Jakarta, CNBC Indonesia - PT Vivo Energy Indonesia menyatakan tidak akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai oktan (Research Octane Number/ RON) 89 yakni Revvo 89 pada tahun depan.
Keputusan perusahaan ini dipicu adanya keputusan pemerintah yang melarang penjualan BBM beroktan rendah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada akhir tahun ini.
Dalam pernyataan resmi Vivo, Selasa (06/09/2022), perusahaan menyebut bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menghapus penjualan BBM beroktan rendah pada 31 Desember 2022 mendatang.

Oleh sebab itu, guna mematuhi kebijakan itu, perusahaan berencana untuk menghabiskan stok Revvo 89 terlebih dahulu.
"Untuk mematuhi kebijakan pemerintah, PT Vivo Energy Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan Revvo 89 kami pada akhir tahun ini," ujar manajemen melalui keterangan tertulis yang dikutip CNBC Indonesia, Selasa (6/9/2022).

Manajemen juga menjelaskan bahwa produk Revvo 89 sendiri sebenarnya merupakan produk BBM yang tidak disubsidi, sehingga harga jualnya ditentukan oleh harga BBM internasional serta peraturan lokal tentang formula harga jual maksimum.
Selain itu, manajemen menegaskan perubahan harga merupakan keputusan komersial untuk mematuhi regulasi dan perubahan pasar. Hal tersebut sekaligus membantah isu yang beredar bahwa pemerintah melakukan intervensi terkait harga yang dipatok perusahaan.

Seperti diketahui, sampai Minggu kemarin (4/9/2022) harga BBM Revvo 89 terpantau masih di Rp 8.900 per liter. Hal tersebut membuat beberapa masyarakat mulai beralih menggunakan Revvo 89 karena lebih murah dibandingkan produk RON 90 Pertalite milik Pertamina yang dibanderol Rp 10.000 per liter sejak 3 September 2022.
Namun, dalam sekejap, Vivo pada Senin sore (5/9/2022) kembali melakukan penyesuaian. Produk Revvo 89 dari yang sebelumnya dijual sekitar Rp 8.900 per liter menjadi Rp 10.900 per liter.

Beredar kabar bahwa keputusan Vivo menaikkan harga karena mendapat intervensi dari pemerintah. Namun, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap penetapan harga Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU).

Menurut dia, harga jual eceran Jenis BBM Umum ditetapkan oleh badan usaha. Dalam upaya pengendalian harga di konsumen, imbuhnya, pemerintah menetapkan formula batas atas, di mana harga BBM mengacu kepada harga acuan pasar MOPS/Argus dan biaya distribusi dengan margin Badan Usaha maksimal 10%, seperti yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM No 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
"Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah akan menegur badan usaha apabila menjual BBM melebihi batas atas. Penetapan harga jual di SPBU saat ini merupakan kebijakan badan usaha yang dilaporkan ke Menteri cq. Dirjen Migas. Sehingga tidak benar Pemerintah meminta badan usaha untuk menaikkan harga," jelas Dirjen Migas Tutuka dalam keterangan resminya, Senin (5/9/2022).

sumber