JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik penggunaan APBD Provinsi Papua.

Langkah ini dilakukan dengan memeriksa Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua Dius Enumbi sebagai saksi pada Rabu, 19 Oktober kemarin.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan distribusi penggunaan APBD Provinsi Papua," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Kamis, 20 Oktober.

Tak dirinci lengkap penggunaan anggaran itu. Namun, keterangan Dius dibutuhkan untuk membuat terang dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sebenarnya, KPK juga akan memeriksa honorer Bendahara Pembantu Sekretariat Daerah (Setda) Papua Nopiles Gombo. Hanya saja, dia tidak hadir.

"Tim penyidik melakukan penjadwalan ulang," ungkap Ipi.

Diberitakan sebelumnya, Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah. Hanya saja, kasus yang menjeratnya belum dirinci.

Lukas sebenarnya akan diperiksa pada Senin, 26 September di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan lalu. Namun, pemeriksaan tersebut urung dilakukan karena Lukas mengaku sakit dan tak bisa memberikan keterangan.

Selanjutnya, KPK akan kembali melakukan pemanggilan yang belum diinformasikan pastinya. Lukas diminta kooperatif memenuhi panggilan penyidik karena keterangannya dibutuhkan.
https://voi.id/berita/220226/kpk-car...s-lukas-enembe


Absen, Bendahara Pembantu Setda Pemprov Papua Dipanggil Ulang KPK Kasus Lukas Enembe


JAYAPURA iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil honorer bendahara pembantu Setda Pemprov Papua Nopiles Gombo, Rabu (20/10/2022). Nopiles Gombo akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe. 

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, Nopiles Gombo tidak memenuhi panggilan (absen). KPK, kata dia telah menjadwalkan pemanggilan ulang Nopiles Gombo.

"Tidak hadir, tim penyidik melakukan penjadwalan ulang," ujar Ipi di Jakarta, Kamis (20/10/2022). 

Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan empat saksi yang diperiksa pada Selasa (18/10/2022) terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana APBD Provinsi Papua.

Para saksi tersebut, Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun, PNS/bendahara pengeluaran Setda Pemprov Papua Woro Pujiastuti serta dua staf bendahara keuangan Setda Pemprov Papua masing-masing Yance Parubak dan Sesno.



https://papua.inews.id/berita/absen-...-lukas-enembe.
APBD Papua gede apalagi dana Otsus tapi...