Jakarta, CNN Indonesia --

Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap dijatuhi sanksi sampai pemecatan terkait penghapusan anggaran pengadaan mobil dinas listrik dari APBD Kota Solo tahun 2023.

Gibran juga mengaku keputusan itu diambil tanpa konsultasi dan memberitahu Presiden Joko Widodo. Padahal, pengadaan mobil dinas listrik di lingkungan aparat pemerintah daerah merupakan salah satu ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022.
Lihat Juga :
[img-title]
Gibran Setia Innova Tak Beli Mobil Dinas Listrik, Rela Disanksi Jokowi

"Saya siap ditegur, siap disanksi, saya siap dipecat," kata Gibran kepada CNN Indonesia TV, Kamis (3/10).

Namun demikian, Gibran menegaskan bahwa dia tidak menolak ketentuan itu. Menurutnya ketentuan pengadaan mobil dinas listrik untuk saat ini belum tepat.

Gibran berpendapat masih banyak program yang lebih prioritas. Dia menyebut uang anggaran itu bisa dialihkan untuk membangun fasilitas umum.

"Saya tidak menolak, sudah saya anggarkan tapi saya lihat ini bukan sesuatu yang urgent, saya hapus saja," ucapnya.

"Membangun pasar tradisional, mengembangkan UMKM untuk membangun taman cerdas. Saya kita itu lebih orioritas dan bermanfaat untuk warga," imbuhnya.
Lihat Juga :
[img-title]
Gibran Rela Disanksi Jokowi: Daripada Beli Mobil Mending Bangun Pasar

Sebelumnya, Gibran juga beralasan menghapus pengadaan kendaraan dinas itu karena kemampuan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang terbatas. Sementara itu, sambungnya, harga mobil listrik saat ini tidak bisa dibilang murah.

"Mobil listrik itu mahal lho. Sekitar Rp800 juta, dan itu yang paling murah," tuturnya.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...a-siap-dipecat

pencitraan buapaknya dilepeh anaknya