Menarik untuk dicermati, sebuah informasi yang bersumber dari salah satu portal berita online nasional menyatakan bahwa akan ada 100 pulau yang dilelang oleh pemerintah daerah di Maluku Utara. Sejumlah pulau yang berada di gugusan kepulauan Widi, Provinsi Maluku Utara tersebut rencanya akan dipublikasikan dan dipromosikan untung pelelangan pada situs asing bernama Sothbey's Auction Concierge. Berita tersebut sontak menuai beragam reaksi dari netizen. Ada yang pro namun tentu saja tak sedikit pula yang kontra.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian memberikan klarifikasi akan hal yang kontroversial tersebut. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan pernyataan bahwa sebenarnya di daerah kepulauan tersebut sedang dilakukan investasi di bidang pariwisata. Investasi pelancongan tersebut mengambil konsep eco-tourism, atau pariwisata berbasis ekonomi. Dikatakan juga bahwa sejak tahun 2015 yang lalu, telah diadakan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah setempat. Kerjasama ini dilaksanakan oleh PT. Leadership Indonesia Island dengan bupati dan gubernur setempat. Pada perjalanannya proyek ini mangkrak karena kesulitan mendatangkan investor dan menyebabkan kekurangan anggaran.

Berdasarkan penjelsanannya lebih lanjut, Kemendagri mengatakan kalau rencana lelang tersebut sebenarnya bukan bermaksud menjual tetapi hanya untuk memancing para investor agar mau menanamkan modalnya di sana. Selanjutnya pulau-pulau tersebut akan dikelola oleh asing tetapi tidak dimiliki. Mereka hanya akan membangun infrastruktur dan kepemilikan tetap dalam negeri. Lagipula kata Mendagri, daripada pulau-pulau tersebut hanya menjadi lahan kosong, lebih baik dimanfaatkan agar mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Menyikapi hal ini sebenarnya dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah soal pengembangan daerah dan sudut pandang kedua adalah soal kedaulatan negara. Mari kita bahas satu per satu.

Jika menggunakkan angle pengembangan daerah dalam hal ini meningkatkan pendapatan atau pemasukkan daerah dari sektor pariwisata, apa yang dilakukan oleh PT. LII ini adalah sesuatu yang cukup tepat. Karena faktor anggaran adalah item yang sangat fundamental dalam pembangunan infrastruktur, rasanya sangat masuk akal jika mereka berusaha untuk melakukan pendekatan dengan mencari modal asing. Meski caranya dilakukan melalui lelang kepada pelaku usaha dan pemodal dari non lokal, namun hal ini rasanya sangat efektif. Dan cara yang paling masuk akal adalah lelangnya dilakukan melalu situs yang memang potensial untuk menarik perhatian para investor. Lagipula, PT. LII ini adalah lembaga yang memiliki legal standing yang kuat karena telah mendapat legitimasi dari Pemerintah Daerah setempat melalui perjanjian kerjasamanya pada tahun 2015 lalu. Ini artinya, di level pemerintahan secara regulasi sebenarnya tidak ada masalah. Secara UU juga dibolehkan sepanjang tidak menjual dalam artian dimiliki langsung oleh pembeli. Hal itu seperti disampaikan juga oleh Mendagri seperti yang dilansir melalui salah portal berita online. Dari sudut pandang yang pertama ini clear dan tidak ada problem.

Sudut pandang selanjutnya adalah mengenai isu kedaulatan negara. Dalam sisi ini perlu diperhatikan juga adanya ancaman mengenai eksistensi pulau-pulau yang selama ini cenderung abai untuk diperhatikan. Sebagaimana diketahui, wilayah negara kita ini memiliki puluhan ribu pulau yang mana bayak diantaranya bahkan belum berpenghuni. Ada yang malah belum diberi nama. Kedatangan para pelaku usaha asing ini patut dicermati dengan saksama. Perlu pengawasan ekstra akan hal ini. Jangan kemudian atas nama pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata, lantas kita kemudian abai terhadap prinsip kedaulatan negara. Tidak menutup kemungkinan pada saat pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya manipulasi dokumen perjanjian yang awalnya hanya "hak pengelolaan" malah kemudan berubah menjadi "hak milik" . Hal ini punya potensi sebab mental para pejabat kita yang rawan korup kini sangat-sangat memprihatinkan. Bisa saja dengan segepok uang dollar, mereka tega menggadaikan bahkan menjual tanah airnya sendiri.

Ada yang mau nambahin perspektifnya agan dan sista?

Sumber :

Ulasan pribadi diolah dari portal berita nasional

Heboh 100 Pulau di Maluku Utara Akan Dilelang Situs Asing, Ini Kata Mendagri https://www.inews.id/finance/bisnis/...-kata-mendagri

https://www.google.com/amp/s/m.liput...investor-asing