Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia masih mengandalkan sebagian alutsista dari luar  negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, kepedulian dan perhatian Pemerintah pada kemandirian alutsista sangat nampak jelas dengan langkahnya.

Salah satunya dengan pembentukan holding BUMN industri pertahanan atau Defend ID di PT PAL (Persero) Surabaya, Jawa Timur. Tentu, langkah strategis Kemhan tersebut akan mempercepat dalam kemandirian alutsista guna memperkuat militer.

Tentu, berbagai mekanisme procurement dan acquisition segala jenis persenjataan dapat segera dipercepat dengan banyak negara. Disamping itu, mekanisme tersebut juga memberi kesempatan bagi peningkatan SDM semua BUMN Strategis dan BUMS.

Apalagi, hasil karya alutsista anak bangsa telah laris manis dan banyak di pesan di pasaran global. Sebut saja Anoa 6x6, pesawat CN 235-220 MPA, tank harimau, senapan SPR 2, senapan SPR 3, peluru dan lainnya  banyak dipesan. 

Tentu, ini menjadi kabar baik dan semangat bagi industri pertahanan nasional dalam menghasilkan produk unggulan. Semangat menuju kemandirian alustista sama halnya dengan semangat berjuang merebut kemerdekaan.

Dulu bangsa Indonesia dikenal dengan senjata bambu runcing atau senjata rampasan perang mampu mengusir penjajah. Namun, untuk hari ini bangsa Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer yang kuat di ASEAN bahkan peringkat 15 dunia.

Hanya saja, kalau masih mendatangkan alutsista dari luar seperti pesawat Rafael  upaya memenuhi kebutuhan mendesak. Untuk menjaga pertahanan dan keutuhan NKRI dari ancaman diperlukan modernisasi alutsista serta kekuatan militer tangguh.

Jadi, kita sangat optimis alutsista Indonesia akan segera menuju mandiri dengan kualitas baik didukung dengan teknologi canggih.

Sebagaimana diketahui, Letnan Jenderal (Purn) Suryo Prabowo undur diri dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan alasan kesehatan.

Namun,  Suryo menyebut para pejabat tak ada yang berkomitmen dengan kemandirian industri pertahanan.

Surat pengunduran diri itu, dengan kop KKIP bernomor 60 dan bersifat surat biasa, sudah diterima oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. surat yang sama pada 8 Agustus 2022.

Mundurnya Suryo dari posisi Ketua KKIP mendapat tanggapan dari Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta (Pinhantanas), Mayor Jenderal (Purn) Jan Pieter Ate.

Jan menyebut, baru kali ini ada Katimlak KKIP yang mundur.

Ia bersepakat dengan ungkapan Suryo bahwa banyak pejabat tak berkomitmen dengan kemandirian industri pertahanan.

"Sepertinya Pak Suryo patah arang," kata Jan.

Menurutnya, 10 tahun sejak disahkan UU Industri Pertahanan, dan juga adanya pasal dalam UU Cipta Kerja yang menopang industri pertahanan, belum ada agenda terstruktur dalam industri pertahanan.

Menhan Prabowo dinilai oleh Jan lebih gemar mengimpor alutsista, tanpa ada kejelasan agenda mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Ia juga menyebut KKIP belum sekalipun menyampaikan rencana pemerintah, tentang aspek industri pertahanan bidang apa yang akan dikembangkan, baik kepada publik maupun industri pertahanan swasta.

"Padahal, kami di swasta bisa ikut,” kata Jan.

”Industri pertahanan sifatnya monopsonic. Kliennya satu, yaitu pemerintah. Industri pertahanan kalau produknya tidak dibeli oleh pemerintah (TNI dan Polri), nantinya juga akan mati,” kata Jan. 



Sumber : Kompas.tv