Mahasiswa Papua di AS Memprotes Penetapan Gubernur Papua Sebagai Tersangka Gratifikasi

Mahasiswa Papua di Amerika Serikat melakukan demonstrasi diam di depan KJRI San Francisco, California, Amerika Serikat, pada Selasa (4/10/2022), untuk memprotes penetapan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai Rp1 miliar. - Dok. Arso Gombo
Jayapura, Jubi – Sejumlah mahasiswa Papua yang berkuliah di Amerika Serikat menggelar demonstrasi di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI San Francisco, California, Amerika Serikat, pada Selasa (4/10/2022). Mereka meminta proses hukum dugaan penerimaan gratifikasi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap menghormati hak kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menjadi tersangka dalam kasus itu.

Aksi demonstrasi para mahasiswa asal Papua di depan KJRI San Francisco itu berlangsung selama dua jam. Para mahasiswa itu membawa poster dan membentangkannya di depan KJRI.

Mereka mendesak pemerintah mengizinkan Gubernur Papua, Lukas Enembe berobat ke luar negeri. Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pemerintah berhenti melakukan kriminalisasi terhadap Lukas Enembe.

Para mahasiswa itu menilai langkah KPK menetapkan Enembe sebagai tersangka penerimaan gratifikasi atau suap senilai Rp1 miliar bukan langkah yang independen. Mereka mencurigai adanya intervensi pemangku kekuasaan terhadap KPK, demi mengkriminalisasi Enembe. “KPK terkesan melakukan proses penyidikan secara terburu-buru,” kata salah satu mahasiswa Papua di Amerika Serikat, Arso Gombo saat dihubungi Jubi melalui layanan pesan WhatsApp, Selasa.

Mirip dengan aspirasi mahasiswa Papua di Selandia Baru, para mahasiswa asal Papua di Amerika Serikat juga mengkritik keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD dalam proses hukum yang dijalankan KPK. “Kami cukup punya alasan untuk menganggap penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka adalah kriminalisasi,” kata Gombo.

Para mahasiswa menuntut KPK menghentikan perkara itu. Jika perkara itu dilanjutkan, KPK harus memastikan proses penyidikan dijalankan dengan mengedepankan asas hukum, dan menghindari intervensi pemangku kekuasaan. (*)

https://jubi.id/tanah-papua/2022/mah...san-francisco/

Ini mahasiswa beasiswa Otsus kah? Kalau semisalnya iya apakah mungkin mereka disuruh demo ?

Komunitas Masyarakat Papua Gelar Demo Dukung KPK Jemput Paksa Lukas Enembe


Dalam keterangan video yang dikirimkan kepada awak media, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa beraktivitas secara normal. (Sumber: Kompas TV)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komunitas Masyarakat Papua Jakarta (Kompaja) mendukung KPK untuk menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek dari APBD Papua.

Dukungan itu disampaikan Ketua Kompaja Emilianuss Tikuk saat menggelar aksi damai mendukung KPK tolak koruptor di tanah Papua di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Menurut Emilianuss masyarakat Papua sudah menderita lantaran tindakan oknum pejabat dan pegawai yang korup. Padahal pemerintah sudah banyak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di Papua.

Pihaknya juga meminta KPK untuk berani membersihkan mental praktik korupsi di Papua. Langkah awal untuk membuat efek jera para pejabat pemerintah Papua agar tidak melakukan praktik korupsi yakni menjemput paksa Lukas Emembe yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami minta kasus korupsi harus disikat tanpa pandang bulu, makanya hari ini kami datang ke KPK untuk meminta koruptor ditangkap dan kami mendukung KPK untuk memberantas ini," ujar Emilianuss.

Gubernur Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 5 September 2022. Hal ini diketahui dari pengacara Lukas yang menerima surat panggilan pemeriksaan.

Sejauh ini KPK secara resmi belum mengumumkan penetapan Lukas Enembe dan kasus yang menjerat politisi partai Demokrat itu.


KPK sudah melayangkan panggilan terhadap Lukas, namun hingga surat pemanggilan kedua pada 26 September 2022, Lukas tidak kooperatif untuk menghadiri pemeriksaan penyidik KPK.

KPK juga telah melayangkan surat pencegahan Lukas Enembe ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023

https://www.kompas.tv/article/335212...a-lukas-enembe
Mulai banyak tokoh Papua dan masyarakat Papua mendukung KPK dari pendeta, mantan OPM, sampai mereka yang demo tadi siang