Jakarta - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengingatkan santri agar tidak menjadi alat politik. Namun Idris menilai santri harus menjadi aktor dalam berpolitik.

"Jangan mau jadi alat politik, ya, adik-adik anakku sekalian, tetapi harus berperang dalam politik," kata Idris usai memperingati Hari Santri Nasional di Depok, dilansir Antara, Sabtu (22/10/2022).

Lebih lanjut, Idris menilai politik itu memiliki pengertian yang luas. Misalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mempunyai program, seperti sejumlah program kesejahteraan rakyat.

Ia menyebutkan program-program kesejahteraan rakyat Pemkot Depok, di antaranya D'SabR. Dalam program ini, aparatur sipil negara (ASN) menyisihkan sedikit rezekinya untuk bersedekah.

Pemkot Depok punya program D'Sunting Menara yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok yang dikaitkan dengan Kota Layak Anak.

Idris mengatakan santri bisa dan harus berperang dalam hal ini karena pondok pesantren menjadi tempat menempa pendidikan bagi para calon pemimpin bangsa dan negara.

"Jadi, ini sebuah amanat yang memang harus dilakukan sehingga suatu saat muncul santri-santri kita yang menjadi para pemimpin pemimpin bangsa dan negara," ungkap Idris.

"Maka, saya katakan tadi santri harus menjadi aktor dalam berpolitik bukan sebagai alat politik," imbuhnya.

Idris mengatakan peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober ini seharusnya santri juga menjadi aktor atau pelaku utama dalam membela bangsa dan negara.

Diketahui Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional demi mengajak seluruh komponen agar dapat membela bangsa dan negara.

"Bagaimana peran mereka untuk membela negara dan bangsa terhadap bentuk penjajahan?" kata Idris.

Maka dari itu, Idris berpesan kepada seluruh pondok pesantren agar bisa menjadi tempat menempa para santri untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara sehingga ke depan bisa memberikan kontribusi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

https://news.detik.com/berita/d-6363...i-alat-politik