WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan opsi untuk paket sanksi terhadap China guna mencegahnya menyerang Taiwan, dengan Uni Eropa mendapat tekanan diplomatik dari Taipei untuk melakukan hal yang sama. Hal itu diungkapkan sumber-sumber yang mengetahui hal tersebut.

Sumber-sumber itu mengatakan pertimbangan di Washington dan lobi terpisah utusan Uni Eropa di Taipei keduanya berada pada tahap awal - sebuah tanggapan terhadap kekhawatiran invasi China yang telah tumbuh ketika ketegangan militer meningkat di Selat Taiwan.

Dalam kedua kasus, idenya adalah untuk mengambil sanksi di luar tindakan yang telah diambil di Barat untuk membatasi beberapa perdagangan dan investasi dengan China dalam teknologi sensitif seperti chip komputer dan peralatan telekomunikasi.

Sumber tersebut tidak memberikan perincian tentang apa yang sedang dipertimbangkan tetapi gagasan sanksi terhadap negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu dan salah satu mata rantai terbesar rantai pasokan global menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan.

“Potensi pengenaan sanksi terhadap China adalah latihan yang jauh lebih kompleks daripada sanksi terhadap Rusia, mengingat keterlibatan AS dan sekutunya yang luas dengan ekonomi China,” kata mantan pejabat senior Departemen Perdagangan AS, Nazak Nikakhtar, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (14/9/2022).

Di Washington, seorang pejabat AS dan seorang pejabat dari negara yang berkoordinasi erat dengan Washington mengatakan, para pejabat sedang mempertimbangkan opsi untuk kemungkinan paket sanksi terhadap China untuk mencegah Xi Jinping mencoba menyerang Taiwan. 


"Pembicaraan AS mengenai sanksi dimulai setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari, tetapi mendapat urgensi baru setelah reaksi China terhadap kunjungan Pelosi," kata kedua sumber tersebut.

AS, yang didukung oleh sekutu NATO, mengambil pendekatan serupa ke Rusia pada Januari dengan ancaman sanksi yang tidak ditentukan tetapi ini gagal menghalangi Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan invasinya ke Ukraina.

"Gedung Putih fokus untuk membuat negara-negara pada halaman yang sama, termasuk koordinasi antara Eropa dan Asia, dan menghindari memprovokasi Beijing," kata pejabat non-AS.


Reuters tidak dapat mempelajari perincian tentang sanksi spesifik apa yang sedang dipertimbangkan, tetapi beberapa analis menduga militer China dapat menjadi fokusnya.

"Gambaran besar, pembicaraan sanksi awal kemungkinan akan berkisar pada pembatasan akses China ke teknologi tertentu yang diperlukan untuk mempertahankan operasi militer melawan Taiwan," kata Craig Singleton dari Foundation for Defense of Democracies.

Gedung Putih sendiri menolak berkomentar. 


Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan telah membahas latihan perang China baru-baru ini dan "tantangan besar" yang dihadapi China terhadap Taiwan serta kawasan dengan Amerika Serikat, Eropa, dan mitra lain yang berpikiran sama, tetapi tidak dapat mengungkapkan rinciannya.

Taiwan telah membicarakan sanksi dengan pejabat Eropa setelah invasi Rusia ke Ukraina, tetapi latihan militer China baru-baru ini telah membuat posisi Taiwan mengeras, enam sumber yang diberi pengarahan tentang diskusi Taiwan-Eropa mengatakan kepada Reuters.

Seruan pejabat tinggi Taiwan untuk persiapan sanksi telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sebuah kertas putih China baru-baru ini, yang mencabut janji untuk tidak mengirim pasukan atau administrator ke Taiwan jika Beijing mengambil alih pulau itu, telah mendorong upaya mereka yang berlipat ganda dengan Eropa.

"Taiwan belum meminta sesuatu yang spesifik, hanya agar Eropa merencanakan tindakan apa yang mungkin diambil jika China menyerang," kata salah satu sumber yang diberi pengarahan tentang diskusi itu, dan telah meminta Eropa untuk memperingatkan China secara pribadi bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi.

"Pejabat Uni Eropa sejauh ini menghindar dari menjatuhkan sanksi keras terhadap China atas masalah hak asasi manusia, karena negara itu memainkan peran yang jauh lebih besar bagi ekonomi blok itu daripada Rusia," kata orang lain yang mengetahui masalah tersebut.

Kementerian Luar Negeri China dan Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar. 


China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan bulan lalu menembakkan rudal ke pulau itu dan berlayar dengan kapal perang melintasi perbatasan laut tidak resmi mereka setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi mengunjungi Taipei dalam apa yang dilihat Beijing sebagai provokasi.

Presiden China Xi Jinping telah berjanji untuk membawa Taiwan yang diperintah secara demokratis di bawah kendali Beijing dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan. Dia akan mengamankan masa jabatan kepemimpinan lima tahun ketiga di kongres Partai Komunis bulan depan. Pemerintah Taiwan menolak keras klaim kedaulatan China. 


sumber