Pendeta Socratez Yoman Tegaskan Gubernur Lukas Enembe Tak Cari Perlindungan dari Gereja



PAPUA TERKINI - Pendeta Socratez Yoman tegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe tak mencari perlindungan dari lembaga gereja di Papua, Jumat (7/10/2022).
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pendeta Socratez Yoman menegaskan Gubernur Lukas Enembe tak mencari perlindungan dari lembaga gereja di Tanah Papua.

Hal itu disampaikannya kepada Tribun-Papua.com melalui sambungan telepon seluler di Jayapura, Jumat (7/10/2022) terkait sejumlah tokoh agama berkunjung ke kediaman Gubernur Lukas Enembe yang saat ini sedang menghadapi permasalahan hokum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Gubernur Lukas Enembe adalah pelindung rakyat, pemimpin besar, dan suara hati nurani penduduk Orang Asli Papua (OAP), dan selalu ada di hati rakyat kecil," tegas Socratez.

Ia menjelaskan, Gubernur Lukas Enembe tidak pernah mengemis, maupun meminta-minta perlindungan dari rakyat dan para pemimpin gereja khususnya yang ada di Bumi Cenderawasih.

"Buktinya, sebagai tokoh besar, Gubernur Lukas Enembe berani maju bersaing dengan seniornya Barnabas Suebu," tandasnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe dinilainya sebagai pemecah mitos di Tanah Papua dan di Indonesia.

"Ketika orang Papua Pegunungan direndahkan dan diremehkan dengan label atau stigma orang gunung belum bisa, belum mampu, belum maju, terbelakang, maka tidak bisa menjadi Gubernur Papua, tapi Gubernur Lukas Enembe bisa mematahkan stigma tersebut," jelasnya.

Socratez mengatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe telah membuat orang-orang Papua setara dan sederajat, baik Papua pesisir maupun gunung.

"Gubernur Lukas adalah simbol harkat, martabat, dan harga diri Orang Asli Papua (OAP)," tegasnya kembali.

Lebih jauh, Socratez menuturkan pihaknya sedang belajar kepada sosok Lukas Enembe tentang keluhuran hati, ketulusan, kepolosan, kejujuran, kerendahan hati, keberanian, tidak berpura-pura, tidak munafik, serta pribadi yang tidak menyimpan dendam.

"Sosok Gubernur Lukas Enembe, telah menjadi guru hati nurani umat Tuhan di bumi ini," pungkasnya. (*)
https://papua.tribunnews.com/2022/10...n-dari-gereja.

Salah satu tokoh pendukung keras Lukas Enembe
Nama dia juga masuk poster penyidikan KPK yang disebut KPK sebagai hoax

KPK Pastikan Hoax, 9 Tokoh Papua Masuk Prioritas Penyidikan


  JAYAPURA – Informasi penanganan kasus korupsi di Papua kembali beredar. Kali ini melalui flyer atau poster Prioritas Penyidikan berstempel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Poster yang sudah tersebar luas diberbagai media sosial dan dikirim ke berbagai group whattshap, tertera foto 9 foto pejabat hingga tokoh agama antara lain Gubernur Papua, Lukas Enembe, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, Asisten I Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, Mantan Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timothius Murib.

Serta 4 tokoh Gereja Papua yakni Pendeta. Lipiyus Biniluk, Pendeta Dorman Wandikbo, Pendeta Tilas Mom, Pendeta. Socrates Sofyan Yoman dan pendeta Beny Giay.

Dalam poster itu tertulis 4 tahap penyidikan yakni tahap pertama penyidikan ditujukan untuk Gubernur Papua. Kemudian tahap kedua Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, Asisten I Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, Mantan Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timothius Murib. Selanjutnya tahap tiga penyidikan diarahkan untuk keempat pendeta.

Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri yang dikonfirmasi via telepon selulernya melalui aplikasi WhatsApp,Kamis siang (6/10/2022) perihal poster prioritas penyidikan berstempel KPK terhadap 9 tokoh Papua tersebut, menegaskan bahwa poster itu bukan bukan berasal dari KPK. Dengan demikian, informasi yang tertulis didalamnya merupakan berita bohong alias Hoax. “Kami pastikan itu bukan dr KPK,”tegas Fikri.

Seperti diketahui, sebelumnya beredar surat palsu atas nama KPK tertanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Muh. Ridwan Saputra ditujukan kepada Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda untuk menghadap kepada Penyidik KPK dan BPK untuk didengar keterangannya dan kesaksiannya dalam penggunaan dan pengelolaan dana PON XX 202.

Surat palsu ini diketahui beredar di wilayah Papua, dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dengan modus-modus lainnya. KPK meluruskan bahwa tidak ada penyidik KPK yang bernama Muh. Ridwan Saputra. Dan meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya.

KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK.

https://www.pasificpos.com/kpk-pasti...as-penyidikan/

Kalau semisalnya Lukas Enembe berhasil dibawa ke Jakarta dan diintrograsi total bisa jadi yang nama-nama tahap kedua kena juga secara indikasi kasus korupsi yang menimpa gubenur Papua lumayan banyak seperti masalah dana PON dan Otsus


Lukas Enembe Tegaskan Tak Mau ke Jakarta


Pertemuan antara Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kabinda Papua di kediaman Lukas di Koya, Kamis (6/10) (FOTO: kuasa hukum gubernur for cepos)
Kemarin, Kabinda Temui Gubernur di Kediaman Pribadi

JAYAPURA – Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen TNI. Gustav Agus Irianto menemui Gubernur Papua Lukas Enembe di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kamis (6/10) kemarin.

Pertemuan antara Kabinda dan Gubernur Papua yang berlangsung selama 30 menit ini turut didampingi Tim Kuasa Hukum, dokter pribadi serta pihak dari keluarga orang nomor 1 di Papua ini.

Koordinator Kuasa Hukum Gubernur Papua, Petrus Bala Pattyona mengatakan, kehadiran Kabinda  di kediaman Lukas Enembe untuk menyampaikan keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Lukas Enembe bisa mengikuti pemeriksaan di Jakarta.

“Kabinda sudah berkomunikasi sebelumnya dengan KPK dan dalam pertemuan ini, Kabinda menyampaikan KPK berjanji akan memberikan hak-hak hukum kepada Lukas Enembe,” kata Petrus kepada wartawan dalam keterangan persnya, Kamis (6/10).

Lanjut Petrus, usai mendengarkan keingingan KPK itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan tidak mau ke Jakarta karena alasan kesehatan. Bahkan, Gubernur menegaskan  bahwa kasus yang dituduhkan kepada dirinya itu tidak benar.

“Gubernur mengatakan menolak pemeriksaan yang akan dilakukan di Jakarta, tapi beliau bersedia diperiksa di Papua dengan catatan apabila tim dokter menyatakan beliau dalam kondisi yang sehat untuk mengikuti pemeriksaan,” kata Petrus.

Petrus juga menyampaikan bahwa Gubernur Papua bukan menghindari pemeriksaan atau berpura-pura sakit. Sebab kondisi kesehatan Gubernur saat ini yang belum memungkinkan untuk mengikuti pemeriksaan di Jakarta.

“Dari keterangan dokter pribadi, Gubernur Papua sudah empat kali stroke dan beliau kalau duduk lama dan berbicara dengan emosi dikhawatirkan memicu stroke kelima dan membuat kondisi kesehatan beliau semakin memburuk,” ungkapnya.

Dikatakan Petrus, pihaknya belum mengetahui tanggapan KPK atas penolakan Gubernur Enembe diperiksa di Jakarta. Tetapi yang jelas, kata Petrus, sikap keluarga sudah tegas bahwa Lukas Enembe tidak bisa keluar dari Papua.

“Kita belum tahu sikap KPK seperti apa, karena jawaban Lukas Enembe ini akan disampaikan oleh Kabinda ke KPK. Tapi apapun yang terjadi Lukas Enembe tetap menjalani perawatan kesehatan di kediamannya,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan pemeriksaan istri dan anak dari Lukas Enembe, tim kuasa hukum menyampaikan teknis untuk memperoleh keterangan terhadap saksi bisa saja upaya  paksa adalah upaya yang terakhir. Tapi KUHAP membenarkan apabila saksi berhalangan atau tidak bersedia datang ke kantor penyidik maka penyidiklah yang datang mengambil keterangan.

“Masa pendukung Lukas Enembe meminta pemeriksaan terhadap Pak Lukas dan keluarga oleh KPK dilakukan di lapangan terbuka agar bisa disaksikan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, Senin nanti, tim hukum Gubernur dan keluarga akan hadir di KPK untuk membicarakan masalah ini dengan tim penyidik KPK. Termasuk menyampaikan surat.

“Kita tetap berkoordinasi, kita tetap menghargai KPK, tapi ada hal hal yang dalam pandangan kami secara norma dimungkinkan untuk tidak memberikan keterangan,” pugkasnya. (fia/wen)
https://cenderawasihpos.jawapos.com/...au-ke-jakarta/
Itu kalau pemeriksaan di lapangan terbuka sesuai tuntutan massa bukannya penyidik KPK bakal terintimidasi sama kehadiran ratusan masyarakat bersenjata busur dan panah?