JAYAPURA - Gubernur Papua, Lukas Enembe masih menjalani pemeriksaan serta pengobatan oleh dokter pribadinya yang didatangkan langsung dari luar negeri. Penyakit yang diderita Lukas Enembe membuat dirinya tidak bisa mengikuti pemeriksaan KPK dan juga berdampak pada pelayanan publik di provinsi Papua.

Menanggapi hal itu, perempuan adat Yowenayosu Papua, Naema Yarisetouw mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengganti Lukas Enembe dengan pejabat sementara, agar semua hal yang menyangkut program pemerintah bisa berjalan lancar sampai kesehatan Lukas Enembe pulih kembali.
"Masyarakat Papua mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan publik di Papua karena gubernurnya sakit, dan diduga telibat hukum serta wakilnya tidak ada karena meninggal dunia," kaya Naema Yarisetouw di Kabupaten Jayapura, Rabu (19/10/2022).

Naema menjelaskan, pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat dalam hal ini mendagri diharapkan nantinya dapat memaksimalkan pelayanan publik yang terhambat hingga ke kabupaten tingkat dua.

"Kami juga tidak setuju apabila Lukas Ebembe diangkat sebagai kepala suku besar Papua karena setiap distrik atau kampung mempunyai kepala sukunya sendiri," ungkap Naema.

Naema menduga ada kepentingan lain tentang kesalahan hukumnya sehingga pengangkatan Lukas Enembe dilakukan sepihak.

"Pelantikan kepala suku besar Papua seharusnya dilakukan oleh semua ondoafi di tanah Papua dan tidak bisa hanya perwakilan serta harus ada pesta besar untuk seluruh masyarakat Papua," bebernya.

Selain itu, ia juga menilai usulan kuasa hukumnya Lukas Enembe terkait pemeriksaan kliennya di lapangan terbuka adalah kesalahan.

"Seharusnya dilakukan di tempat tertentu yang telah dipersiapkan KPK, bukannya pemeriksaan di lapangan terbuka, yang wajib diikuti hukum negara yang berlaku," tuturnya.
Disisi lain terkait dengan masih adanya masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe, Naema Yarisetouw menilai seharusnya mereka pulang karena sudah ada keluarganya yang menjaga Lukas. Ia berharap Lukas Enembe bisa membuka diri dan bicara kebenaran.

"Masyarakat khawatir kasus Lukas Enembe dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di tanah Papua,," pungkasnya
https://news.okezone.com/read/2022/1...k-tak-maksimal

Udah hampir 2 bulan yang bersangkutan nggak keluar dari rumah dan udah bikin macet roda pelayanan masyarakat



Pembangunan Kantor Baru Gubernur Papua Lukas Enembe Rp393 Miliar Rampung Akhir November


Pembangunan Kantor Baru Gubernur Papua Lukas Enembe Rp393 Miliar Rampung Akhir November
Asisten Bidang Umum Setda Papua Derek Hegemur saat meninjau lokasi pembangunan kantor gubernur Papua yang baru (ANTARA/ Qadri Pratiwi)


JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua menyatakan pembangunan kantor gubernur, kantor Biro Layanan Pengadaan barang dan jasa, serta MRP dan KPU setempat sudah mencapai 89 persen. Pembangunan ditargetkan selesai pada akhir November 2022.

Asisten Bidang Umum Setda Papua Derek Hegemur mengatakan pembangunan keempat kantor tersebut merupakan bangunan monumental dan ikon Kota Jayapura, oleh karena itu diresmikan pada penghujung tahun.

"Target kami pada 27 Desember 2022 bakal diresmikan dimana sesuai arahan Gubernur Papua Lukas Enembe serta berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemprov dan PT Pembangunan Perumahan (Persero)," kata Derek Hegemur dilansir ANTARA, Rabu, 19 Oktober.

Menurut Derek, hingga kini prosesnya masih berjalan dengan lancar tidak ada kendal. Apalagi untuk bangunan tempat kerja gubernur dan Sekda Papua juga sudah hampir selesai begitu juga dengan ruangan-ruangan lainnya.

"Bangunan pemerintah tersebut akan memperlihatkan aspek-aspek kultur budaya Papua sehingga menjadi ciri khas bangunan yang akan dibangun," ujarnya.

Dia menjelaskan desain bangunan dibuat sangat efisien serta ekonomis, sehingga akan ada ruang khusus yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.


Sementara itu, Project Manager di PT PP (Persero) Tbk Bima Oktriyanto mengatakan untuk gedung kantor gubernur progres susah mencapai 89 persen, dimana sudah tahap finishing details.

"Sesuai dengan kontrak pembangunan kantor gubernur Papua akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022," kata Bima Oktriyanto.

Menurut Bima, pekerjaan pembangunan dipercepat atas permintaan pemerintah sehingga dapat diresmikan bertepatan dengan hari lahirnya pemerintah provinsi Papua pada tanggal 27 Desember 2022 mendatang.

"Saat ini kami melakukan percepatan pekerjaan dengan menambah pekerja, total tenaga kerja sebanyak 421 orang dibagi dalam tiga shift," ujarnya.

Proses pembangunan gedung kantor gubernur yang baru dikerjakan secara multiyears (tahun jamak) dengan dana sebesar Rp393 miliar bersumber dari APBD Provinsi Papua.
https://voi.id/berita/220057/pembang...akhir-november
Semoga nggak mangkrak apakah LE bakal meresmikannya atau PLT  nanti melihat kondisi dia tersangka KPK