TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaktifkan kembali program era Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Progam tersebut yakni meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta.

Heru mempersilakan bagi masyarakat yang ingin datang secara langsung untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang dialaminya kepada petugas Pemprov DKI Jakarta.

kendala aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang diluncurkan era Gubernur Anies Baswedan.

Ia mengatakan aplikasi JAKI masih bisa digunakan masyarakat.

Tetapi, Heru Budi Hartono menyebutkan banyak dari pengurusan aduan masyarakat yang disampaikan melalui JAKI tersendat di kelurahan.

"JAKI tetap jalan, banyak masyarakat yang merasa tersendat di Kelurahan saat mengadu pakai JAKI," kata Heru di Pendopo Balai Kota DKI, Kamis (20/10/2022).

Menurut Heru, untuk memaksimalkan pelayanan aplikasi JAKI, perlu sumber daya yang harus diperbarui dan bersinergi dengan lini masyarakat yang lain.

"Contohnya, ketika ada 10 laporan yang masuk tentu harus dilihat berapa yang diurus oleh lurah atau camat," ujar Heru.

"Mereka harus bersinergi dengan pihak terkait. Misalnya masalah lingkungan atau kebersihan. Lurah atau camat harus bersinergi dengan pasukan biru dan orange untuk membereskan masalah yang dilaporkan masyarakat," kata Heru.

Heru pun mengatakan pihaknya saat ini sedang mensosialisasikan lagi aplikasi JAKI.

Hal tersebut, dikarenakan masih ada beberapa orang yang merasa kesulitan menggunakan aplikasi JAKI.

"Sekarang sedang disosialisasikan lagi masyarakat yang masih belum familiar dengan JAKI. Dan juga ada yang lapor terkait JAKI, katanya ibu-ibu di sana nggak bisa masukin berkas lewat scan yang ada di JAKI," ujar Heru.

https://jakarta.tribunnews.com/2022/...anies-baswedan