Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw (Istimewa)
Jayapura - Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengaku heran dengan adanya tunggakan utang PON XX Papua 2021 sebesar Rp 300 miliar. Padahal anggaran PON disebutnya sudah dianggarkan di APBD Papua hingga 2021 sebesar Rp 2,4 triliun.
"Pertanyaannya kenapa muncul lagi anggaran untuk pembiayaan PON Rp 300 miliar. Saya tidak mau bertanggung jawab untuk proses ini," ungkap Jhony Banua kepada wartawan saat ditemui di ruangannya, Selasa (18/10/2022).

Dia menegaskan pendanaan PON XX Papua 2021 sudah dianggarkan di APBD Papua sebesar Rp 2,4 triliun hingga tahun 2021 lalu. Bahkan saat rapat dengan Kepala Badan Keuangan Papua juga disampaikan semuanya sudah dibayarkan dan tidak ada utang lagi.

"Kita sudah sepakati kewajiban Pemerintah Provinsi Papua, 100 persen dari dana APBD yang di dalamnya ada dana Otsus untuk membiayai PON," katanya.

Namun diungkap Jhony, para legislator DPR Papua dari fraksi Demokrat terus mendesak untuk membayarkan utang PON sebesar Rp 300 miliar tersebut. Padahal di APBD Pokok 2021 sudah disepakati sebelumnya semua biaya PON sudah harus diselesaikan.

"Teman-teman anggota DPR Papua ada yang meminta agar utang pada PON yang cukup besar kurang lebih Rp 300 miliar untuk segera dibayarkan dalam ABT (anggaran belanja tambahan) ini. Uang dari mana padahal dalam APBD induk 2021 kita sepakat semua biaya PON harus diselesaikan," tukasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Yohanes Walilo yang berusaha dikonfirmasi detikcom terkait utang pembiayaan PON Papua nomor handphone-nya dalam kondisi tidak aktif.

Sementara, Ketua KONI Papua Kenius Kogoya yang dikonfirmasi terpisah tidak memberikan tanggapan. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya juga hanya dibaca.

https://www.detik.com/sulsel/berita/...2021-rp-300-m.

Itu kenapa Demokrat Papua pada mendesak?
Apa berarti kuat banget indikasi anggaran PON dikorupsi seperti penuturan Pak Mahfud MD dan sangat mungkin KPK sedang mendalami ini?