Jakarta - Inggris menyambut baik pernyataan pemerintah Indonesia terhadap referendum palsu dan pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia. London menyatakan sepakat dengan Indonesia bahwa semua negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lainnya.
"Saya menyambut baik pernyataan Indonesia yang menyatakan bahwa referendum palsu ini adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional," demikian pernyataan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Selasa (4/10/2022).

Dubes Jenkins menyebut Presiden Vladimir Putin kalah dalam perang dan langkah merebut wilayah Ukraina melalui referendum palsu merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB, yang akan membuat perdamaian semakin sulit dicapai.

Prinsip-prinsip utama yang dirangkum dalam Piagam PBB menyatakan semua negara harus menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lainnya.

"Ini adalah eskalasi besar, dan bersama mitra kami, Inggris meningkatkan sanksi dan tindakan untuk memastikan bahwa Rusia mengakhiri perangnya di Ukraina dan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap orang-orang di seluruh dunia," cetus Dubes Jenkins.

Rusia meresmikan pencaplokan empat wilayah Ukraina -- Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson -- pada 30 September lalu, setelah menggelar referendum penuh kecaman yang hasilnya diklaim menunjukkan dukungan besar untuk Moskow.

Menurut Kedutaan Besar Inggris, otoritas Inggris telah mengumumkan sanksi baru untuk Rusia pada 30 September lalu, yang berarti Moskow akan kehilangan akses ke layanan utama Barat, yang mencakup konsultasi IT, layanan arsitektur, layanan teknik, dan layanan konsultasi hukum transaksional untuk aktivitas komersial tertentu.

"Inggris tidak akan pernah mengakui aneksasi yang diklaim ini, atau referendum-referendum palsu yang dilakukan di bawah todongan senjata. Kami terus mendukung rakyat Ukraina, dan dukungan kami akan terus berlanjut selama diperlukan untuk memulihkan kedaulatan mereka," imbuh Dubes Jenkins menegaskan kembali pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) James Cleverly.

Dalam tanggapannya, Perdana Menteri (PM) Liz Truss menegaskan Inggris akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Putin usai pencaplokan wilayah Ukraina.

"Vladimir Putin sekali lagi melanggar hukum internasional dengan ancamannya untuk mencaplok lebih banyak wilayah Ukraina. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk menjatuhkan lebih banyak sanksi untuk melumpuhkan mesin perang Putin. Kami akan memastikan dia kalah dalam perang ilegal ini," tegas Truss.

"Inggris tidak akan pernah menerima wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhya sebagai apa pun selain wilayah Ukraina," imbuhnya.

Tanggapan Kemlu Atas Pencaplokan Wilayah Ukraina oleh Rusia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam tanggapannya pada Minggu (2/10) lalu menegaskan pemerintah Indonesia konsisten menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Komentar itu menanggapi referendum dan pencaplokan wilayah Ukraina oleh Rusia.

"Setiap negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Prinsip ini secara jelas tertera dan merupakan salah satu prinsip utama Piagam PBB," demikian disampaikan Kemlu dalam keterangan via akun Twitter resmi @Kemlu_RI, Minggu (2/10).

"Prinsip ini juga berlaku terhadap referendum 4 wilayah Ukraina," sebut pernyataan itu.

Menurut Kemlu, referendum tersebut melanggar prinsip piagam PBB dan hukum internasional dan akan menyulitkan penyelesaian konflik.

"Referendum itu akan semakin menyulitkan penyelesaian konflik melalui perundingan dan akibatkan perang semakin berkepanjangan, yang akan merugikan semua pihak," demikian pernyataan Kemlu.

Baca artikel detiknews, "Inggris Puji Sikap RI soal Pencaplokan Wilayah Ukraina oleh Rusia" selengkapnya https://news.detik.com/internasional...na-oleh-rusia.

Dulu pas Irak caplok Kuwait , Indonesia nggak dukung Irak...

Sementara itu

Putin and East Timor

A video of Russian President Vladimir Putin is projected on a screen at Moscow’s Red Square on Sept. 30, 2022 as he addresses a rally and concert marking the annexation of four Ukrainian regions occupied by Russian forces: Lugansk, Donetsk, Kherson and Zaporizhzhia. (AFP/Alexander Nemenov)

Indonesia may need to share with Russia its bitter experience – and the hefty price it paid – when it invaded East Timor in 1975 and then declared the former Portuguese colony the country’s 27th province in 1978.

Indonesia acted like a colonial ruler, deploying thousands of troops to maintain its “territorial integrity”, which included East Timor, until the United Nations-backed referendum in 1999 resulted in an overwhelming vote for the territory’s independence.

Stubbornly insisting on annexing the territories of other countries as it pleases risks Russia repeating Indonesia’s mistake in East Timor.

There are similarities between Indonesia’s occupation of East Timor and Russia’s unilateral annexation of Ukrainian territories, though there are also many big differences in terms of our histories and international recognition.

At the time of the Indonesian “incursion”, East Timor was facing a power vacuum after the Portuguese colonial rulers abandoned it in response to the domestic situation. Russian President Vladimir Putin ordered his troops in February to invade Ukraine, a sovereign state, without provocation from Kyiv.

When Indonesia launched its military operation in East Timor in 1975, it did so with the full backing of the United States and Australia, in a bid to prevent communist elements from taking control of the impoverished territory bordering East Nusa Tenggara province. The UN never recognized East Timor as a legitimate part of Indonesia, and it maintained this stance until Jakarta gave up and allowed it to hold the independence referendum in 1999. In May 2002, East Timor became an independent country and on Sept. 27 that same year, it joined the United Nations and changed its name to Timor-Leste.

Indonesia’s occupation of former East Timor was shrouded by gross human rights violations. There is no guarantee that Russia will not repeat the grave mistakes of our history.

Russia’s annexation of the four territories of Kherson, Donetsk, Luhansk and Zaporizhzhia that it has occupied in independent Ukraine, for whatever reason, is a blatant violation of international laws and norms.

Putin’s excuses that the majority population in those territories is Russian and that their people voted “yes” in Russia’s unilaterally organized referendum are unacceptable and dangerous. The UN is highly unlikely to approve Russia’s annexation of the Ukrainian territories, in the same way that it never acknowledged East Timor as an integral part of Indonesia.

Yes, some countries may accept the four regions as de facto territories of Russia, but there will be no de jure recognition.

President Putin is one of the world’s most powerful and influential leaders and has played an effective and key role as a counterbalance to Western domination. Russia is also deeply involved in nearly all UN affairs in its capacity as a permanent member of the UN Security Council. But Russia’s invasion of Ukraine and its annexation of Ukrainian territories now will change the worldview of Russia toward the negative, sooner or later.

The international community will never accept the invasion and annexation of territories that belong to a sovereign country, even though superpower US invaded Panama in 1989 following a military coup and the killing of a US Marine, and most recently, Iraq, ostensibly to eliminate terrorist elements.

Meanwhile, Russia’s invasion of Ukraine has disrupted global supply chains that led to a food and energy crisis that has affected almost 2 billion people in over 90 countries, particularly emerging and developing economies. Annexing the four Ukrainian territories will only worsen the situation, especially when the world stands on the precipice of a global recession.

Indonesia has called the Russia-backed referendum in the four territories a “breach of the UN Charter”. Putin needs to take Jakarta’s stance seriously. Beyond this, he should learn from our blunder in East Timor that caused incalculable costs.

https://www.thejakartapost.com/opini...st-timor.html.


Jakarta Post mengkaitkan juga masalah Timtim di masalah Ukraina