Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) memperkirakan anggaran pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sampai 2024 bertambah sekitar Rp 15 triliun. Dengan demikian, total anggaran pembangunan IKN hingga 2024 menembus Rp 58 triliun.

"Kalau 2022 sampai 2024 total Rp 43 triliun. Mungkin yang kawasan 1B dan 1C akan ada tambahan sekitar Rp 15 triliun untuk dua jalan produksi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (31/10/2022).

Adapun 1B merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang meliputi pemerintahan pendidikan dan 1C merupakan KIPP yang mencakup pemerintahan kesehatan. Sedangkan 1A merupakan pemerintahan inti.

BACA JUGA
Emiten Konstruksi Bidik Proyek Infrastruktur di IKN

Basuki menjelaskan, penambahan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk KIPP 1B dan 1C tersebut untuk membangun dua jalan produksi sebagai akses bagi presiden dan para investor. “Supaya nanti ketika kuartal I-2023 presiden (memberikan arahan) sama investor kamu bikin sekolah di sini, kamu bikin Rumah Sakit di sini. Jadi, sudah ada kavling-kavlingnya,” terangnya.

Seperti halnya di KIPP 1A yang mana kavling-kavling untuk gedung Kementerian Koordinator, Markas Besar TNI dan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sudah ditetapkan. Kavling-kavling semacam itu juga akan diberlakukan di KIPP 1B dan 1C secara komersial.

BACA JUGA
Dunia Virtual IKN Tampil di Platform Jagat Nusantara

Sampai saat ini, Kementerian PUPR terus menggelar sejumlah tender proyek IKN. Yang teranyar, PUPR baru saja menyelesaikan tender proyek Pembangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara dengan nilai pagu sebesar Rp 1,5 triliun dan Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden dengan nilai pagu Rp 1,9 triliun.

Mengacu pada data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, proyek Bangunan Gedung Istana dimenangkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) dengan harga penawaran sebesar Rp 1,3 triliun. Begitu juga dengan proyek Gedung Kantor Presiden di mana PTPP keluar sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 1,5 triliun.

Di samping dua proyek bernilai fantastis tersebut, PUPR juga telah merampungkan tender proyek Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN senilai Rp 1,3 triliun.

BACA JUGA
Isran Noor: Pembangunan IKN Nusantara Baru Mencapai 15%

Tender yang diikuti sebanyak 182 peserta ini akhirnya dimenangkan emiten BUMN Karya lainnya yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dengan harga penawaran sebesar Rp 1,3 triliun.

Menteri Basuki mengumumkan bahwa PUPR akan melakukan penandatanganan kontrak untuk proyek-proyek IKN tersebut pada pekan ini. “Istana mau tandatangan kontrak pekan ini. Kalau yang sekarang sedang dimulai tender itu proyek air minum,” ungkap Basuki.

Sementara proyek IKN yang memasuki tahap konstruksi adalah proyek perumahan bagi para pekerja. Basuki menyebut, sekitar 21 tower sudah berhasil dibangun.

“Jadi, ada 21 tower untuk para pekerja sehingga pekerja nanti tidak boleh pakai bedeng proyek. Semua pekerja masuk di bedeng itu,” imbuhnya.

https://www.beritasatu.com/ekonomi/9...tambah-rp-15-t

Ga jadi krisis toh