Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
KPK dinilai tidak miliki kejelasan tuntaskan kasus Lukas Enembe.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berencana mengajukan gugatan pra peradilan melawan KPK. Gugatan praperadilan tersebut dilayangkan karena KPK dinilai lamban lakukan pemeriksaan dan tidak melakukan upaya paksa terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, terkait kasus korupsi yang sedang disidik KPK.

"Semestinya, menurut saya itu setelah panggilan pertama mangkir, segera dipanggil kedua. Dan kalau tidak datang itu menjemput paksa," kata Boyamin, Selasa (18/10/2022).


Dan kalau memang yang bersangkutan berdalih dalam kondisi sakit, menurut Boyamin, KPK bisa membawa yang bersangkutan untuk diperiksa ke rumah sakit untuk dibantarkan. Namun yang terjadi sebaliknya, kasus ini berlarut-larut dan terkesan mangkrak, serta tidak jelasnya posisi KPK.

Boyamin bahkan mendapat informasi, kemarin Ketua KPK yang justru akan mendatangi Lukas Enembe di sana. "Itu menurut saya malah jadi ada drama. Kemarin sudah drama katanya mau manggil kedua dan upaya paksa begitu, tapi sampai sekarang nyatanya tidak ada," katanya.

Boyamin melihat langkah KPK atas kasus Lukas Enembe ini seperti janji-janji yang tidak ditepati. Herannya, kata Boyamin, informasi yang beredar itupun, tidak dibantah sampai hari ini oleh KPK bahwa Ketua KPK Firli Bahuri akan mendatangi Lukas Enembe ke Papua.

"Nah ini, selain janji yang tidak ditempati, ada drama baru. Yaitu drama ketua KPK yang mendatangi tersangka yang dipanggil tidak hadir, dengan dalih sakit gitu. Ini drama baru," ujar Boyamin.

Atas dasar itu dan janji KPK yang tidak ditempati serta drama di sekitar kasus Lukas Enembe ini, maka MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan. Yakni, jelas Boyamin, praperadilan atas dugaan dihentikannya penyidikan atau mangkraknya perkara terkait dengan gratifikasi dan yang lain-lain yang telah dirilis KPK terhadap Lukas Enembe.

Sebelumnya Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri akan ikut bersama tim dokter independen ke Jayapura, Papua. Rombongan akan melihat langsung kondisi kesehatan tersangka kasus dugaan suap gratifikasi itu.

Sementara itu, tim kuasa hukum dan dokter pribadi Lukas Enembe menyambangi Gedung Merah Putih KPK Senin (17/10/2022) kemarin, untuk bertemu dengan tim penyidik yang dipimpin langsung oleh Direktur Penyidik KPK.

Pertemuan ini guna membahas soal kondisi kesehatan Lukas Enembe. Dokter pribadi Lukas Enembe, Anton Mote, juga akan bertemu dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bersama dokter KPK untuk menyampaikan secara lengkap kondisi Lukas Enembe.
https://www.republika.co.id/berita/r...a-lukas-enembe
Anehnya pihak Lukas Enembe tak mengajukan praperadilan seperti para tersangka KPK lainnya ...

MAKI kesal karena KPK tak kunjung jemput paksa tak seperti biasa,tapi emang KPK kayaknya memperhitungkan potensi jatuhnya korban banyak jika dipaksakan menjemput Lukas Enembe sejak akhir September hingga sekarang.
Jika pakai perspektif korupsi biasa di Indonesia mungkin sangat lembek KPK  dibanding ke Setya Novanto, Ratu Atut, dan lainnya. Tapi Lukas Enembe beda.

 Masalah stabilitas Papua dan potensi gejolak cukup besar. Ini dibuktikan ketika Bupati Mamberamo Tengah jadi tersangka dan simpitasannya ngamuk sehingga mengancam keselamatan masyarakat non-OAP dan Bupati Ricky kabur ke PNG.
Terlebih KPK berusaha memakai IDI ngecek beneran sakit nggak atau nggak separah yang diklaim pengacara ataupun keluarga Lukas Enembe
Toh opini masyarakat Papua anti Lukas Enembe makin kuat dari hari ke hari malah sekarang minta PLT Gubenur karena Lukas Enembe sering 'sakit'

Warga Papua Sarankan Pemerintah Pusat Siapkan Pejabat Pengganti Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe. Gubernur Papua Lukas Enembe mangkir dari panggilan KPK

Foto: ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe mangkir dari panggilan KPK
REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI – Pincangnya pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akibat sakitnya Gubernur Lukas Enembe ikut menjadi perhatian seorang Ondoafi Besar dari Tanah Tabi, Yanto Eluay.

Putra Theys Eluay ini mengatakan, dirinya bersama tokoh-tokoh adat Papua lainnya ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat adat di wilayahnya masing-masing.

“Kami setuju kalau Pemerintah Pusat mengambil Langkah-langkah strategis guna [menjaga] penyelenggaraan pemerintahan di Papua kepada rakyat supaya dapat berjalan. Kami mendukung sekali, masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan pemerintah” kata pemilik nama lengkap Yanto Khomlay Eluay ini di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (18/10/2022).

Yanto menambahkan, pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemeritahan di Papua sampai ke tingkat Kota dan Kabupaten, supaya bisa berjala baik, solusinya adalah Pemerintah Pusat harus hadirkan pejabat yang mengambil alih tugas-tugas itu.

“Saat ini beliau [Lukas Enembe] dalam sudah menjadi Tersangka, yang kedua, beliau sedang sakit yang cukup berkepanjangan, saya kira Pemerintah Pusat sudah bisa mengambil langkah-langkah demi pelayanan pemerintah kepada publik,’’ usul Yanto.

Tentang dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas Enembe, Yanto mengungkapkan, dirinya dan sejumlah masyarakat adat mendukung pemerintah dalam hal ini KPK, untuk menegakan hukum dan mengungkap penyalahgunaan dana Otsus di Papua yang dilakukan oleh para pejabat Papua. 

“Untuk saat ini saya boleh katakana seluruh komunitas masyarakat adat Papua mendukung penegakan hukum terhadap anak Papua, siapapun dia, yang terindikasi melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara” tegas Yanto.

Yanto juga angkat bicara soal pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe  sebagai Kepala Suku Besar Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP). Dia menilai tindakan DAP itu telah merusak tatanan adat. Yanto menyebut, pengukuhan atau pengangkatan telah mencoreng wibawa masyarakat Papua.

"Saya sendiri juga selaku tokoh adat di Papua ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua terkait pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar bagi tujuh wilayah adat di papua merupakan suatu tindakan yang melecehkan dan merusak tatanan adat Papua," kata Yanto.

Yanto menjelaskan, pengangkatan seorang menjadi Kepala Suku Besar harus punya kriteria tertentu, seperti harus memiliki silsilah atau garis keturunan Kepala Suku, tidak asal mengukuhkan seseorang sebagai Kepala Suku Besar karena suatu kepentingan tertentu.

“Seorang pemimpin itu harus menjadi panutan. Segala perilakunya menjadi teladan. Kalau moralitasnya, perilakunya kurang baik, bagaimana bisa menjadi pimpinan adat dan menjadi panutan bagi masyarakat adat yang dipimpinnya,” tutur Yanto.  
 
https://republika.co.id/berita/rjy42...s-enembe%C2%A0
Putra Theys Eluay, tokoh besar Papua (beda banget sama Lukas Enembe) sudah berkomentar soal Lukas Enembe