Jakarta - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menagih laporan pelaksanaan Formula E yang telah diselenggarakan pada Juni lalu di Ancol, Jakarta Utara, kepada Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Heru Budi mempersilakan pertanggungjawaban ditanyakan kepada JakPro selaku penyelenggara.

"Ya Formula E kan silakan JakPro, kan di JakPro," kata Heru usai Rapat Paripurna DPRD DKI Penyampaian Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2023, di gedung DPRD DKI, Rabu (9/11/2022).

Saat ditanya apakah Formula E akan tetap dilaksanakan dalam dua tahun ke depan, Heru mengatakan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu sudah sesuai dengan business to business (B to B).

Dia mempersilakan JakPro dan Ancol jika ingin menyelenggarakan kembali Formula E tahun berikutnya.

"Ya itu udah B to B kan, silakan aja kalau di JakPro dengan Ancol melaksanakan silakan aja," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Idris Ahmad, menagih laporan pelaksanaan Formula E saat menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 di DPRD Jakarta, Rabu (9/12/2022) di hadapan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. PSI menilai Pemprov DKI masih memiliki tanggung jawab terkait laporan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu.

"Masalah yang ingin kami angkat dan terus kami perjuangkan dari awal Fraksi PSI, adalah meminta kejelasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E," kata Idris.

"Walaupun memang kami paham ini bukan pada masa tanggung jawab Pj Gubernur. Tapi mengingat masih ada 2 tahun pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh Jakarta dan sudah ada uang Rp 560 miliar yang dibayarkan sebagai komitmen ini," imbuh Idris.

Dia pun meminta tanggapan dari Pemprov DKI soal laporan pelaksanaan Formula E.

"Kami dari Fraksi PSI meminta pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan, agar dapat kita ambil kebijakan seperti apa kelanjutan kegiatan ini, mohon tanggapan," tutur dia.

PSI menyampaikan Formula E diklaim memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen atau sejumlah Rp 2,6 triliun dan diklaim JakPro memperoleh keuntungan mencapai Rp 6 miliar. Meski demikian, PSI menyebut audit Formula E oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai.

PSI meminta adanya keterbukaan pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E. Terlebih Formula E sudah empat bulan digelar.

"Untuk itu, kami meminta segera dilakukan transparansi keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E mengingat sudah lebih dari 4 bulan Formula E selesai digelar," jelasnya.

PSI menilai keterbukaan laporan pelaksanaan Formula E sangat penting agar ke depan ajang balap mobil listrik itu tidak membebani APBD dan BUMD. PSI mengatakan, DPRD DKI perlu mengetahui detail laporan pelaksanaan Formula E mengingat memiliki fungsi pengawasan.

https://news.detik.com/berita/d-6396...jawab-begini/2

Tau kan makna aturan klo seorang pemimpin daerah dilarang mengadakan event daerah yg melebihi masa jabatannya.

Ini salah satu akibatnya.

Yg buat dah lari, yg tersisa hanya org2 yg cuman disuruhnya