Kunker Wakil Presiden di Timika Bertepatan dengan HUT OPM, AKBP I Gede Putra: Tingkatkan Keamanan!




Kunker Wakil Presiden di Timika Bertepatan dengan HUT OPM, AKBP I Gede Putra: Tingkatkan Keamanan!
setwapres
Wakil Presiden, Maruf Amin dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, memiliki agenda kunjungan kerja selama 5 hari di Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Saat ini, Wapres Amin telah tiba di Jayapura dan mulai melakukan kegiatan hingga 2 Desember 2022 mendatang.

Satu daerah yang masuk dalam agenda kunjungan adalah Kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Bahkan, kunjungan Wapres ke Timika bertepatan dengan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2022.


Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, mengaku bakal meningkatkan keamanan.

Pertama, dengan meningkatkan aktivitas patroli.

Kemudian, meningkatkan kesiapsiagaan personel, khususnya di Polres Mimika.

Baca juga: Tiba di Jayapura, Wapres Maruf Amin Disambut Bupati Mathius Awoitauw

Selain itu, Putra mengaku telah melakukan deteksi dini di wilayah Mimika.

"Dari jajaran intelejen memang ada informasi diterima dan sudah dilakukan langkah antisipasi agar situasi Mimika secara umum aman dan kondusif," ungkap Gede Putra kepada Tribun-Papua.com, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Polres Mimika Tingkatkan Patroli Jelang HUT OPM: Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Pada umumnya, sambung Putra, situasi Timika sejauh ini aman dan terkendali, di mana tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas).

Diketahui, pada 1 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai HUT OPM.

OPM sendiri merupakan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan di Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. (*)

Sumber: Tribun Papua
https://papua.tribunnews.com/2022/11...tkan-keamanan.


Kedatangan Wapres tak obati luka orang Papua



Anggota Pansus Kasus Pembunuhan dan Mutilasi Empat Warga Nduga di Mimika, Namantus Gwijangge, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/11/2022). – Jubi/Hengky Yeimo
Jayapura, Jubi – Anggota Pansus Kasus Pembunuhan dan Mutilasi Empat Warga Nduga di Mimika, Namantus Gwijangge, mengatakan kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, tidak mengobati luka orang Papua. Seharusnya Wapres dapat menjumpai keluarga korban pelanggaran HAM di Tanah Papua dan keluarga korban empat warga Nduga yang dimutilasi di Kabupaten Mimika.
“Jadi kalau kedatangan Presiden atau Wakil Presiden atau menteri-menteri ke Papua, jangan datangnya kegiatan-kegiatan seremonial. Saya kira dengan sikap yang tidak pro kepada rakyat itu jelas hanya untuk mencari nama baik saja. Tetapi sesungguhnya mereka tidak sepenuh hati membangun Tanah Papua,” katanya kepada Jubi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/11/2022).

Gwijangge mengatakan kedatangan Wakil Presiden RI ke Papua tidak ada hal yang luar biasa karena agendanya tidak jelas.

“Sikap Wakil Presiden terhadap orang Papua tidak manusiawi sebab kedatangannya seremonial. Jadi sebaiknya harus ada agenda-agenda yang dipersiapkan untuk ketemu keluarga korban misalnya kasus mutilasi, itu kan kasus penganiayaan berakhir dengan kematian. Ini kasus-kasus serius yang perlu ada perhatian serius dari negara, jangan apatis dengan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di depan katanya.

Wapres

Wapres Ma’ruf Amin saat menutup PON XX Papua pada Oktober 2021. – Jubi/IST
Gwijangge mengatakan Wakil Presiden tiba Tanah Papua tidak hanya tiba dan enak-enak dan merasa bahwa orang Papua dalam keadaan baik-baik saja. Padahal negara melalui kebijakannya sedang membuat neraka untuk orang Papua.

“Kalau Presiden Republik Indonesia atau wakilnya tiba di Indonesia itu harus tahu posisinya ada di mana. Sebagai pemimpinan negara misal Wakil Presiden harus bicara dengan keluarga korban pelanggaran HAM, mendengarkan rintihan jeritan yang dialami oleh masyarakat, harus diagendakan kalau cuma datang saja untuk apa,” katanya.

Gwijangge mengatakan bahwa sikap kepemimpinan seperti ini mencerminkan bahwa kedatangan mereka hanya untuk motivasi tertentu tapi tidak sepenuhnya melihat apa itu jeritan dan aspirasi masyarakat Papua.

“Kami berharap agar Wapres dapat mengambil kebijakan terkait dengan proses penyelesaian pembunuhan dan mutilasi melalui jalur pengadilan koneksitas,” pungkasnya. (*)

https://jubi.id/polhukam/2022/kedata...a-orang-papua/
Ada kabarnya korban mutilasi itu anggota OPM KNPB tapi dibantah
Tapi banyak juga kasus pelanggaran HAM ke warga sipil di Papua baik dari KKB atau TNI/Polri