Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan menggelar aksi demo secara serentak pada Senin (29/8/2022) untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mengutip surat yang disampaikan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang diterima Bisnis, Minggu (28/8/2022), aksi serentak tersebut akan diselenggarakan di seluruh wilayah HMI.

"Aksi akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah pada Senin, 29 Agustus 2022," kata Ketua Umum HMI Raihan Ariatama seperti dikutip pada Minggu (28/8/2022). Surat tersebut juga mengintruksikan agar aksi serentak yang digelar besok dapat dilakukan secara damai dan tidak anarkis.

Berikut pernyataan sikap PB HMI terkait rencana kenaikan harga BBM:

1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19;

2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik;

3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

Berikut rekomendasi PB HMI ke pemerintah terkait persoalan energi:

1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM;

2. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan;

3. Mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik;

4. Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM; dan

5. Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.