JawaPos.com – Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni menilai, rotasi jabatan yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan tidak beretika.

Pasalnya, kata Ghoni, sejak Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan, Sekda DKI selalu putra daerah (Betawi).

“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja Heru tak memiliki etika dan tata krama menjadikan UUS Plt Sekda itu tak beretika,” katanya kepada wartawan, Senin (5/12).


Sebagai Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) juga, ia mengatakan bahwa pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekda DKI membuat warga Betawi sangat kecewa.

“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena. Harus ada etika. Saya tersinggung,” tegasnya.

Apalagi, kata penasehat eks Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI itu, Heru tidak dipilih secara langsung dan hanya ditunjuk Presiden sebagai Pj. Ia mengaku tak menerima alasan apapun atas pencopotan Marullah Matali dari posisinya.


“Ini merupakan penghinaan bagi warga Betawi. Sejak dulu enggak ada tuh, Gubernur DKI mengganti Sekda dengan Pelaksana tugas (Plt). Rusak,” cercanya.

Sebelumnya, rotasi pergantian jabatan Marullah Matali dari yang asalnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menjadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Kepariwisataan disebut agar dapat membantu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono secara lebih luas.

Pasalnya, menurut Heru, jabatan Sekda terbatas pada kegiatan-kegiatan internal di jajaran DKI Jakarta. Hal itu berbeda dengan jabatan Deputi Gubernur yang dapat lebih lincah.


“Selama ini kan kalau jadi Sekda itu, memang Sekda adalah tugasnya menyelesaikan internal secara teknis. Sehingga kalau deputi itu kan sekali lagi itu bisa lebih luas dan tentunya tugas-tugas dari kami itu lebih banyak lagi dan bisa komunikasi kepada pemerintah pusat,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (3/12).

Selain itu, Heru juga membutuhkan sosok lain untuk membantunya berkomunikasi dengan forum-forum internasional yang sejauh ini agak terhambat karena waktunya yang terbatas.

“Salah satu tugasnya itu kan sebagai bisa mewakili saya dalam tugas-tugas di luar kan banyak terkait dengan C-40, terkait dengan lembaga-lembaga yang internasional lainnya yang selama ini kan saya waktunya tidak cukup,” jelasnya.



sumber

tadinya gw pikir hoaks kalau pasca reformasi, sekda suatu provinsi selalu diisi putra daerah. tapi setelah dicek ke beberapa propinsi lain....ternyata begitu juga prakteknya

Jawa tengah (putra daerah)

https://jatengprov.go.id/publik/ganj...elang-jabatan/

Bali (putra daerah)

https://www.anri.go.id/publikasi/ber...-provinsi-bali


Sulawesi Utara (putra daerah)
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daft...Sulawesi_Utara