Bangsa Indonesia merupakan negara yang besar dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimilikinya. Persatuan dan kedaulatan negara menjadi hal utama yang harus terus dijaga dari segala ancaman yang datang.

Meski dalam alokasi anggaran untuk pertahanan Rp 134 triliun atau lebih besar dibandingkan dengan kementerian lain. Akan tetapi, dengan kapasitas bangsa Indonesia dalam menjaga pertahanan jumlah tersebut dinilai tidak cukup.

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menyebut untuk readiness (kesiapan) kapasitas pertahanan Indonesia. Ketidakcukupan tersebut kita bisa memahami dengan kondisi saat ini dengan adanya ancaman global.

Konflik militer antara Rusia vs Ukraina belum menunjukkan titik akhir dan menjadi ancaman bagi negara lain. Dari kasus tersebut, memberikan pelajaran bahwa perang secara langsung antar negara bisa saja terjadi.

Apalagi, dalam krisis Rusia vs Ukraina juga berdampak pada sektor lainnya seperti ekonomi, sosial dan lainnya. Untuk itu, pertahanan menjadi hal utama bagi bangsa Indonesia yang harus menjadi perhatian utama.

Tidak hanya pada pengadaan pemutakhiran alutsista saja, namun juga pada peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi. Terlebih lagi, mampu mewujudkan kemandirian alutsista dengan memberdayakan holding Defense ID.

Jadi, sangat realistis kalau anggaran untuk pertahanan Indonesia Rp 134 T dinilai belum cukup. Tentu, harapannya TNI semakin tanggguh dan profesional dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan NKRI.

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) telah menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2023 sebesar Rp134 triliun.

Menurut pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, jumlah tersebut belum cukup untuk readiness (kesiapan) kapasitas pertahanan Indonesia.

"Anggaran pertahanan berujungnya pada kesiapan, mampukah kita dengan berapa pun anggaran yang diguyurkan, membuktikan bahwa kita mampu melakukan semua kegiatan pertahanan kita?" tanya Connie di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa (27/9/2022).

"Parameternya adalah readiness atau siap gelar," jelasnya.

Ia menilai, anggaran yang sudah mendapat tambahan Rp2,4 triliun itu tak cukup untuk siap gelar alat pertahanan.

"Jangankan untuk siap gelar ya, dengan keadaan sekarang pun, kita tuh sudah agak kelabakan," tegasnya.

Connie pun menjelaskan, parameter dari besaran anggaran yang diberikan kepada Kemenhan ialah kesiapan pertahanan.

"Mau berapa pun anggaran itu diguyurkan, apa pun yang dibeli, dia siap nggak, memiliki kemampuan nggak untuk menjalankan peran pertahanan?" tanyanya.

Ia lantas menjelaskan jumlah dan kondisi ideal alat pertahanan negara.
Lalu, imbuh Connie, 10 persen alutsista istirahat dan 10 persen untuk perawatan alat.

"Jadi ini cycle (siklus) yang betul-betul harus kita jaga," tegasnya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah melakukan audit kesiapan alat pertahanan.
"Kenapa anggaran sudah naik, tapi readiness (kesiapan) tidak naik sedemikian rupa?" kata Connie.

"Menurut saya 80 persen harus siap gelar. Jadi kapan saja dia harus beroperasi atau digelar, harus siap," ujarnya.

Kemudian, menurut dia, negara harus memiliki setidaknya 10 persen alat pertahanan cadangan.

Lalu, imbuh Connie, 10 persen alutsista istirahat dan 10 persen untuk perawatan alat.

"Jadi ini cycle (siklus) yang betul-betul harus kita jaga," tegasnya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah melakukan audit kesiapan alat pertahanan.
"Kenapa anggaran sudah naik, tapi readiness (kesiapan) tidak naik sedemikian rupa?" kata Connie.

"Jadi mendingan anggaran di-hold dulu sebentar, kita audit readiness-nya," imbuhnya
Connie mendesak agar pemerintah tak hanya melakukan audit anggaran, namun juga audit kesiapan dan audit kemampuan teknologi pertahanan Indonesia.

"Jangan sampai kita kelihatannya posturnya besar, kelihatannya canggih yang kita miliki, tapi kemampuannya tidak terukur atau tidak bisa kita gambarkan," ujarnya. 



Sumber : Kompas.tv