Surabaya -

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengkritik Presiden RI Joko Widodo yang pada akhirnya menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi. Anik menilai kebijakan ini tidak pas ketika rakyat sedang berusaha bangkit usai dihantam Pandemi COVID-19.

"Apa yang kami khawatirkan terjadi juga. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi kembali nge-prank masyarakat Indonesia terkait kenaikan BBM subsidi. Pak Jokowi pakai konsep 'tahu digoreng dadakan', tiba-tiba naik. Besok Senin sembako naik," kata Anik di Surabaya, Sabtu (3/9/2022).

Anik menyatakan, prank yang dilakukan pemerintah terkait BBM sudah dua kali terjadi pekan ini. Sebelumnya pemerintah menyatakan BBM subsidi jenis solar dan pertalite akan naik pada 1 September 2022, sehingga masyarakat panik sehari sebelumnya.

"Tiga hari lalu antrean panjang dan keributan di SPBU terjadi. Bahkan, beberapa oknum melakukan penimbunan BBM. Hingga Kamis, harga BBM subsidi tidak naik. Masyarakat menyambut gembira karena pemerintah dinilai mendengar aspirasinya," ungkapnya.

Namun, kebijakan lain diumumkan hari ini. Pengumuman kenaikan BBM bahkan disampaikan presiden 1 jam sebelum waktu perubahan harga BBM subsidi yang ditentukan.

"Siang ini masyarakat kembali dikejutkan, Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan BBM subsidi," sambungnya.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PKB Jatim ini meminta Presiden Jokowi meninjau ulang keputusan menaikkan BBM subsidi. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat masih belum memungkinkan setelah dilanda COVID-19 dua tahun lamanya.

"Menurut saya masyarakat baru saja memulai ekonomi untuk bangkit, namun kebijakan pemerintah amat berseberangan. Kenaikan BBM bersubsidi yang berdampak langsung terhadap rakyat kecil dan menengah. Di mana, daya beli masyarakat menurun akibat harga kebutuhan bahan pokok seperti sembako ikut naik," ujarnya.

Anik menyebutkan, daya beli masyarakat menurun akibat harga kebutuhan bahan pokok yang ikut naik luput dari perhitungan pengambilan keputusan menaikkan harga BBM.

"Sepertinya ini yang luput dari perhitungan pemerintah. Kenaikan BBM bersubsidi juga akan menimbulkan inflasi yang tajam pada sektor pangan, rakyat kecil makin menjerit," lanjutnya.

Anik menilai jika kebijakan kenaikan BBM subsidi tetap dilanjutkan maka rakyat yang bertahap berusaha membangkitkan perekonomian bisa jatuh kembali pada garis kemiskinan.

"Berbagai studi bahkan contoh kebijakan menaikkan BBM subsidi telah ada. Pada masa SBY misalnya, kenaikan BBM 30% tahun 2005 meningkatkan angka inflasi dan jumlah masyarakat miskin. Inflasi dan harga sembako yang melambung tinggi itu dikhawatirkan menimbulkan chaos atau konflik sosial pada masyarakat bawah yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membeli," ujarnya.

Anik mengkhawatirkan dalam keadaan chaos dampak BBM itu banyak hal yang bisa terjadi. Salah satunya kemungkinan angka kriminalitas yang meningkat.

"Ketakutan kami, kriminalitas meningkat. Sudah teorinya di mana kemiskinan di suatu daerah tajam angka kriminalitas juga akan tinggi juga," sambungnya.

Anik meminta pemerintah segera membuat kebijakan yang jelas terkait bantalan sosial sebagai kebijakan jangka pendek.

"Namun saya mengingatkan pemerintah untuk memperbarui atau update data penerima bantuan yang selama ini dimiliki oleh pemerintah. Update data ini penting untuk hindari timbulnya konflik di masyarakat. Data bantuan COVID-19 kemarin cukup jadi pelajaran. Data penerima hak bantuan banyak yang tidak tepat sasaran di lapangan," jelasnya.

Tidak hanya soal bansos, Anik meminta satgas pangan untuk bekerja lebih ekstra dalam mengawasi stabilitas harga sembako. Sebab, dengan kenaikan BBM ia memprediksi akan terjadi permainan harga pangan.

"Operasi pasar harus rutin, intensif guna mencegah permainan harga. Satu sisi pekerjaan rumah klasik pemerintah juga harus segera diselesaikan, yaitu ketika musim panen tiba, harga harus stabil, tidak boleh anjlok," katanya.

Anik pun menyampaikan harapannya kepada pemerintah. Ia berharap pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada ekonomi mikro di masyarakat.

"Saya sangat berharap kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan pro terhadap ekonomi mikro. Seperti Anggaran pupuk bersubsidi agar ditambah dan modal lunak untuk UMKM juga ditambah. Kebijakan anggaran subsidi tersebut guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan membangkitkan sektor ekonomi mikro UMKM," tandasnya.



pranksiden