Lukas Enembe Dikukuhkan Jadi Kepala Suku Besar Papua, Ketua Dewan Adat: Kami Tidak Disogok

Gubernur Papua, Lukas Enembe Sumber : ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua Share :

VIVA Nasional – Gubernur Papua Lukas Enembe resmi dikukuhkan menjadi Kepala Suku Besar di Tanah Papua. Pengukuhan tersebut dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP) yang hadir dari 7 wilayah.

Ketua Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut menuturkan bahwa pengukuhan Lukas Enembe tersebut dilakukan di kediaman pribadinya di Kawasan Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Minggu, 9 Oktober 2022.

"Hal ini merupakan proses organisatoris Dewan Adat Papua (DAP) yang telah menggelar rapat pleno resmi ke-11 di Jayapura, serta mendengar masukan dan pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua," kata Dominikus Sorabut dalam keterangan yang diterima, Senin 10 Oktober 2022.

Dominikus menyebut bahwa dalam pembahasan dewan adat tidak melihat Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua, tetapi melihat sepak terjangnya ketika mengabdi sejak di Pemerintahan terendah hingga menjadi orang nomor satu di Bumi Cenderawasih.

Gubernur Papua Lukas Enembe saat menunjukkan obat yang dipakainya. Photo : Tangkapan Layar video.

"Kami tidak disogok oleh siapa-siapa, tetapi terpanggil nurani untuk Ibu Pertiwi, sehingga kami datang dan memutuskan bahwa layak seorang Lukas Enembe dijadikan sebagai pemimpin besar tanah dan bangsa Papua atau Kepala Suku besar tanah dan bangsa Papua," terangnya.

Selain itu, Dominikus juga menyebut bahwa Lukas Enembe dinilai layak dikukuhkan menjadi Kepala Suku Besar Papua karena pengabdiannya selama ini yang telah menduduki sejumlah posisi strategis.

"Pengabdian itu tidak bisa diragukan. Dia betul-betul membuktikan bagaimana dia mencerdaskan anak bangsa, meningkatkan pembangunan kepada masyarakat adat. Kemudian membuka isolasi. Daerah-daerah yang terjauh pun dia mendekatkan pembangunan. Itu luar biasa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dominikus juga menilai apa yang telah dilakukan Lulas Enembe selama ini tidak pernah dianggap positif. Banyak pihak yang disebutnya menyimpulkan Lulas Enembe dalam konteks negatif bahkan mendiskriminasi.

Gubernur Papua Lukas Enembe Photo : VIVAnews/Aman Hasibuan

"Tapi kemudian apa yang dibuat Pak Gubernur selama ini, itu tidak taruh dalam positif thinking, tapi semua taruh dalam konteks negatif dan narasinya itu mendiskriminasi," paparnya.

Sementara, terkait perkara korupsi yang menjerat Lukas Enembe, dia menilai itu harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Dia menyebut ada indikator-indikator yang mesti dilihat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Terkait soal korupsi itu normatif saja. Tapi kemudian ada hukum. Negara ini ada hukum. Di dalam hukum itu ada indikator-indikator bagaimana seseorang itu dijadikan tersangka itu sebetulnya ada aturan. Tapi kemudian soal gratifikasi atau menerima mahar Rp 1 miliar, ini kemudian persoalan ini menjadi bola salju, kemudian mendalilkan Rp 560 miliar dan lain-lain," kata dia.

Adapun terkait dalil hukum yang sedang dimainkan atau dipolitisir oleh para pejabat di Jakarta, maka DAP memutuskan memberikan sanksi atau denda adat martabat dan harga diri pemimpin rakyat Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe Photo : Banjir Ambarita (Papua)

"Dalam waktu dua bulan terakhir, Gubernur Papua mengalami pelecehan dan direndahkan martabatnya secara verbal dengan memberikan status tersangka tanpa melalui proses hukum yang wajar,” tambahnya

"Sehingga apa yang dialami Gubernur Lukas Enembe, merupakan tindakan yang wajib diperkarakan secara adat dan diberi sanksi sesuai hukum adat yang berlaku di Tanah Papua," imbuhnya.

https://www.viva.co.id/berita/nasion...sogok?page=all
Tidak disogok
Kalau ketahuan disogok atau semacamnya gimana?


Lukas Enembe Dikukuhkan Jadi Kepala Suku Besar, Tokoh Adat: Bikin Malu Tanah Papua


VIVA Nasional – Setelah resmi jadi kepala suku besar di Papua, Gubernur Lukas Enembe pun menuai sorotan. Salah satunya tokoh dari Ondoafi Kampung Abar Sentani Jayapura, Cornelis Doyapo.

Dia mengatakan, jika pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua sangatlah tidak tepat. Hal itu dikatakan Cornelis lantaran semua suku di Papua mempunyai masing-masing kepala suku besar.


"Tentu ini keliru, sebab Lukas Enembe itu hanya dikenal sebagai gubernur bukan kepala suku besar di Papua," kata Cornelis Doyapo dalam keterangannya, dikutip Selasa, 11 Oktober 2022 .

Cornelis menyebutkan bahwa rakyat Papua hanya ingin kedamaian. Dengan begitu, masyarakat Papua tak mau diseret-seret dalam kasus Lukas Enembe termasuk urusan-urusan politiknya. Sehingga pihaknya meminta Lukas Enembe jangan menjadikan rakyatnya sebagai tameng.


Gubernur Papua Lukas Enembe. Photo : Aman Hasibuan/VIVA.

"Sebagai pemimpin Lukas Enembe seharusnya ada di depan dan berani berkorban untuk masyarakat, bukannya bersembunyi di belakang rakyatnya," ungkap Cornelis.

Tanggapan penolakan juga datang dari tokoh masyarakat Distrik Depapre,  Jayapura, Nikolas Demetouw. Dia menuturkan bahwa dengan adanya informasi pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bagi seluruh orang Papua dikhawatirkn akan menimbulkan keresahan dan penolakan dari komunitas suku-suku di seluruh Papua

Tentu itu akan menjadi problem di tengah masyarakat Papua. "Kami orang Jayapura tentu sangat kami tidak setuju, karena kita di Jayapura juga punya kepala suku besar," ujarnya.

"Jadi kalau Bapak Lukas ini kami tahu sebagai Gubernur Papua untuk semua masyarakat lewat pemerintah. Tapi lewat adat, kami orang Jayapura tidak tahu Bapak Lukas sebagai Ondoafi terbesar untuk orang Papua," jelas Nikolas.

Dia juga menyebut bahwa dalam keseharian masyarakat Papua berlaku tiga jenis aturan. Yakni aturan negara atau pemerintah, aturan adat, dan aturan gereja. Kemudian kasus yang menyeret Lukas Enembe masuk dalam aturan negara. Sehingga mesti diadili dengan hukum negara yang diwakili oleh KPK dan tidak boleh disatupadukan dengan adat.

"Jadi Gubernur pak Lukas ini jangan libatkan adat, undang masyarakat, undang keluarga untuk ambil tindakan untuk menjaga bapak. Cara-cara yang bapak pakai itu hukum adat. Jangan melibatkan adat dengan hukum negara," tegasnya.

Hal senada juga datang dari pemimpin suku atau Ondofolo Sentani, Jayapura, Boas Assa Enoch yang ikut menanggapi  pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi kepala suku besar di Papua.

Menurutnya, hal ini sangat keliru dan seharusnya tidak boleh terjadi di Papua. Dia juga menyebutkan jika pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua itu patut dipertanyakan. Selain karena dia merupakan pejabat publik, silsilah keluarganya sebagai kepala suku juga tidak jelas.

"Dari pantai sampai ke gunung itu pada malu besar. Bikin Tanah Papua ini malu. Termasuk saya yang bicara ini. Tidak boleh terjadi hal-hal begitu di Tanah Papua," kata Boas Assa kepada awak media.

"Jadi ketika sudah aparatur negara, tidak bisa turun ke adat lagi. Jadi menurut saya itu dia salah. Dia tidak boleh diakui sebagai kepala suku besar. Terus kalau memang dia kepala suku bagaimana dengan silsilahnya. Silsilah kekeluargaannya bagaimana. Tidak boleh sembarang. Dia keturunannya siapa, silsilahnya bagaimana, itu tidak jelas," sambungnya.

Lebih lanjut, Boas Assa menyebut bahwa Gubernur Lukas hanya memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan perlindungan. Hingga bisa aman dari proses hukum yang berjalan.

"Dia itu bukan kepala suku tapi mengakui sebagai kepala suku. Jadi Pemerintah Indonesia ini menghargai dan menghormati adat istiadat seluruh Indonesia. Mungkin karena dia ada dengar isu itu akhirnya berbalik ke situ. Oh harus ke sini supaya saya dilindungi. Jadi menurut saya Lukas ini hanya bersembunyi di balik payung adat itu. Itu penilaian saya," tegasnya.

Ketua Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut mengatakan, bahwa pengukuhan Lukas Enembe tersebut dilakukan di kediaman pribadinya di Kawasan Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Minggu 9 Oktober 2022.


Sebelumnya, Dewan Adat Papua (DAP) resmi mengukuhkan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi kepala suku besar di Tanah Papua. Pengukuhan orang nomor satu di Papua itu dilakukan oleh yang hadir dari 7 pimpinan adat wilayah di tanah Papua.

"Pengukuhan ini merupakan proses organisatoris Dewan Adat Papua (DAP) yang telah menggelar rapat pleno resmi ke-11 di Jayapura, serta mendengar masukan dan pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua," kata Dominikus.


https://www.viva.co.id/berita/nasion...lu-tanah-papua

Dua kepala suku di wilayah adat Sentani nggak setuju sama gelar Lukas Enembe Kepala Suku Besar Papua

Mungkin ingin mengikuti jejak mendiang Theys Eluay yang dijuluk pemimpin besar rakyat Papua dan memimpin Presideum Rakyat Papua secara Lukas Enembe disebut Pemimpin Besar Tanah dan Bangsa Papua oleh DAP
Dan tewasnya Theys Eluays dan tokoh Papua lainya mungkin membuat Lukas Enembe khawatir akan keselamatannya jika diperiksa ke KPK