CNN Indonesia -- Presiden Indonesia, Joko Widodo, kembali tak akan menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bakal digelar secara tatap muka di New York, Amerika Serikat, pada 19-26 September mendatang.
"Konfirmasi yang kami terima, memang Bapak Presiden tidak berangkat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB tahun ini," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Tri Tharyat, dalam pertemuan bersama media di Jakarta, Senin (12/9).

Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak PBB mengenai kemungkinan Jokowi memberikan pidato secara virtual. Namun, keputusan tetap ada di tangan organisasi internasional itu. "Kita sudah menanyakan lebih lanjut apakah bisa disampaikan video. Keputusan PBB akan dilakukan in-person [hadir secara langsung] 100 persen," ucap Tri.

Sebagai pengganti, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang akan memimpin delegasi dalam sidang MU PBB itu. "Sesuai aturan tata pembicara, Menlu akan bicara atas nama Republik Indonesia," tutur Tri.

Sebagai wakil Indonesia, Retno akan tetap menyampaikan pesan dari Jokowi dalam sidang Majelis Umum PBB tersebut. Selain Retno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dilaporkan hadir dalam sidang di New York itu.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membahas sejumlah hal, mulai dari ketegangan di Laut China Selatan, perang Rusia-Ukraina, serta ketahanan pangan dan ekonomi.

Jokowi sendiri memang tak pernah menghadiri sidang Majelis Umum PBB secara langsung sejak menjabat sebagai presiden Indonesia pada 2014.

Ia selalu mengirimkan wakilnya untuk berbicara di hadapan para pemimpin negara di pertemuan tingkat tinggi PBB tersebut.

Jokowi baru dua kali menghadiri sidang Majelis Umum PBB, yaitu pada 2020 dan 2021. Ia tak hadir secara langsung, melainkan virtual, karena pandemi Covid-19.

Absen lagi

Sepertinya ini memang pilihan terbaik bagi semua pihak.  

Baik untuk masyarakat internasional dan  para pemimpin negara yang hadir disana. 
Baik untuk warga Indonesia pada pada umumnya dan staff perwakilan Indonesia di PBB pada  khususnya.