- Beranda
- Komunitas
- Berita Terkini
MENTERI ESDM ERA SBY DESAK JOKOWI NAIKKAN HARGA PERTALITE
TS
vcia52618654
MENTERI ESDM ERA SBY DESAK JOKOWI NAIKKAN HARGA PERTALITE
Menteri ESDM era SBY, Darwin Z Saleh mengingatkan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menaikkan harga BBM pertalite dan solar bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.
Menurut Darwin, biaya pengadaan BBM cukup mahal di Indonesia. Sebab, kapasitas kilang jauh lebih rendah dibandingkan jumlah kendaraan.
"Sehingga kita banyak banyak mengimpor BBM dan terpengaruh pada harga internasional. Jadi, naikkan saja harga BBM bersubsidi," ungkap Darwin dalam keterangan resmi, Kamis (25/9).
Setelah itu, pemerintah bisa mengucurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah bawah untuk meredam inflasi usai harga pertalite dan solar bersubsidi naik.
"Selanjutnya tangani dampak inflasi, khususnya jaring pengaman sosial untuk sebagian rakyat. Ini bukan pengalaman baru bagi pemerintah," terang Darwin.
Lebih lanjut, ia mengatakan subsidi energi yang diberikan pemerintah salah sasaran selama ini. Sebab, BBM pertalite masih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah atas.
"Ketidaktepatan sasaran subsidi BBM sudah berjalan bertahun-tahun. Subsidi BBM triliun rupiah itu mengalir via tangki-tangki golongan masyarakat yang relatif lebih mampu secara ekonomi," jelas Darwin.
Berdasarkan hitungan Darwin, setiap Rp1 triliun subsidi energi sama saja dengan pembuatan 23 balai latihan kerja (BLK) bagi kaum marginal.
"Jadi kalau pemerintah menaikkan tambahan subsidi BBM Rp200 triliun maka itu senilai 4.600 BLK," ujar Darwin.
Sementara, mayoritas masyarakat masih bekerja di sektor informal. Mereka bisa berkembang jika dilatih di BLK.
Dengan kata lain, dana triliunan rupiah untuk subsidi energi sebenarnya bisa berdampak lebih besar terhadap pembangunan ekonomi di dalam negeri jika digunakan untuk membangun BLK.
Di sisi lain, Darwin mengingatkan pemerintah agar tak melakukan pembatasan penjualan pertalite melalui kriteria jenis kendaraan saja. Sebab, kepemilikan kendaraan tak cukup menggambarkan daya beli seseorang.
"Pemilik 117 juta motor atau 22 juta mobil pribadi termasuk mobil cc kecil di bawah 1.500 cc bukan golongan tidak mampu," jelas Darwin.
Masyarakat tak mampu, sambung dia, adalah mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp2,3 juta per bulan. Hal itu berarti bukan pemilik mobil yang biasanya harus mencicil sekitar Rp2 juta-Rp3 juta per bulan.
"Dalam kaitan ini, ada benarnya bila Menteri ESDM (Arifin Tasrif) memandang penting kriteria atau data DTKS sebagai prasyarat untuk konsumen membeli BBM bersubsidi," ucap Darwin.
Isu terkait kenaikan harga BBM subsidi mencuat beberapa hari terakhir. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara terang-terangan menyatakan harga BBM jenis pertalite dan solar subsidi akan naik dalam waktu dekat.
Menurut Luhut, Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga pertalite dan solar subsidi minggu ini.
"Mungkin minggu depan (minggu ini) presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga (BBM) ini," ucap Luhut.
Pemerintah seakan tak punya pilihan lain karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina. Hal itu berpotensi membuat belanja subsidi energi semakin membengkak.
Tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp502 triliun atau naik dari rencana awal yang hanya Rp170 triliun.
Sementara, harga BBM penugasan pertalite masih ditahan di level Rp7.650 per liter dan solar bersubsidi Rp5.150 per liter.
https://info24jamterkini.blogspot.co...ak-jokowi.html
Menurut Darwin, biaya pengadaan BBM cukup mahal di Indonesia. Sebab, kapasitas kilang jauh lebih rendah dibandingkan jumlah kendaraan.
"Sehingga kita banyak banyak mengimpor BBM dan terpengaruh pada harga internasional. Jadi, naikkan saja harga BBM bersubsidi," ungkap Darwin dalam keterangan resmi, Kamis (25/9).
Setelah itu, pemerintah bisa mengucurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah bawah untuk meredam inflasi usai harga pertalite dan solar bersubsidi naik.
"Selanjutnya tangani dampak inflasi, khususnya jaring pengaman sosial untuk sebagian rakyat. Ini bukan pengalaman baru bagi pemerintah," terang Darwin.
Lebih lanjut, ia mengatakan subsidi energi yang diberikan pemerintah salah sasaran selama ini. Sebab, BBM pertalite masih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah atas.
"Ketidaktepatan sasaran subsidi BBM sudah berjalan bertahun-tahun. Subsidi BBM triliun rupiah itu mengalir via tangki-tangki golongan masyarakat yang relatif lebih mampu secara ekonomi," jelas Darwin.
Berdasarkan hitungan Darwin, setiap Rp1 triliun subsidi energi sama saja dengan pembuatan 23 balai latihan kerja (BLK) bagi kaum marginal.
"Jadi kalau pemerintah menaikkan tambahan subsidi BBM Rp200 triliun maka itu senilai 4.600 BLK," ujar Darwin.
Sementara, mayoritas masyarakat masih bekerja di sektor informal. Mereka bisa berkembang jika dilatih di BLK.
Dengan kata lain, dana triliunan rupiah untuk subsidi energi sebenarnya bisa berdampak lebih besar terhadap pembangunan ekonomi di dalam negeri jika digunakan untuk membangun BLK.
Di sisi lain, Darwin mengingatkan pemerintah agar tak melakukan pembatasan penjualan pertalite melalui kriteria jenis kendaraan saja. Sebab, kepemilikan kendaraan tak cukup menggambarkan daya beli seseorang.
"Pemilik 117 juta motor atau 22 juta mobil pribadi termasuk mobil cc kecil di bawah 1.500 cc bukan golongan tidak mampu," jelas Darwin.
Masyarakat tak mampu, sambung dia, adalah mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp2,3 juta per bulan. Hal itu berarti bukan pemilik mobil yang biasanya harus mencicil sekitar Rp2 juta-Rp3 juta per bulan.
"Dalam kaitan ini, ada benarnya bila Menteri ESDM (Arifin Tasrif) memandang penting kriteria atau data DTKS sebagai prasyarat untuk konsumen membeli BBM bersubsidi," ucap Darwin.
Isu terkait kenaikan harga BBM subsidi mencuat beberapa hari terakhir. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara terang-terangan menyatakan harga BBM jenis pertalite dan solar subsidi akan naik dalam waktu dekat.
Menurut Luhut, Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga pertalite dan solar subsidi minggu ini.
"Mungkin minggu depan (minggu ini) presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga (BBM) ini," ucap Luhut.
Pemerintah seakan tak punya pilihan lain karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina. Hal itu berpotensi membuat belanja subsidi energi semakin membengkak.
Tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp502 triliun atau naik dari rencana awal yang hanya Rp170 triliun.
Sementara, harga BBM penugasan pertalite masih ditahan di level Rp7.650 per liter dan solar bersubsidi Rp5.150 per liter.
https://info24jamterkini.blogspot.co...ak-jokowi.html
0
345
2
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan