6 September – () – Aksi unjuk rasa terjadi di mana-mana. Menandai sepekan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).


Sebelumnya ada mahasiswa yang berunjuk rasa. Kali ini giliran para buruh. Para supir angkot dan bus. Bahkan ada emak-emak ikut orasi. Besok-besok ada siapa lagi?


Aksi unjuk rasa pun tak hanya di Jakarta. Menyebar ke Jabodetabek. Dan sejumlah kota besar lain di Indonesia. Di antaranya Makasar dan Medan.


Semua protes kenaikan harga BBM. Pertalite yang sebelumnya Rp7.650 naik menjadi Rp10 ribu perliter. Solar naik dari Rp 5.250 menjadi Rp6.800 per litter. Pertamax dari Rp12.500 naik menjadi Rp14.500 per litter.


Sebelum mengambil keputusan menaikan harga BBM, pemerintah sudah mengantisipasi dengan sejumlah hal. Mulai dari buka-bukaan soal BBM subsidi. Yang katanya 70 persen dinikmati oleh orang mampu.


Peningkatan anggaran subsidi yang tajam. Dari Rp152, 5 triliun bengkak menjadi RP502,4 triliun.


Hingga memberikan kompensasi bantuan lansung tunai (BLT). Yang katanya untuk rakyat miskin. Yang nilainya Rp600 ribu itu.


Semua sudah dilakukan. Sudah dijelasin. Sudah dikasih BLT. Kok masih demo?


Ketika harga BBM naik. Yang naiknya hampir 30 persen. Maka tombol inflasi aktif dengan sendirinya. Semua kebutuhan akan ikut naik.


Ongkos angkutan umum akan naik; kapal, bus, angkot, ojek. Kebutuhan pokok dari sembako hingga sayuran akan ikut naik. Pabrik-pabrik akan menaikkan ongkos produksi. Susu-makanan bayi- pembalut termasuk barang-barang kecilkan seperti cotton but pun akan ikut naik. Semua akan naik. Dan naiknya akan mengikuti kenaikan harga BBM yang 30 persen itu.


Dr Robert Winerungan, Pengamat Ekonomi dari Sulawesi Utara mengamini. Katanya, kenaikan BBM secara otomatis akan berdampak langsung ke masyarakat.


Ketika harga BBM naik, maka tarif angkutan naik. Biaya produksi sektor industri ikut naik. Belum lagi multiplier effect dari komoditas. Pada akhirnya meningkatkan inflasi. Di semua sektor ekonomi. ‘BBM merupakan penyumbang utama inflasi,” katanya dikutip dari Tribun Manado.


Lalu bagaimana dengan penghasilan dan daya beli masyarakat? Apakah akan ikut naik? Apakah BLT Rp600 ribu bisa menutupi kenaikan segala kebutuhan?


Upah buruh sudah tiga tahun ini tak naik. Begitupula upah pegawai negeri maupun swasta. Kalaupun ada kenaikan, persentasenya hanya secuil. Tak bisa mengimbangi inflasi yang mungkin terjadi akibat kenaikan BBM. Yang menurut ahli diperkirakan mencapai sekitar 5-7 persen.


Pengamat ekonomi energi Universitas Gadja Mada Fahmy Radhi punya tanggapan menarik. Kata dia, keputusan menaikkan harga BBM adalah bentuk dari ketidaksesuaian. Antara masalah dan solusi. Karena menurutnya, keputusan menaikan harga BBM tidak akan menyembuhkan ‘kecanduan BBM’. “Ibaratnya sakit batuk, yang diobati malah panu,” kata Fahmy dikutip dari BBC Indonesia.


Fahmy berargumen, jika betul ada data 70 persen penyaluran BBM tak tepat sasaran. Maka yang seharusnya diperbaiki lebih dulu adalah angka tersebut. Harus fokus pada perbaikan dan pengawasan sistem penyaluran BBM. Karena itu masalahnya. Bukan justru menaikkan harga BBM.


Sementara itu, aksi unjuk rasa kenaikan BBM akan terus terjadi. Massa sudah berjanji akan terus melakukan demo. Bahkan hingga akhir tahun.


Menarik untuk ditunggu apa sikap yang akan diambil pemerintah ke depannya.


Apakah pemerintah akan mendengar semua protes dan membatalkan kenaikan BBM? Atau pemerintah akan diam. Tak bergeming. Meski aksi unjuk rasa di mana-mana? Karena sudah punya hitung-hitungan, termasuk hitungan soal unjuk rasa paska kenaikan harga BBM. (*)