"Mantan Petinggi OPM Imbau Gubernur Lukas Enembe Ikuti Jejaknya",


Gubernur Papua Lukas Enembe. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) Alex Ruyawri Yessi Makabori, mengimbau Gubernur Lukas Enembe agar mematuhi proses hukum terkait dugaan pidana korupsi bernilai ratusan miliaran.

Alex juga mengaku kesal dengan proses hukum yang berjalan lambat itu

Dia menjelaskan dirinya yang merupakan eks OPM dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Tentara Pembebasan Nasional (TNP) legawa menerima proses hukum yang menimpanya.

"Saya pernah dipenjara selama dua tahun dua bulan karena melanggar hukum, yaitu terlibat dalam kasus Papua Merdeka," kata Alex dalam keterangannya, Senin (26/9).

Pria yang berusia 72 tahun itu meminta Lukas Enembe untuk mengikuti jejaknya, yakni mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Sadarlah, kembalikan uang negara yang sudah dipakai secara tidak sah. Tidak mungkin dia dibunuh, suatu saat pasti dibebaskan, asal mengembalikan keuangan negara dan menjalankan hukuman sampai selesai," lanjut Alex.

Alex mengaku prihatin terkait Lukas Enembe yang diduga telah menghabiskan uang negara untuk berfoya-foya di tempat perjudian di luar negeri.

Kasus dugaan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe terus bergulir. Terbaru, Lukas kembali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan oleh KPK pada Senin (26/9), dengan alasan kondisi kesehatan yang belum membaik.

Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mengklaim kliennya masih menderita sakit dan belum bisa datang ke Jakarta.

"Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit bagimana ingin kasih keterangan," kata Roy dalam jumpa pers di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta Selatan, Senin (26/9).(mcr8/jpnn)


https://www.jpnn.com/news/mantan-pet...ejaknya?page=2


Alex Ruyaweri  pas kembali ke NKRI. Baru kembali ke NKRI 23 Maret 2022

Petinggi Pembebasan Papua Barat Kembali Ke Pangkuan NKRI



KSAD Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Wilayah Tabi, Alex Ruyaweri Yessi Makabori menyatakan setia ke NKRI (Dok. Istimewa)
Jakarta - Alex Ruyaweri Yessi Makabori (70), pria yang tadinya dikenal sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Wilayah Tabi, Papua, kini kembali ke pangkuan NKRI. Alex menyatakan ini dengan mencium bendera pusaka Merah Putih.
Alex Ruyaweri menyatakan setia kepada NKRI di Aula Obhe Reay May Polres Jayapura, Rabu (23/3/2022). Kembalinya Alex ke pangkuan NKRI ditandai dengan pernyataan sikap, penyerahan dokumen-dokumen TPN-PB, peluru hampa 20 butir, baju loreng berpangkat jenderal bintang 3, dan mencium bendera pusaka Merah Putih.

"Barang-barang eks TPN-PB itu diterima langsung Kanit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura Ipda Dhanel Zeth Rumpaidus yang disambut sukacita oleh keluarganya saat bersama-sama di aula Mapolres Jayapura," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal di Jayapura, seperti dikutip dari detikSulsel Kamis (24/3).

Kamal menjelaskan, Alex Ruyaweri memiliki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat TPN-PB wilayah Tabi dengan pangkat jenderal bintang 3. Alex disebut berperan aktif dalam organisasi TPN-OPM.

Menurut Kamal, Alex bersedia bergabung ke NKRI atas permintaan anaknya Erik Makabori pada Senin (14/2). Sang anak membuat surat pernyataan yang isinya meminta Polres Jayapura untuk membina orang tuanya.


https://news.detik.com/berita/d-5998...-pangkuan-nkri

Selain mantan petinggi TPNPB-OPM, anggota Majelis Rakyat Papua

Majelis Rakyat Papua: Lukas Enembe Harus Patuhi Proses Hukum



Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue. (Foto: dok)
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mematuhi proses hukum. Dorince mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi terhadap Lukas. Dorince optimistis KPK mempunyai bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka.

“Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, saya melihat kasus Lukas Enembe ini sebagai sebuah proses hukum yang harus dilalui dengan baik. KPK bersama PPATK pasti mempunyai bukti yang kuat sesuai tupoksinya masing-masing,” kata Dorince dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).

Dorince mendorong Lukas Enembe dan kuasa hukum kooperatif agar proses hukum berjalan baik. Ia pun berharap kuasa hukum tidak memberikan pernyataan provokatif, karena bisa menyebabkan situasi tidak kondusif.

“Mari kita berikan dukungan kepada Lukas Enembe untuk menjalani proses hukum. Lukas Enembe harus kooperatif terhadap proses hukum, sehingga berjalan lancar,” tegas Dorince.

Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum terhadap Lukas Enembe. Kendati masyarakat memperhatikan ada beberapa dana korupsi yang digunakan Lukas untuk perjudian.

Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis, karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita.

“Masyarakat di Tanah Papua agar tetap menjaga stabilitas daerah dan kamtibmas, serta tidak membuat konten yang bersifat provokasi dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang yang beredar di tengah masyarakat,” imbau Dorince.

Dorince mengungkapkan situasi keamanan di tanah Papua harus tetap aman dan nyaman. Pasalnya, pada 24-30 Oktober 2022, Papua akan menjadi tuan rumah Kongres Masyarakat Adat Nusantara di wilayah adat Tabi, Jayapura.

https://www.beritasatu.com/news/9814...i-proses-hukum

Tokoh Agama Papua Ungkap Tak Semua Masyarakat Papua Dukung Lukas Enembe: Dia Harus Jujur ke KPK!

tokoh-agama-papua-ungkap-tak-semua-masyarakat-papua-dukung-lukas-enembe-dia-harus-jujur-ke-kpk
Tokoh agama di Papua, pendeta Yones Wenda, menegaskan bahwa tidak semua masyarakat Papua mendukung Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (26/9/2022). (Sumber: Tribunnews)
Penulis : Nadia Intan Fajarlie | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tokoh agama di Papua, pendeta Yones Wenda, menegaskan bahwa tidak semua masyarakat Papua mendukung Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (26/9/2022).

"Ini masyarakat Papua tidak semua mendukung Lukas Enembe, tapi hanya beberapa kabupaten yang mendukung Lukas Enembe," kata Yones di Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Senin (26/9/202).

Ia juga menyangsikan kelompok masyarakat yang khawatir Gubernur Papua itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak mengizinkan Lukas Enembe keluar rumah.

"Itu tidak mungkin, karena pemerintah ini negara hukum, mereka tahu aturannya," tegasnya.

"Jadi Pak Lukas Enembe dia harus taat kepada pemerintah," imbuhnya.

Tokoh gereja Sinode Kemah Injul Gereja Masehi Indonesia di Papua itu juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang disebut melarang Lukas Enembe menemui KPK itu digerakkan oleh kepentingan Lukas.

"Dan yang mempertahankan masyarakat ini, hanya dia punya orang-orang yang mempermainkan dengan kepentingan-kepentingan mereka," ungkapnya.


Ia mengatakan, hanya masyarakat di beberapa kabupaten yang menentang dan melakukan demonstrasi atas pemanggilan KPK terhadap Lukas Enembe.

"Hanya beberapa kabupaten yang mereka akan melidungi Bapak Lukas Enembe, kekuatan-kekuatan lain tidak dukung demonstrasi untuk Pak Lukas Enembe juga," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pandangan masyarakat terhadap Lukas Enembe yang mengutamakan kelompok tertentu.

"Karena selama ini kami melihat Pak Lukas Enembe, selagi dia pejabat Gubernur Papua, dia akan pilih suku, pejabat-pejabat yang masuk di Provinsi Papua hanya dia punya orang-orang saja yang dia utamakan, sedangkan kabupaten-kabupaten lain dia tidak memikirkan," tuturnya.

Yones juga menyebut ada juga kelompok masyarakat yang berharap Lukas Enembe diperiksa lembaga antirasuah itu.

"Masyarakat yang lain tidak setuju, mereka mau (Lukas Enembe) harus diperiksa. Jadi ini bukan semua masyarakat Papua (yang menolak pemanggilan KPK -red)," jelasnya.

"Jadi masyarakat yang lain mau, dia harus mengaku, terus terang kepada KPK, apa perbuatan yang dia lakukan," kata Yones.

Sejalan dengan harapan masyarakat, ia mewakili tokoh agama Papua juga mendorong Lukas Enembe untuk jujur kepada KPK.

"Kami tokoh agama juga mau seperti itu, dia harus jujur bicara kepada KPK supaya masyarakat juga bisa tahu," pungkasnya.

https://www.kompas.tv/article/332199...-ke-kpk?page=2


Koalisi Pemuda Papua Minta Polisi Usut Dugaan Tambang Emas Ilegal Milik Gubernur Enembe

JAYAPURA, KOMPAS.TV - Koalisi Pemuda Papua meminta kepada Gubernur Papua membuktikan legalitas tambang emas yang diakui kuasa hukumnya merupakan milik Lukas Enembe.

Mereka juga meminta kepada aparat kepolisian Polda Papua memeriksa tambang yang diduga ilegal itu.

Koalisi Pemuda Jayapura juga minta polisi usut aliran dana kepada kelompok bersenjata yang diduga dilakukan Lukas Enembe.

Selain itu, Koalisi Pemuda Papua juga meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mematuhi aturan memenuhi panggilan KPK.

Menurut Koalisi Pemuda Papua, Enembe sudah menerima surat panggilan kedua dari KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Tetapi melalui kuasa hukumnya, Enembe memastikan berhalangan hadir karena sakit.

Adapun soal alasan sakit yang disebutkan kuasa hukum Lukas Enembe, pihak KPK menyatakan masih mempertimbangkan permintaan izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura.

KPK meminta Enembe datang dulu ke Jakarta untuk diperiksa, termasuk oleh Tim Medis KPK untuk proses pengobatannya ke Singapura.
https://www.kompas.tv/article/332016...ubernur-enembe

Mulai banyak tokoh-tokoh Papua yang menyuarakan mendukung KPK dari mantan KKB, pendeta sampai pemuda...