Ada orang yang berfikir bahwa krisis global saat ini akan membuat Cina bangkrut, apalagi mendengar dan melihat berita kalau property di Cina sedang bermasalah.

Maaf gan, mau krisis Global sampai besar-besaran kalau Cina tidak mendapatkan dampak seperti Hiroshima dan Nagasaki alias di bom Nuklir maka ekonominya ya begitu-begitu saja, turun dan naik tapi untuk bangkrut itu mustahil kecuali negaranya memang terjadi hal yang sangat besar dan tidak bisa di duga, dan berakibat kehancuran.



Tapi kenapa Cina krisis Property?

Oke, jadi gini gan! Budaya di Cina itu memang menarik dimana kalau ingin mendekati wanita yang dilihat adalah sudah punya rumah atau belum, semakin banyak rumah yang dipunya maka semakin mudah mendapatkan wanita.

Tak heran kalau 95% masyarakat di negara ini sudah punya rumah sendiri, bahkan negara maju seperti AS sendiri hanya 60% saja yang punya rumah.

Dari budaya seperti ini maka pihak pengusaha property semakin aktif membuat banyak rumah, dan demandnya pun banyak walau rumah yang dibeli tidak ditempati karena budaya itu tadi.



Hasilnya 130 juta rumah atau apartemen kosong ada di Cina, wah kalau di sini bisa nampung warga Jakarta tuh.

Disini PKC berfikir untuk menggenjot jumlah penduduk lebih banyak, untuk supply dan demand yang bisa terjaga. Sedangkan disaat majunya sebuah negara, ada banyak pasangan muda ogah punya anak. Ini warning juga untuk Cina.

Disini juga terjadi bubble property dimana property di Cina tidak terjangkau, idealnya membeli rumah itu harganya 3 tahun income pegawai akan mendapatkan satu rumah.



Ketika terjadi pandemi, maka pembayaran property pun menjadi mandeg efek lockdown total. Otomatis pihak developer ikut mandeg pembangunannya, bahkan developer besar seperti evergrande pun punya utang hampir sama besar utangnya Indonesia. Perlahan skema ponzi property di Cina pun terungkap.

Disini PKC akhirnya mengeluarkan peraturan Three Red Lines, sebagai pedoman bagi perusahaan properti untuk menentukan batas maksimal pertumbuhan utang tahunan.



Dari semua pengusaha property yang tidak melanggar hanya sekitar 38% saja, sisanya sudah pasti ada yang melanggar point pertama.



Menariknya pemerintah mendukung agar rakyat tidak bayar cicilan property dan tak terkena pinalty, karena bank di Cina itu milik pemerintah. Kalau diterapkan disini ya ndak bisa bank nya banyak punya swasta.

PKC pun membuat kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mereka dengan membuat proyek dimana-mana, sampai ke daerah-daerah pelosok untuk membuka lapangan pekerjaan agar ekonomi bisa berjalan, uniknya Bank Central Cina menurunkan suku bunganya, apakah hal ini bisa mempertahankan Cina agar tidak kolaps. Tentu iya, kalau krisis masih mungkin tapi tidak sebesar US di tahun 2008.



Itulah keuntungan sistem negara yang dikuasai oleh kebijakan satu pintu dan dipegang oleh pemerintah pusat. Kalau disistem liberal sebuah kebijakan belom tentu berhasil banyak pembangkangan.

Contoh kebijakan sukses oleh PKC adalah zero covid policy, dimana angka terpaparnya rendah banget ditengah penduduk yang paling banyak dimuka bumi. Walau ekonomi hancur-hancuran dialami oleh Cina.

Namun karena pemerintah Cina mengontrol semua masyarakatnya, semua program yang diwacanakan akan lebih lancar tidak ada demo yang berlebihan.

Apa tanggapan agan tentang hal ini?

Terima kasih yang sudah membaca thread ini sampai akhir, bila ada kritik silahkan disampaikan dan semoga thread ini bermanfaat, tetap sehat dan merdeka. Ane c4punk pamit undur diri, See u next thread.





"Nikmati Membaca Dengan Santuy"


Tulisan : c4punk@2022
referensi : 1, 2, 3
Pic : google