Judul asli :
Demo 411 yang Tuntut Presiden Jokowi Mundur Disebut Refly Harun Karena Pemerintah Tak Berhasil Cerdaskan Kehidupan Bangsa


Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebelumnya diketahui Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar demonstrasi Aksi 411 yang menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya, Jumat (4/11/2022) lalu.

Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refly Harun menyebut demo ini murni karena banyak masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. 

Refly Harun juga mengatakan, demo adalah hak warga negara karena bagi kita semua, semua keputusan yang diambil Presiden Jokowi akan sangat mempengaruhi hidup kita. 

“Dia berpengaruh pada jalannya bangsa ini kedepannya. Apakah bangsa ini akan menjadi bangsa yang sukses atau menjadi bangsa yang paria istilahnya, bangsa meminta-minta ya, minta-minta investasi di luar,” kata Refly. 

“Atau apakah menjadi bangsa yang bermartabat sesuai dan Trisakti yaitu mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepercayaan dalam kebudayaan,” tambahnya.

Namun menurutnya, slogan keberhasilan itu ada, tetapi tampaknya tidak menjelma di dalam politik Jokowi sehari-hari. 

“Justru yang tampak adalah kita bangsa yang terlihat lemah ya, peminta-minta investasi asing,” jelasnya.

“Terlalu tunduk kepada kepentingan asing ya, bargaining positionnya lemah, yang penting investasi mau masuk, apapun konsekuensinya,” tambahnya. 

Ia juga mengatakan, karena kalau tidak ada (prestasinya) jangan salahkan kemudian kalau orang mengkritik, berdemo dan memintanya mundur.

“Tentu dengan jalan yang konstitusional ya. Bukan jalan yang katakanlah inkonstitusional, misalnya seperti makar, kudeta dan lain sebagainya,” jelasnya.

Ia mengatakan kalau kita lihat alasan dari GNPR kemarin pada tanggal 11 itu yang dipersoalkan antara lain adalah dugaan ijazah palsu yang tidak terverifikasi hingga saat ini.

“Yang ada adalah klaim-klaim saja tetapi kita tidak pernah melihat ijazah aslinya, yang tidak fotocopy itu satu ada memang dari pernyataan dari ketua KPU baru-baru ini,” kata dia.

Refly mengatakan, pemerintahan Jokowi kurang atau bahkan tidak melindungi segenap bangsa dan pemerintahan ini justru tidak mencerdaskan dalam banyak hal, hingga merepresi pikiran dan perbedaan. 

wartaekonomi