangan terlalu lama, dan jangan disusupi kepentingan politik, karena kalau itu terjadi maka dapat merusak birokrasi di Kabupaten Jayapura," tegasnya.

Seandainya kalau bukan usulan DPRD yang ditunjuk menjadi Penjabat Bupati Jayapura, secara etika, sepatutnya Mendagri dapat menjelaskan itu.

"Kenapa bukan usulan DPRD yang diangkat. Ini harus jelas ke kami, karena ketika DPRD mengajukan nama ke Mendagri dilampirkan dengan sejumlah alasan, agar kami bisa menjelaskan ke rakyat Kabupaten Jayapura," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw juga membeberkan jika hingga saat ini nama Penjabat belum diputuskan.

Hal tersebut diungkapkan Mathius kala meresmikan Tabita Hotel and Convention Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

"Tadi malam saya kontak dan cek semua sampai pagi ini belum ada," kata Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw.

Demikian, dengan belum adanya sosok penjabat sementara kepala daerah, Mathius mendorong Sekda Jayapura, Hana Hikoyabi, memimpin sementara Pemerintahan Kabupaten Jayapura hingga pejabat definitif nantinya resmi dilantik.

"Jadi biar Sekda dan OPD yang jalan saja, daripada bikin kita semua pusing," katanya.

Mathius menambahkan, siapapun yang nantinya menduduki jabatan sementara kepala daerah harus didukung semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jayapura.

Dia berharap siapapun yang nantinya menjadi Pj Bupati, semua pihak harus memberi dukungan. Sebab apapun yang diperjuangkan dan berusaha, pada akhirnya Tuhan yang menentukan.

"Kita harus besar hati, banyak orang bilang, Jayapura kadang susah ditebak, karena aman, sehingga banyak juga yang rebutan untuk ke kabupaten ini. Makanya sampai menentukan Pj ini saja susah sekali," pungkasnya. (*)


https://papua.tribunnews.com/2022/12...tunjuk-pj-oap.
UU Otsus Papua sebagai kompromi biar Papua nggak teriak merdeka terus dengan syarat pejabat daerah harus OAP...
Kenapa lama belum ada PLT Kab.Jayapura? Nggak tahu. Kemendagri sibuk banyak urusan nunjuk PLT banyak daerah di Indonesia kali