Lukas Enembe Bantah Warga Papua yang Jaga Ketat Rumahnya Dibayar
Gubernur Papua Lukas Enembe (ANTARA)
Bagikan:


JAKARTA - Gubernur Papua Lukas Enembe membantah tudingan membayar kelompok tertentu untuk menjadi simpatisannya. Dia mengaku warga Papua yang menjaga rumahnya di Jayapura hingga memblokade jalan bertindak secara sukarela.

"Kita tidak panggil. Semua datang sendiri," kata Lukas melalui kuasa hukumnya, Selasa, 25 Oktober.

Lukas memastikan akan kooperatif menunggu kehadiran tim dokter independen dari KPK dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Apalagi, nantinya mereka akan datang bersama salah satu pimpinan komisi antirasuah.

Aparat penegak hukum dipastikan akan berjaga. Sehingga, kedatangan mereka tidak akan mengalami masalah apapun meski Lukas mengklaim tidak pernah melakukan tindak korupsi.

"Pangdam pun juga menyatakan siap mengamankan kedatangan penyidik KPK," tegasnya.

Klaim Lukas, seluruh pekerjaannya difokuskan untuk mengurus masyarakat. Dia tidak pernah merasa menerima suap atau praktik rasuah lainnya.

Politikus Partai Demokrat ini merasa difitnah atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK. "Apa yang saya rampok?" tanya Lukas.

"Saya mengurus rakyat saya, bukan merampok," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK memastikan akan memberangkatkan dokternya yang tergabung dalam tim independen PB IDI ke Jayapura. Mereka akan mengecek kesehatan Lukas Enembe yang kini jadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Selain memberangkatkan tim independen, direncanakan seorang pimpinan akan ikut menemui Lukas. Hanya saja, belum diputuskan siapa yang akan berangkat ke sana.

Sebagai informasi, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hanya saja, kasus yang menjeratnya belum dirinci.

Lukas sebenarnya akan diperiksa pada Senin, 26 September di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan lalu. Namun, pemeriksaan tersebut urung dilakukan karena Lukas mengaku sakit dan tak bisa memberikan keterangan.

Selanjutnya, KPK akan kembali melakukan pemanggilan yang belum diinformasikan pastinya. Lukas diminta kooperatif memenuhi paanggilan penyidik KPK karena keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang dugaan korupsi yang terjadi.
https://voi.id/berita/221863/lukas-e...mahnya-dibayar
Kalau nggak dibayar kenapa mereka terus disitu dan 'dimobilisasi' selama hampir 2 bulan?
mereka nggak ngurus ternak atau ladang di daerah pegunungan Papua?

KPK Akui Butuh Dibackup TNI-Polri untuk Kasus Lukas Enembe: Kondisi Papua Beda

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata Sumber : ANTARA FOTO/Wahyu Putro

VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan bantuan TNI, Polri, hingga instutisi lainnya dalam penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe. KPK membutuhkan bantuan penegak hukum lain sebab kondisi di Papua berbeda dengan wilayah lainnya.

"Ya, kita harus pahami, ya, makanya kami rapat koordinasinya juga banyak melibatkan pihak lain, ya. Aparat keamanan kita libatkan karena kita tahu kondisi seperti Papua seperti apa," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Selasa, 25 Oktober 2022. 

Menurut Alexander, dalam penanganan kasus korupsi lainnya pihaknya tak terlalu membutuhkan bantuan dari penegak hukum lainnya. Alexander memastikan keterlibatan penegak hukum lain dalam menangani kasus ini lantaran kondisi Papua yang berbeda.

"Itu yang harus menjadi perhatian. itu berbeda, teman-teman menyatakan, 'lho kok yang lain enggak', ya karena kondisinya berbeda. Kalau yang lain kita enggak perlu koordinasi dengan TNI, dengan BIN, dan lain sebagainya," ujarnya.

Menurut Alexander, pihaknya sudah berusaha tidak melibatkan penegak hukum lain dalam kasus ini. Namun dalam perjalanannya KPK tidak sanggup sendirian mengusut kasus Lukas Enembe.

"Upaya hukum sudah kami lakukan semuanya dan pada akhirnya kesimpulannya seperti saya sampaikan tadi," imbuhnya.

Janji Kooperatif Kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening Photo : VIVA/Aman Hasibuan

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan pihaknya akan kooperatif dengan kedatangan Ketua dan penyidik KPK ke kediamannya di Jayapura, Papua. Lukas Enembe menjamin keamanan kedatangan Ketua KPK dan penyidik KPK di Papua.

Ia juga memastikan tidak mengerahkan para simpatisan yang setiap hari berjaga di depan rumahnya, selama kunjungan Ketua KPK dan rombongan.

"Kita tidak panggil, semua datang sendiri, tidak kita bayar. Pangdam pun juga menyatakan, siap mengamankan kedatangan penyidik KPK," kata Lukas.

Dalam kesempatan itu, Lukas Enembe membantah tuduhan KPK bahwa dirinya menerima suap dan melakukan korupsi. Menurutnya, tuduhan itu merupakan fitnah yang luar biasa. "Apa yang saya rampok, saya mengurus rakyat saya, bukan merampok," kata Lukas dengan nada bergetar.

Untuk diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menerima gratifikasi tahun 2020. Berdasarkan informasi yang ada, Politikus Partai Demokrat itu diduga telah menerima suap dan gratifikasi terkait dengan proyek yang ada di daerah Papua.
https://www.viva.co.id/berita/nasion...-beda?page=all

Karena ada indikasi Lukas Enembe dengan gerakan seperatisme atau massa yang berpotensi menciptakan instabilitas?