Tokoh Adat Papua, Herman Yoku mendesak Presiden Jokowi segera memerintahkan KPK agar mereka dapat mengambil tindakan serius dalam penanganan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Tokoh Adat Papua, Herman Yoku, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kasus korupsi dan gratifikasi yang menyeret sosok Gubernur Papua, Lukas Enembe, segera ditindak serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Herman kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (13/10/2022).

Kata Herman, penanganan kasus Lukas Enembe terkesan terkatung-katung dengan berbagai alasan yang digunakan.

"Masalah Lukas Enembe ini sudah terlalu lama, dengan berbagai alasan, maka itu saya minta Presiden harus bertindak," kata Herman.

Dengan demikian, agar menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan di Bumi Cenderawasih.

Selain itu, Herman juga meminta KPK harus bertindak untuk memeriksa seluruh pejabat di Papua.

"Tindakan ini harus dilakukan, agar kedepan bisa menjadi pelajaran dan mereka tidak bermain-main hukum," ujarnya.

Menurutnya, hukum adalah panglima tertinggi di Indonesia, maka itu negara harus betul-betul hadir di Papua untuk membongkar dan mengambil tindakan serius kepada mereka yang melakukan praktek korupsi. (*)

https://papua.tribunnews.com/2022/10...-lukas-enembe.
Presiden harus memberikan pernyataan kedua lampu merah ke Lukas Enembe dan lampu hijau ke KPK untuk jemput paksa walaupun ada resiko instabilitas Papua
Itu kalau diperiksa semua berapa banyak yang ada indikasi korupsi atau gratifikasi mengingat perkembangan Papua kayaknya nggak selaras sama anggarannya?

Dinilai Sarat Kepentingan, Pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Ditolak Tokoh Agama Papua

Pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar ditolak tokoh agama Papua lantaran dinilai sarat kepentingan. (Foto: Antara)

JAYAPURA, iNews.id - Tokoh agama Papua sekaligus Sekretaris Umum Sinode Kingmi Jones Wenda menolak pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar dari Tujuh Wilayah Adat oleh Dewan Adat Papua (DAP). Dia menyebut pengukuhan tersebut sarat kepentingan, terlebih saat sang Gubernur Papua terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK.

"Satu hal lagi yang harus kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kemarin kita dengar bahwa Pak LE (Lukas Enembe) dilantik sebagai kepala suku besar. Kepala suku besar itu ada syarat-syarat dan mekanisme kita orang Papua terlebih khusus kita orang gunung. Kalau pemilihan kepala suku besar itu tidak sembarang," kata Jones Wenda, Kamis (13/10/2022)

Dia mengatakan, pengangkatan seseorang menjadi kepala suku besar harus mewarisi trah kepala suku dan tidak serta merta lantaran kepentingan tertentu.

"Itu ada orang-orang tertentu kalau mewariskan gennya sebagai kepala suku, itu baru diangkat sebagai kepala suku itu syarat pertama. Yang kedua itu semua ada kesepakatan dari tokoh-tokoh adat, kepala-kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, nah itu pemilihan secara terbuka dan dilantik juga di lapangan terbuka yang dimaksud, jadi kepala suku umum bukan kepala suku besar dan disaksikan juga oleh pejabat pemerintah supaya mereka bisa tahu, republik juga bisa tahu, itu aturannya seperti itu," ucapnya.

Jones Wenda menegaskan, apabila tidak disertai sejumlah syarat itu, maka pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar ilegal.

"Kalau kita orang gunung, yang melantik kepala suku besar di rumah pribadi, tempat tersembunyi, itu ada maksud-maksud tertentu. Di balik itu ada kepentingan apa? Itu kita bisa pertanyakan. Jadi ini juga, kami dari tokoh agama mempertanyakan ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu pertanyaan dari kami tokoh agama. Kalau seperti itu namanya ilegal," katanya.

"Ini saya bisa katakan bahwa itu kepala suku yang dilantik di rumah, mungkin ini kepala suku hanya satu distrik atau satu kabupaten. Itu menurut saya seperti itu. Namanya kepala suku besar itu harus dilantik di lapangan terbuka dan harus suara masyarakat. Itu biasanya seperti itu dan semua disaksikan oleh TNI/Polri, masyarakat, pemerintah semua disaksikan dan dilantik. Kalau di tempat tertutup seperti ini, kita dari tokoh agama bisa katakan bahwa itu ilegal," ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Adat Papua (DAP) mengukuhkan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Bangsa Papua di kediaman pribadinya, Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut mengatakan, hal ini merupakan proses organisatoris DAP yang telah menggelar pleno resmi ke sebelas di Jayapura, serta pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua. Menurut Sorabut, dalam pembahasan dewan adat tidak melihat Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua, tetapi melihat sepak terjangnya ketika mengabdi sejak di pemerintahan terendah hingga menjadi Gubernur.


"Kami tidak disogok oleh siapa-siapa, tetapi terpanggil nurani untuk ibu pertiwi, sehingga kami datang dan memutuskan bahwa layak seorang Lukas Enembe dijadikan sebagai pemimpin besar tanah dan bangsa Papua atau kepala suku besar tanah dan bangsa Papua," kata Dominikus Sorabut, Minggu (9/10/2022). Pengukuhan tersebut dilakukan dalam mekanisme pleno Dewan Adat Papua, yang telah diputuskan dan mengikat, secara alam dan Tuhan juga merestui itu. "Kami tidak datang sendirian di mana proses itu kami sudah lakukan secara adat hingga memberikan mahkota sebagai pemimpin besar Papua," katanya
https://papua.inews.id/berita/dinila...ama-papua/all.

Rakyat Papua Bersatu Mendesak KPK Percepat Proses Hukum Lukas Enembe


VIVA Nasional – Organisasi yang menamakan diri Rakyat Papua Bersatu (RBP) dengan tegas menolak Gubernur Lukas Enembe  ditetapkan sebagai Kepala Suku Besar Bangsa Papua. Mereka pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) mempercepat proses penegakan hukum terhadap gubernur Papua.

Hal itu dikatakan Tokoh Adat Papua Yanto Eluay, Michael Sineri, Ali Kabai bersama sejumlah tokoh adat dan tokoh pemuda dalam pernyataan sikap yang dilaksanakan di pendopo Kampung Sereh Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Dalam pernyataan sejumlah tokoh adat dan tokoh pemuda menyampaikan  10 poin penting.

Pertama kami rakyat papua mendukung negara (KPK) untuk mengungkap semua kasus korupsi di provinsi papua meliputi kabupaten/kota tanpa tembang pilih.

Kedua kami rakyat Papua menuntut serta mendesak komisi pemberantasan korupsi untuk menjalankan prosedur pemanggilan/penangkapan paksa terhadap tersangka gubernur Papua (Lukas Enembe).

Gubernur Papua Lukas Enembe Photo : VIVA/Aman Hasibuan

Ketiga rakyat Papua menolak dengan tegas pengukuhan kepala suku besar bangsa papua, karena bagi kami Lukas Enembe adalah gubernur papua bukan kepala suku besar bangsa Papua.

“Papua bukan pulau kosong yang dihuni oleh kelompok adat tertentu. Papua terbagi dalam 7 wilayah adat dan dihuni oleh kurang lebih 250 suku yang tersebar di seluruh wilayah adat masing-masing,”kata Michael Sineri, Kamis, 13 Oktober 2022.

Pada poin keempat rakyat papua membantah dengan tegas pertanyaan penasihat hukum Lukas Enembe di Jakarta pada senin 10 Oktober 2022 di depan gedung KPK dimana yang bersangkutan menyebut masyarakat adat Papua meminta KPK untuk memeriksa Lukas Enembe di lapangan terbuka sesuai dengan adat Papua.

“Bagi kami rakyat papua ini adalah pembohongan publik, karena hal tersebut bukanlah adat dan budaya kami,”ujarnya.

Kemudian poin kelima menyatakan, Papua menganggap pelantikan/pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bangsa Papua pada tanggal 8 oktober 2022 di kediamannya di Koya adalah skenario, untuk berlindung dari jeratan kasus korupsi atas nama adat dan rakyat Papua sebagai tameng.

Gubernur Papua, Lukas Enembe Photo : ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua

Keenam rakyat Papua mendesak dan menuntut menteri dalam negeri untuk segerah menonaktifkan gubernur Papua, dan segera menurunkan pejabat sementara. Guna proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan. Mengingat Provinsi Papua pada saat ini tidak ada wakil gubernur.

Ketujuh rakyat Papua  mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik dan menetapkan tiga karateker, dan perangkatnya di daerah otonomi baru.

Kedelapan, rakyat papua meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat aliran dana infrastruktur untuk pembangunan di tiga daerah otonomi baru.

Kesembilan, mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk segera membentuk polda dan kodam baru di tiga daerah otonomi baru.

Kesepuluh isi pernyataan dan dukungan kami kepada negara harus segera dilaksanakan demi keadilan bagi seluruh rakyat indonesia sesuai sila kelima dalam Pancasila.


https://www.viva.co.id/berita/nasion...nembe?page=all


Ketua Dewan Adat Suku Tak Mengakui Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar

Deny Irwanto • 13 Oktober 2022 19:38 
Jayapura: Ketua Dewan Adat Suku Yewena Yosu, Johanes Jonas Mentanaway, menolak mengakui Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua.

Johanes mengatakan pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua ada agenda kepentingan politik.

"Di tanah Papua, masing-masing suku mempunyai kepala suku, beberapa suku dapat duduk bersama dan menunjuk 1 orang yang dianggap punya kekuatan, berpengaruh dan kaya untuk diangkat menjadi kepala suku," kata Johanes di Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis, 13 Oktober 2022.

Dia menjelaskan Pemilihan Gubernur juga dinilai tidak valid karena pada waktu itu masih menggunakan sistem noken sehingga menguntungkan Lukas Enembe sehingga terpilih menjadi gubernur.

Alasan menggunakan sistem noken karena masyarakat Papua masih dianggap belum bisa membaca dan menulis. Dia menegaskan beberapa suku sudah tidak setuju dengan sistem tersebut.[//B]

"Lukas Enembe harus berjiwa besar dan bertanggung jawab serta tidak mengurung diri dengan perlindungan masyarakat karena hal tersebut dapat mengorbankan masyarakat sekitar," jelas Johanes.

Dia menilai pemeriksaan Lukas Enembe yang dilakukan di lapangan adalah salah karena dalam hukum adat juga tidak ada yang melakukan hal tersebut. "Dalam aturan adat, pemeriksaan dilakukan di sebuah ruangan peradilan adat," ungkap Johanes.

Johanes juga meminta masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe harus memberikan kesempatan KPK untuk melakukan pemeriksaan, "Lebih baik pulang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari daripada berdiam di tempat tersebut," ujar Johanes.

(DEN)
https://www.medcom.id/nasional/daera...ala-suku-besar

Makin banyak tokoh adat dan agama Papua yang jengah sama Lukas Enembe  apalagi lewat skenario Kepala Suku Besar Bangsa Papua