Ratusan Driver Ojek Online Geruduk Gubernuran, Protes Biaya Potongan Aplikator hingga Kenaikan Tarif



SEMARANG - Ratusan driver ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) Jawa Tengah (Jateng) menggeruduk kantor Gubernur, Kamis (15/9/2022).

Pantauan TribunMuria.com, para ojol memadati Jalan Pahlawan sejak pulul 10.00 WIB.

Orasi demi orasi disuarakan silih berganti dari masing-masing mitra, yakni Grab, Maxim, Shopee dan Gojek.


Mereka datang dengan membawa beberapa tuntutan, diantaranya terkait potongan aplikator 20 persen jadi 15 persen, kenaikan tarif, dan asuransi.

Driver Ojol kemudian melakukan audiensi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen.

Perwakilan dari Asosiasi Driver Online (ADO) Jawa Tengah, Didik Agus Riyanto menyampaikan dari hasil audiensi pihak aplikator meminta waktu hingga Senin (19/9) mendatang karena harus menyampaikan permintaan dari driver pendemo kepada Kantor Pusat.

Baca juga: Waspada Demam Berdarah, Suhu Tubuh Naik-turun, Banyak Serang Anak-anak

Baca juga: Pemkab Jepara Harap CFD di Jalan Kartini dan Mangunsarkoro Bisa Bersinergi Angkat UMKM

Ia meminta apabila dari pihak aplikator tidak memberi jawaban hingga hari yang telah ditentukan, pihaknya ADO akan menggeruduk kantor aplikator yang ada di Jawa Tengah.

"Dari audiensi, permintaan temen-temen sudah kita sampaikan semua ke pihak aplikator dan Pak Wagub. Untuk hasilnya akan disampaikan pada hari Senin, dan bila sampai hari Senin dari aplikator tidak memberi jawaban itu, maka dari temen-temen akan mendatangi kantor tersebut," ungkapnya.



Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maemoen, menyampaikan tiap aplikator sudah sepakat dengan tuntutan para mitra mereka. Diharapkan, kedua belah pihak dapat memahami tanggung jawab satu sama lain.

"Bagaimana pun, aplikator Jateng juga harus kordinasi pusat. Jadi besok sampe senin ada pertemuan untuk jawaban," pungkas Taj Yasin.

Wagub pun menegaskan aplikator harus bersedia menaikan tarif bagi mitra mereka. Sebab, hal itu juga sudah menjadi keputusan pemerintah.

"Kalau ada tarif rendah, sesuaikan. Begitu juga potongan yang harus masuk mitra. Karena itu menjadi hak kewajiban aplikator ke mitra," tutup dia. (*)


https://muria.tribunnews.com/2022/09...l-bus-angkutan